Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

No description
by

Sidik Siregar

on 18 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber:
Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Tahun 2007
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing.
Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan Rencana Pembangunan Daerah
1. Rencana pembangunan daerah, yang meliputi
RPJPD; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan periode selama 20 tahun
RPJMD; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan periode 5 tahun
RKPD; Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dengan periode 1 tahun
2. Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:
penyusunan rancangan awal;
pelaksanaan Musrenbang;
perumusan rancangan akhir; dan
penetapan rencana.
Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh SKPD melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah masing-masing.



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, setiap
tahunnya diselenggarakan sesuai jadwal sebaga berikut:
Musrenbang Desa /Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari;
Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari sebelum Musrenbang Kabupaten / Kota;
Musrenbang Kabupaten / Kota dilaksanakan pada bulan Maret; Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementrian/lembaga/SKPD dan antara pemerintah daerah
dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Musrenbang Desa / Kelurahan adalah forum musyawarah secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Hasil Musrenbang Desa terdiri dari:
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi:
Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari APB Desa, serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
Daftar kegiatan prioritas yang diusulkan ke Kecamatan yang akan dilaksanakan melelui SKPD dan dibahas dalam forum musrenbang Kecamatan
Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan. Tujuan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan:
Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah dusun/kelompok).
Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya
Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Propinsi Tantangan di dalam Musrenbang Desa/Kelurahan:
Keterwakilan dari setiap unsur masyarakat tidak terpenuhi
Desa/Kelurahan tidak memiliki RPJM Desa/Kelurahan sehingga tidak adanya prioritas kegiatan/pembangunan untuk tahun berikutnya, hanya sebatas pada persoalan yang timbul
Tidak adanya evaluasi kinerja terhadap implementasi rencana kegiatan tahun berjalan
Usulan program masih didominasi oleh infrastruktur atau hal-hal fisik
Desa/Kelurahan tidak memiliki dokumen Renja SKPD sehingga usulan program tidak sinergi dengan program pemerintah
Tim fasilitator musrenbang desa/kelurahan tidak memahami proses dan esensi dari pelaksanaan musrenbang sehingga pelaksanaannya masih sebatas formalitas.
Tidak dilakukannya tahapan pra musrenbang sehingga usulan program yang diusulkan belum mampu mewakili kebutuhan dan persoalan desa
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan:
ketua RT/RW
kepala dusun,
tokoh agama,
ketua adat,
wakil kelompok perempuan,
wakil kelompok pemuda dan organisasi masyarakat,
pengusaha,
kelompok tani/nelayan,
komite sekolah, dan lain-lain Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya Musrenbang Kecamatan menghasilkan:
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya
Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan Gabungan SKPD
Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota Tujuan Musrenbang Kecamatan:
Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan
Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan
Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kab/Kota Peserta Musrenbang Kecamatan:
Wakil dari desa/kelurahan
Wakil dari kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan, seperti organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dll Narasumber:
Dari Kabupaten/Kota: bappeda, perwakilan SKPD, kapala cabang SKPD di kec. bersangkutan, kepala unit pelayanan di kecamatan, dan anggota DPRD
Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan Tahapan Pelaksanaan:
Pemaparan camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran
Pemaparan pejabat SKPD kab/kota mengenai rancangan rencana kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya
Pemaparan tim penyelenggara musrenbang kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurutu fungsi/SKPD
Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD
Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD
Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum
Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan
Kesepakatn kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi /SKPD
Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta
Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-4 orang) untuk mengikuti forum SKPd dan Musrenbang Kab/Kota. Komposisi delegasi harus terdapat perwakilan perempuan.
Tahapan Pelaksana:
Pemaparan camat untuk prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan bersangkutan
Pemaparan camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis
Pemaparan Kepala desa/Lurah tentang prioitas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan
Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutukan untuk tahun berikutnya
Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, mis; ketua kelompok tani, komite sekolah, sekolah dusun, dan lain-lain
Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi dan permasalahan desa/kelurahan
Pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat esa/kelurahan dan 2). Kegiatan yang akan menjadi tanggug jawab SKPD yang akan dibahas di dalam Musrenbang Kecamatan
Perumusan kriteria untuk menyeleksi usulan kegiatan dan menentukan prioritas
Pemilihan dan penetapan perwakilan desa/kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan.
Narasumber:
Kepala desa/Lurah, Ketua dan para anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan atau LSM yang bekerja di desa bersangkutan FORUM SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
Pelaksanaan Forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Tujuan Forum SKPD:
Sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD
Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi ;yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD
Tahap Pelaksanaan:
Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD
Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD
Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum
Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kab/Kota, Propinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD
Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun Rancangan Renja-SKPD
Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja SKPD yang bersumber dari APBD Kab/Kota, Propinsi maupun APBM dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran.
Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD
merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan
Menetapkan delegasi masyarakat dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Hasil Forum SKPD:
Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD
Kegiatan prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBD yang termuat dala Rancangan Rsnja SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan
Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang akan berasal dari oganisasi kelompok2 masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kab/Kota.
Peserta Forum SKPD:
Para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, mencakup Dewan Pendidikan untk Forum Pendidikan, IDI di daerah, IBI di tingkat daerah untuk Forum Kesehatan dsb. Narasumber:
Kepala SKPD Kab/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masing2 SKPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi Tantangan :
Delegasi kecamatan tidak dipersiapkan dengan baik untuk dapat melakukan negosiasi untuk program yang diusulkan ke tiap SKPD terkait sehingga seringkali tidak lolos ke musrenbang Kabupaten
Waktu yang tersedia cukup singkat sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan lobby ke setiap SKPD
Tidak ada strategi dan pembagian peran yang jelas dari setiap delegasi kecamatan sehingga tidak semua komisi dapat dimasuki. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah untuk mematangkan rancangan RKPD Kab/Kota berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, RPJMD/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta
Tujuan Musrenbang Kabupaten/Kota:
Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya
Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang behubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD)
Tahap Pelaksanaan:
Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda
Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara
Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum SKPD
Pemaparan Kepala skPD Rancangan Renja SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi:
Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra SKPD/Unit Kerja
Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD
Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya
Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya
Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPd
Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengn besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya
Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota
Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya Hasil dari Musrenbang Kabupaten/Kota:
Kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi:
Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD
Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi; APBN, dan sumber pendanaan lainnya
Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Pusat
Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota:
Delegasi dari Musrenbang Kecamatan
Pimpinan SKPD Narasumber:
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
DPRD;
LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota;
Perguruan Tinggi;
Perwakilan Bappeda Provinsi;
Tim Penyusun RKPD;
Tim Penyusun Renja SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Paska Musrenbang adalah sebagai berikut:
Penyusunan RKPD:
Bappeda menyediakan infomasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kab/Kota dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya
Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati/Walikota dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Murenbang Kab/Kota dalam rancangan RKPD
Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/P Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi
Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD oleh SKPD
Pembahasan dan penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk melakukan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program:
Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang program/kegiatan berdasarkan SKPD dan lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan)
Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana
Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi pembangunan yang sedang dan akan dijalankan.
Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya
Perubahan APBD perlu melibatkan kembali SKPD, delegasi kecamatan, serta Forum SKPD dalam perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran
Full transcript