Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial/Konflik

No description
by

Victor Ricardo

on 20 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial/Konflik

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sosial/Konflik Horizontal
Latar Belakang
Gagasan
Pembuatan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam pengerahan TNI untuk penghentian kekerasan fisik dalam konflik sosial, serta
Memorandum of Understanding (MoU)
untuk instansi terkait.
Analisis
Analisis Filosofis
Mekanisme
Anissa Noor
Justitia Avila Veda
Victor Ricardo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
KONFLIK HORIZONTAL
Pengantar
Sumber:
arsabara.com
Masyarakat Indonesia yang plural.
Sumber: otakkananluki.blogspot.com
Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi.

- Prof. Winardi, Guru Besar Ilmu Administrasi Pembangunan Universitas Padjajaran
Sumber: bappenas.go.id
Kesenjangan sosial ekonomi.
Kurang maksimalnya peran Pemerintah dalam penegakan hukum.
Status Quo Penanganan Konflik Sosial
1. UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Penanganan
Konflik Sosial
2. Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Pencegahan konflik
Penghentian konflik
Pemulihan pascakonflik
Penghentian Konflik
1. Penghentian kekerasan fisik
2. Penetapan Status Keadaan konflik
3. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban
4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI
(Pasal 12 UU PKS)
RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK
Penggunaan TNI
1. Penghentian status keadaan konflik yang dikoordinasikan dengan Polri ternyata tidak dapat tercapai.
2. Penetapan Status Keadaan Konflik.
3. Kepala Daerah dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Pemerintah.
Presiden menginstruksikan kepada lembaga Kementerian dan non-Kementrian untuk menciptakan kondisi sosial, hukum, keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional.
PERMASALAHAN
1. TNI merupakan lembaga yang bertugas dalam menjaga pertahanan negara, bukan keamanan.
4.
Belum ada
pedoman khusus yang dapat dipergunakan dalam menentukan koordinasi TNI-Polri dalam penanganan konflik horizontal.
2. Karakteristik TNI sendiri sebagai penjaga pertahanan berbeda dengan Polri sebagai penjaga keamanan.
3. Penggunaan TNI dalam konflik horizontal haruslah memiliki prosedur yang jelas.
2013
Sumber: www.kidpast.com
Kontrak Sosial
Masyarakat
Negara
penyerahan sebagian hak
Kekuasaan Negara harus
dilandaskan
atas kepentingan dan suara rakyat.
Pemenuhan Hak Masyarakat oleh Negara
Hak atas keamanan
Hak atas pertahanan
POLRI
TNI
PEMBEDAAN FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1. Beda tujuan
Pertahanan : untuk menjaga kedaulatan
Keamanan : untuk menciptakan rasa aman
2. Karakteristik
TNI : tidak bersinggungan dengan sipil, erat dengan konfrontasi fisik, pendekatan koersif militeristik.
Polri: moderat, cenderung lebih lunak, mengayomi, bagian dari sipil.
Analisis Yuridis
1. Analisis terhadap UUD 1945.

Teori Utilitarianisme
PERBANDINGAN POLISI DAN TNI
- Kemanfaatan terbesar yang akan memberikan kebahagiaan terbesar.
- Penggunaan TNI boleh asalkan tepat
guna dan diatur secara jelas.
2. Analisis terhadap UU TNI.
Contoh:
Terorisme mengganggu kedaulatan serta menyebabkan hilangnya rasa aman masyarakat.
Pasal 33 UU PKS:
- Pengerahan TNI dimintakan Kepala Daerah kepada
Pemerintah
- Untuk skala nasional,
Presiden
setelah berkoordinasi dengan DPR.
Pasal 17 UU TNI: Pengerahan dilakukan
Presiden
dengan persetujuan
DPR
.
MoU
Pembuatan MoU antar lembaga terkait, yaitu
Kemendagri, POLRI, dan TNI dalam hal penanganan konflik sosial.
Tujuan:
1. Kesepakatan saling berkoordinasi dalam penanganan konflik horizontal.
2. Memperjelas TUPOKSI lembaga terkait dalam penanganan konflik horizontal.
SOP
Konflik
Pemetaan konflik
Pemetaan stakeholder
Pemetaan akar masalah
Terjadi Kekerasan Fisik
Kepala Daerah
POLRI
Perumusan Kebijakan
Membantu perumusan kebijakan
Mengkoordinasikan dan mengendalikan penghentian kekerasan.
Pengerahan TNI
Pemetaan konflik
Potensi kekerasan fisik/
pengerahan tenaga TNI
Kepala Daerah
Presiden
Pengkajian bersama
DPR sejak awal.
Pemberitahuan
Status Konflik
Permintaan pengerahan
Pemberian persetujuan.
Pengerahan
Uji Mekanisme Terhadap Tujuan Hukum
1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum
Status Quo
Konflik Horizontal
Tewas
Cidera
(Kontras, 2012)
32

28
200

1106056283
1106056466
1106055526

Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa 2013
Terima kasih
Full transcript