Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PPSP

No description
by

Gama Gamu

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PPSP

SANKSI PIDANA DAN ASPEK HUKUM DALAM PENAGIHAN PAJAK [03] Anggie Irawan
[10] Dwi Chusnianto Akbar
[29] Rifqi Ilhami Samar
[31] Shinta Kumala Dewi SELESAI KUH Perdata Terkait
dengan Penagihan Sanksi Pidana Terhadap Pihak-Pihak yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) Huruf b, c, d, e dan f UU PPSP Jika terjadi pelanggaran oleh Penanggung Pajak? Pengertian Tindak Pidana TERIMA KASIH Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, golongan kreditur tersebut meliputi:

1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat di dalam Pasal 21 UU KUP jo pasal 1137 KUH Perdata;

2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditur Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah:
a. Gadai;
b. Fidusia;
c. Hak Tanggungan; dan
d. Hipotik Kapal;
Dalam hal penagihan utang pajak, negara memiliki hak tagih utama dengan menyimpangi segala ketentuan yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata dan Pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Penentuan golongan kreditur di dalam Kepailitan adalah berdasarkan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”); dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 41A ayat (1) UU PPSP :
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tindak pidana atau delik merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam hal penagihan pajak maka orang yang sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, atau dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan tindakan Jurusita pajak dalam melaksanakan pidana diancam dengan sanksi pidana. Sanksi Pidana Terhadap Larangan Dimaksud dalam Pasal 23Ayat (1) UU PPSP Dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPSP diatur bahwa Penanggung Pajak dilarang untuk:
memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan atau menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita

Misalnya menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan
kepada pihak lain
mengingat penguasaan barang yang disita tersebut telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Jurusita pajak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan Pasal 23 ayat (1) UU PPSP tersebut harus segera memberitahukan hal ini kepada Pejabat untuk kemudian melaporkan telah terjadinya pelanggaran tersebut kepada penyidik POLRI untuk segera ditindaklanjuti. Barang yang disita berupa:
1. uang tunai;
2. deposito berjangka;
3. tabungan;
4. saldo rekening koran;
5. obligasi, saham atau surat berharga lainnya;
6. piutang;
7. penyertaan modal pada perusahaan lain. Barang yang telah disita tersebut akan digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Pihak Pihak yang Dimaksud: Jika terjadi pelanggaran oleh
Pihak-pihak yang bersangkutan? Dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 41A ayat (2) UU PPSP :
Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya
dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c adalah bursa efek
dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d adalah Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak)
dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e adalah Notaris dan debitur
dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f adalah Notaris Sanksi terhadap Orang yang
Sengaja Tidak Menuruti Perintah yang Dilakukan Menurut UU, atau dengan Sengaja Mencegah, Menghalang-halangi atau Menggagalkan Tindakan dalam Pelaksanaan UU oleh Jurusita Dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 41A ayat (3) UU PPSP :
Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 3. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut:
a. Biaya kepailitan dan fee Kurator;
b. Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004); dan
c. Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);

4. Kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata; dan

5. Kreditur konkuren. Kreditur golongan ini adalah semua Kreditur yang tidak masuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).
Full transcript