Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurna

No description
by

Audrey Aurelia Nathalie

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurna

Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia
design by Dóri Sirály for Prezi
Pasal 28 UUD 1945
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
Pasal 28F UUD 1945
"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunaman segala jenis saluran yang tersedia."
Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
Undang-undang No. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang HAM
"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.“
Undang-undang No. 40 tahun 1999 pasal 2  
"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.“

Undang-undang No. 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1  
"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara."

Landasan Hukum Pers Indonesia
Kode Etik Jurnalistik
Norma-norma Pers Nasional
Cara :
Materi berkualitas
Tidak melanggar hak asasi
Menerima kritik masyarakat
Memberi saran yang tepat untuk masyarakat
Memberi hiburan
Bebas dari pengaruh luar
Penyampaian materi harus objektif
Menggunakan pendekatan praduga tak bersalah
Penyajian berita tidak sensitif
Penyampaian dilakukan sesuai dengan moral
Mengutamakan kepentingan nasional
Pertanggungjawaban
Kelompok (XIIB) :
Audrey - 02
Felicia - 07
Ivena - 12
Kristina - 13
Verren - 14
Organisasi Pers
Organisasi wartawan
Organisasi Perusahaan Pers
Fungsi Dewan Pers
Melindungi kemerdekaan pers
Pengkajian untuk pengemban pers
Kode Etik Jurnalistik
Mempertimbangkan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus berhubungan dengan pemberitaan pers
Mengemban komunikasi
Memfasilitasi organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
Mendata perusahaan pers
Keanggotaan Dewan Pers
Wartawan
Pimpinan perusahaan pers
Tokoh masyarakat
Ketua – Wakil ketua Dewan Pers
Keanggotaan Dewan Pers (ayat 3 pasal 15)
- Sidang Pleno
- Hakikat Pers Pancasila
- Mekanisme Pers Pancasila
- Fungsi pers:
Mendidik
Menghubungkan masyarakat
Menyalurkan aspirasi rakyat
Membentuk pendapat umum
Melakukan sosial kontrol
Memberikan hiburan
Pers Pancasila
Merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya
PWI dan PERDI
Kode Etik Jurnalistik
Bahwasannya kemerdekaan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, dan karena itu wajib dihormati semua pihak.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.
Pembukaan
Pasal 1
KEPRIBADIAN WARTAWAN INDONESIA
Wartawan Idonesia adalah warga negara yang memiliki kepribadian :
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berjiwa Pancasila
taat pada Undang-Undang Dasar 1945
bersifat ksatria
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan shingga dengan demikian turut bekrja ke arah keselamatan masyarakat Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia
Pasal 2
PERTANGGUNGJAWABAN
1. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu / patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan
2. Wartawan Indoneisa tidak menyiarkan :
hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan negara dan bangsa
hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan
hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila, agama kepercayaan, atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi undang-undang
3. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaannya berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan umum. Ia tidak menyalahgunkan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri dan / atau kepentingan golongan
4. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut bangsa dan negara lain, mendahulukan kepentingan nasional Indonesia
Wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyatakan identitasnya sebagai wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkannya, dengan juga memperhatikan kredibilitas sumber berita yang bersangkutan
Di dalam menyusun suatu berita, wartawan Indoneisa membedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini), sehingga tidak mencampuradukkan fakta dan opini tersebut
Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita
Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang sesuatu kejadian
(byline story)
, wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap objektif, jujur, dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggunjawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanggaran kehidupan pribadi
(privacy)
, sensasional, imoral atau melanggar kesusilaan
Penyiaran setiap berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakn keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan sesuatu kejadian, merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik
Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip "praduga tak berslaah", yaitu bahwa seorang tersangka harus dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
Penyaran nama secara lengkap, identitas, dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, dna dihindarkan dalam perkara-perkara yag menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya
trial by the press
Pasal 3
CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT
Pasal 4
HAK JAWAB
Setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak benar atau berisi hal-hal yang menyesatkan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri
Pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan secepatnya untuk menjawab atau mempebaiki pemberitaan yang dimaksud, sedapat mungkin dalam ruangan yang sama dengan pemberitaan semula dan maksimal sama panjangnya, asal saja jawaban atau perbaikan itu dilakukan secara wajar
Pasal 5
SUMBER BERITA
Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak bersedia disebut namanya. Dalam hal berita tanpa menyebutkan nama sumber tersebut disirkan, maka segala tanggung jawab berada pada wartawan dan / atau penerbit pers yang bersangkutan
Keterangan-keterangan yang diberikan secara
off the record
tidak disiarkan, kecuali apabila wartawan yang bersangkutan secara nyata-nyata dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya memiliki keterangan-keterangan yang kemudian ternyata diberikan secara
off the record
itu. Jika seorang wartawan tidak ingin terikat pada keterangan yang akan diberikan dalam suatu pertemuan secara
off the record
, maka ia dapat diak menghadirinya
Wartawan Indonesia dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita, gambar, atau tulisan dari suatu penerbitan pers, baik yang terbit di dalam maupun di luar negeri. Perbuatan plagiat, yaitu mengutip berita, gambar, atau tulisan tanpa menyebutkan sumbernya, merupakan pelanggaran berat
Penerimaan imbalan atau suatu janji untuk menyiarkan suatu berita, gambar, atau tulisan yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang, sesuatu golongan atau sesuatu pihak dilarang sama sekali
Pasal 6
KEKUATAN KODE ETIK
Kode Etik ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia
Tiada suatu pasal dalam Kode Etik ini yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers di Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, karena sanksi atas pelanggaran Kode Etik ini adalah merupakan hak organisatoris dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melalui organ-organnya
TERIMA KASIH
Sistem pers merupakan subsistem dari sistem komunikasi dimana sistem komunikasi itu sendiri adalah sebuah pola tentang hubungan manusia yang berkaitan dengan proses pertukaran lambang-lambang untuk mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis.

Ciri khas sistem pers :
Integrasi
Keteraturan
Keutuhan
Organisasi
Koherensi
Keterhubungan
Ketergantungan

Inti masalah sistem kebebasan pers adalah sistem kebebasan untuk mengeluarkan pendapat di Negara barat yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Paham dasar sistem pers Indonesia tercermin dalam konsideran Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa
Pers Indonesia sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan manapun.

Terdapat perbedaan esensial sistem pers Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain misalnya sistem pers demokrasi liberal, terpimpin, demokrasi pancasila.
Sistem Pers Indonesia
Berdasarkan norma-norma keserasian sosiologis yang berpedoman dengan pancasila, Pers indonesia dalam pola berpikir dan bekerjanya tidak akan melepaskan diri dari nilai-nilai gotong royong yang tekah menjadi ciri khas dari pandangan dan sikap bangsa dan masyarakat
Hubungan Pers dan Pemerintah
Hubungan antara pers dan pemerintahan terjalin dalam bentuk yang dijiwai semangat kerekanan atau
partnership
dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
Dalam masa negara yang sedang membangun, pers merasa terpanggil untuk membantu pemerintahan, begitu juga dengan pemerintahan yang membantu membangun usaha-usaha pers
Jika terjadi perbedaan atau konflik pendapat antara pemerintah dan pers maka yang dijadikan dasar penyelesaian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
Hubungan antara pers dan masyarakat
Dalam menjalankan fungsinya, pers menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yg sehat. Di satu pihak, pers ikut menajamkan daya tangkap dan tanggap terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Tapi di lain pihak, pers juga sebagai tempat menyampaikan pendapat umun yang biasa disebuf sebagai "denyut jantung" rakyat kepada pemerintah
Pers juga membutuhkan masyarakat untuk membantu dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan dengan menumpahkan kepercayaan masyarakat terhadap pers nasional
Perbedaan atau konflik pendapat antara pers dan masyarakan biasanya diselesaikan dengan atas dasar hukum yang berlaku.
Pers Indonesia yang telah meletakan dasar kebebasan yang bertanggung jawab dalam rangka memainkan peranan strategis telah bergabung dalam suatu wadah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan organisasi wartawan di Indonesia yang dikukuhkan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 47/Kep/Menpen/1975.
Kode Etik Jurnalistik dan Tanggung Jawab Profesi Kewartawanan
Kehidupan pers nasional Indonesia merupakan produk dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang diproyeksikan ke dalam bidang kegiatan pers, maka pers menggunakan aturan main pers nasional :
1. Landasan Idiil : Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. Landasan Konstitusi : UUD 1945
3. Landasan Yuridis : Undang-Undang Pokok Pers
4. Landasan Strategi : GBHN
5. Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik
6. Landasan Etis : Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat
Persatuan Wartawan Indonesia yang biasa disingkat PWI adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia.
Sebagai organisasi profesi, PWI didirikan pada 9 Februari 1946 di Solo. Munculnya PWI dipenuhi aspirasi perjuangan para pejuang kemerdekaan. Sebelum lahirnya PWI dibentuk sebuah panitia persiapan pada awal Januari 1946. Sebagai organisasi profesi, PWI menjadi tempat perjuangan bersama para wartawan.

Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Suratkabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada Juni 1946.
Full transcript