Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
Denda Administratif :
Denda administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.
Pajak yang terutang dalam STP apabila tidak dilunasi setelah jangka waktu yang telah ditentukan dapat ditagih dengan
surat paksa.
Sanksi??
STP PBB :
sanksi apaan?
Kok Sanksi lagii..?
Surat Tagihan Pajak (STP) PBB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau denda administrasi yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP).
SKP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKP diterima oleh WP.
Pasal 11 ayat (4) UU PBB
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan SKP dalam hal:
a. apabila SPOP tidak disampaikan tepat waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan WP.
STP disampaikan kepada WP melalui:
Pasal 10 ayat (2) UU PBB
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
2. Kantor Pos.
3. Pemerintah Daerah (Dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan).
Cara Penyampaian STP :
Sanksi Administratif:
Dasar Penerbitan STP :
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan SPOP tidak diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP atau pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat.
Pasal 10 ayat (3) UU PBB
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terutang.
Pasal 10 ayat (4) UU PBB
WP melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi.
Cara Penyampaian SKP
SKP disampaikan kepada WP melalui :
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
2. Kantor Pos.
3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan).
Sekian..
Terima Kasih
Pengertian :
Prezi.com
Pasal 1 angka 5 UU PBB
1) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
Berdasarkan SPOP, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPPT.
Kapan sich SPPT diterbitin??
3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak diatur lebih lanjut oleh PMK
Pasal 10 ayat (1) UU PBB
Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang ini.
SPPT, SKP, dan STP merupakan dasar penagihan pajak.
Pasal 12 UU PBB
Pada SPOP, tercantum tentang data Objek Pajak yaitu tanah dan/atau bangunan. Sedangkan, rincian mengenai tanah dan/atau bangunan itu terdapat pada L-SPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau bukti pelunasan bukanlah bukti pemilikan hak.
Sama halnya dengan Surat Tagihan Pajak atau bukti pembayaran PBB adalah semata mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak pemilikan atas tanah dan/atau bangunan.
wah.. brarti kalau saya punya SPPT, rumah itu milik saya, hahaha...
Pendaftaran Subjek dan Objek PBB
Pendataan Subjek dan Objek PBB
Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak denganmenggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurangkurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan cara :
1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.
2. Identifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
3. Verifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
4. Pengukuran Bidang Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
Sanksi terkait SPOP :
Barangsiapa dengan sengaja :
1. tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
2. menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
4. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
5. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;
Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.
Pasal 25 UU PBB
Barangsiapa karena kealpaannya :
1. tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
2. menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
Pasal 24 UU PBB