Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERMASALAHAN YANG DITEMUI SELAMA PKL DI KPP PRATAMA GORONTAL

No description
by

Rezeky Faisal

on 21 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERMASALAHAN YANG DITEMUI SELAMA PKL DI KPP PRATAMA GORONTAL

KEMENKEU RI
Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi Pelayanan
PERMASALAHAN YANG DITEMUI SELAMA PKL DI KPP PRATAMA GORONTALO DAN UPAYA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TERSEBUT
Seksi Pelayanan
Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerima surat lainnya,
Penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,
Melakukan kerjasama perpajakan.

Solusi untuk mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT
Dengan melakukan sosialisasi peraturan perpajakan melalui penyuluhan, selebaran pamflet, papan pengumuman  di KPP masing-masing daerah, maupun penjelasan langsung kepada Wajib Pajak pada saat  melaporkan SPT masa ke KPP
Memberi buku petunjuk pengisian SPT Tahunan bersamaan dengan pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak
Upaya persuasif dengan memanggil WP untuk memperbaiki SPT Tahunannya disertai dengan pemberian penjelasan tata cara pengisian SPT Tahunan yang benar.
Upaya yang bersifat eksternal yaitu dengan cara berhubungan dengan dunia luar, baik wajib pajak maupun instansi-instansi yang terlibat
Upaya yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan berpartisipasi aktif untuk mengetahui segala macam perubahan atau peraturan yang  baru. Hal ini bisa dilakukan dengan bertanya kepada pihak-pihak yang  terkait, mencari, membaca, mendengarkan informasi terkait dengan perpajakan  melalui berbagai media yang ada.

Kendala dan solusi dalam menggunakan e-spt
1. Kode Keamanan Tidak sesuai
Solusi: Laman DJP Online terlalu lama dibuka tanpa aktivitas apapun. Klik kode keamanan, lalu masukkan kode keamanan yang baru.
2. Server not found 404 atau Error 405
Solusi: Server tidak ditemukan. Tekan tombol back (kembali) atau refresh pada browser . Atau bias menuju link ini https://djponline.pajak.go.id/default atau ulangi login.
3. Link aktivasi tidak masuk ke email
Solusi: Tunggu dan coba lagi.
4. Token tidak terkirim
Solusi: Internet sedang tidak stabil. Ulangi pengiriman ulang token
5. SO004 Pengguna belum aktif
Solusi: Belum mengklik link aktivasi di email. Buka emaill, lalu klik link aktivasi

DITJEN PAJAK
PKN STAN
KELOMPOK 1
Fuad Baharudin
151021100489
Lailim Muflichah
151021100389
Muhammad Hanif Naufal
151021100503
Muhammad Novaldi Noor
151021100468
Rezeky Noor Faisal
151021100477
TERIMA KASIH
Tempat Pelayanan Terpadu
Back Office
Pemberkasan
SPT
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.
SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.
Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi sebesar:
Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi.
Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak.
Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.

E-SPT
e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) adalah formulir laporan pajak SPT berbentuk elektronik. Sebuah aplikasi untuk menangani e-SPT telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2008.

Kelebihan e-SPT :
1.    Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4.    Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5.    Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
6.    Menghindari pemborosan penggunaan kertas
7.    Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Kesalahan-kesalahan yang timbul saat pengisian spt
Kurangnya ketelitian saat mengisi SPT masa
Wajib pajak tidak melaporkan SPT-nya secara benar dan lengkap
Ketidaktahuan wajib pajak tentang diberlakukannya peraturan baru.
Salah dalam penerapan norma penghitungan penghasilan neto, salah dalam pengisian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), salah dalam  pengenaan tarif PPh OP, salah karena ada data yang belum dimasukan ke dalam SPT.
Menggunakan perhitungan dengan menggunakan PTKP yang lama dan sudah tidak berlaku lagi.

Permasalahan pada Seksi Pelayanan (Pemberkasan)
Pengarsipan berkas - berkas Wajib Pajak sebagian masih menggunakan cara manual dan tidak berurutan, sehingga menimbulkan kesulitan apabila mencari apabila berkas tersebut dibutuhkan.
Penanganan Masalah Pemberkasan
Berkas Wajib Pajak yang disimpan perlu seluruhnya diubah dalam data elektronik, sehingga apabila berkas dibutuhkan dapat dicari menggunakan bantuan komputer.
Amnesti Pajak
Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
Pihak-pihak dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak
Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
membayar Uang Tebusan;
melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
mencabut permohonan:
pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
keberatan;
pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
banding;
gugatan; dan/atau
peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Tebusan = tarif x harta besih
Harta Bersih: Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan
*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir

Pengungkapan Harta
(Tarif)
Dialihkan ke dan atau berada di Indonesia
2% (Periode I=1 Juli 2016 s.d 30 September 2016)
3% (Periode II=1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016)
5% (Periode III= 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017)

Berada di Luar Negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia
4% (Periode I= 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016)
6% (Periode II=1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016)
10% (Periode III= 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017)

Deklarasi Harta Khusus Wajib Pajak UMKM
(Peredaran Usaha sampai dengan 4,8 Milyar)

Tarif 0,5% jika pengungkapan harta s.d 10 Milyar
Tarif 2%, jika pengungkapan harta lebih dari 10 Milyar

Fasilitas yang Didapat dari Program Amnesti Pajak
penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham
Permasalahan Internal dan Solusi dalam Program Amnesti Pajak
Permasalahan :
Pemahaman petugas mengenai peraturan perundang - undangan tentang amnesti pajak
Solusi :
Perlunya rapat koordinasi agar terbentuk pemahaman yang sama antar petugas mengenai amnesti pajak, supaya tidak berbeda - beda penjelasan yang diberikan kepada WP
Kendala yang dialami WP dan Solusi dalam Program Amnesti Pajak
Kendala :
Kurangnya pengetahuan WP mengenai amnesti pajak, dokumen WP yang tidak lengkap, sebagian WP belum dapat mengoperasikan komputer, kurangnya pemahaman WP terhadap fasilitas yang terdapat dalam program amnesti pajak
Solusi :
Penyuluhan terhadap WP dan instansi - instansi terkait, bimbingan kepada WP yang datang ke kantor pajak oleh petugas, WP harus mencari informasi mengenai amnesti pajak sebelum mengikuti program tersebut agar tidak terjadi kebingungan pada saat di kantor pajak
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data,
2. Penyajian informasi perpajakan,
3. Perekaman dokumen perpajakan,
4. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan,
5. Pelayanan dukungan teknis,
6. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing,
7. Penyampaian laporan kinerja,
8. Pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3),
9. Tugas lainnya yang berkaitan dengan komponen IT dan jaringan kantor.

Sebuah jabatan struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang tugasnya adalah menangani Teknologi Informasi di Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak.
Ikhtisar Jabatan : Melaksanakan pengecekan, perbaikan komputer dan perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai.

Tujuan Jabatan : Terlaksananya pemeliharaan komputer dan perangkat penunjang sistem informasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Operator Console
Permasalahan yang terjadi di Seksi PDI
• Kesalahan input dalam perekaman SPT
• Jaringan lemah
• Spt tidak sesuai
• Aplikasi error
Solusi untuk permasalahan yang terjadi di Seksi PDI
Mengkonfrmasi SPT yang tidak sesuai atau kesalahan input ke AR
Menunggu jaringan kembali normal atau dengan menghubungi ke komunikasi data/telkom
Mengupdate Aplikasi
Full transcript