Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

DEMOKRASI PARLEMENTER

SISOSPOL 2012
by

fajry rinanda rahmat

on 29 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DEMOKRASI PARLEMENTER

Sistem Demokrasi Parlementer Indonesia 1950-1959 Sejarah Lahirnya
Demokrasi Parlementer Sejarah Demokrasi Parlementer Indonesia Karakteristik
Demokrasi Parlementer Kapabilitas Sistem Politik Kabinet-Kabinet era Parlementer Kelompok 1 Sistem pemerintahan parlementer berawal dari permulaan abad ke-18 di Inggris. Dari sejarah ketatanegaraan, dapat dikatakan bahwa sistem parlementer ini adalah kelanjutan dari bentuk negara monarki konstitusionil dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu dalam sistem parlementer, raja atau ratu dan presiden, kedudukannya adalah sebagai kepala negara. > Bagaimanakah sejarah singkat Indonesia di era demokrasi parlementer?
>Apa saja karakteristik demokrasi parlementer di Indonesia?
>Bagaimanakah kapabilitas sistem dekomrasi parlementer di Indonesia? 1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memiliki peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan
2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi
3. Kehidupan kepartaian dapat dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal
4. Meskipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali(1955), tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi
5. Masyarakat pada umumnya merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali
6 .Daerah-daerah memperoleh otonomi dengan asas desentralisasi
7. Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilu
8. Anggota kabinet dan perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif
9. Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas dari parlemen
10. Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, lalu menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu untuk membentuk parlemen yang baru
11. Fungsi kepala pemerintahan dan fungsi kepala negara dilaksanakan oleh orang yang berlainan
12. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif 1.Regulatif
2. Responsif
3. Ekstraktif
4. Distributif
5. Simbolis
6. Domestik-international 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Sistem politik demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, yang kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan UUD Sementera tahun 1950. Dalam budaya demokrasi ini, presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). BP KNIP kemudian diperkuat oleh maklumat Wakil Presiden No. X, sehingga menjadi sebuah badan yang berwenang

Dalam UUDS salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk berserikat sehingga setiap orang dapat membuat partai politik.
Akibatnya jumlah partai politik saat demokrasi parlementer meningkat. Ternyata hal itu secara tidak langsung menyebabkan rakyat terbagi-bagi dalam berbagai partai politik/ormas yang berbeda asas dan tujuannya sehingga sering menimbulkan berbagai pertentangan.

Terdapat banyak parpol yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Terlalu banyaknya jumlah parpol dan tidak adanya parpol mayoritas membuat Konstituante gagal membuat UUD yang baru. . > Pembagian kekuasaan pada setiap badan, yaitu kekuasaan legislatif pada DPR, kekuasaan eksekutif pada Perdana Menteri / cabinet, kekuasaan yudikatif pada mahkamah agung.
DPR pada waktu itu memiliki hak – hak yang merupakan alat social control yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia atau hak – hak warga Negara dan untuk menjaga jalannya pemerintah sesuai dengan UU.
Hak – hak DPR pada kala itu adalah :
a.Hak inisiatif e.Hak enquiete
b.Hak interplasi f.Hak mosi tidak percaya
c.Hak amandemen g.Hak dengar pendapat
d.Hak budge tair h.Hak pernyataan pendapat

> Terdapatnya partai politik yang lebih dari satu sehingga memungkinkan atau menjamin terjadinya perubahan pemerintahan secara konstitusional.
Fungsi – fungsi partai politik pada demokrasi parlementer kala itu adalah :
a.Pendidikan politik.
b.Memperjuangkan kepentingan – kepentingan politik, social, budaya, ekonomi.
c.Memajukan pemikiran-pemikiran politik.
d.Melakukan politik dua arah
e.Melakukan pemilihan pemimpin politik.
f.Sosial control terhadap pemerintah, positif maupun negative.
g.Membina opini masyarakat.
h.Menarik rakyat untuk memilih.
i.Melakukan partisipasi politik aktif.
j.Mempertanggung jawabkan tindakan parpol terhadap pendukungnya. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 18 April 1951). Hasil kerja:
>Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman
>Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
>Menyempurnakan organisasi angkatan perang
>Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
>Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat Kabinet Soekiman (26 April 1951 – 26 April 1952).
1) Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2) Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3) Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4) Menyiapakan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan uapah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5) Menjalankan polotik luar negeri bebas aktif
6) Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secapatnya Kabinet Wilopo (19 Maret 1952 – 2 Juni 1953)
1) Mempersiapkan pemilihan umum
2) Berusaha mengembalikan IrianBarat ke dalam pangkuan RI
3) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif Kabinet Ali Satroamijoyo (Kabinet Ali-Wongsonegoro) 1953-1955
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
1) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2) Melaksanakan pemilihan umum
3) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Agenda kerja Kabinet Burhanuddin :
1) Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2) Akan dilaksankan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3) Perjuangan mengembalikan Irian Barat Kabinet Ali Satroamijoyo II 1956-1957
Program kerja Kabinet Ali II :
1) Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2) Menyelesaikan masalah Irian Barat
3) Pembentukan provinsi Irian Barat
4) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif Kabinet Juanda 1957-1959
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan RI
3) Melanjutkan pembatalan KMB
4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5) Mempercepat pembangunan
Full transcript