Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PBB : SPOP, SPPT, SKP, STP

Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pajak Bumi dan Bangunan di D3 Perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
by

Ade Harwoko

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PBB : SPOP, SPPT, SKP, STP

ALur Penagihan PBB
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT)

Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP)

Surat Tagihan Pajak
(STP)

Maret 2015
.
.
SPPT :
Pengertian :
wah.. brarti kalau saya punya SPPT, rumah itu milik saya, hahaha...
SPOP
SKP
PBB
Surat Tagihan Pajak (STP) PBB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk
melakukan tagihan pajak
yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan
Pajak yang tidak atau kurang dibayar
setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau
denda administrasi
yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP.
STP disampaikan kepada WP melalui:
Pajak Bumi dan Bangunan
By Group 6 - 2F/D3 Pajak
Surat Pemberitahuan Objek Pajak,
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak,
Surat Tagihan Pajak

Pasal 1 angka 4
UU No. 12 Tahun 1994
Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-undang ini.
1) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
Pada SPOP, tercantum tentang data Objek Pajak yaitu tanah dan/atau bangunan. Sedangkan, rincian mengenai tanah dan/atau bangunan itu terdapat pada L-SPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
STP PBB :
Cara Penyampaian STP :
Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat.
Dasar Penerbitan STP :
2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak diatur lebih lanjut oleh PMK
Pasal 9 UU PBB
Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
Pendaftaran Subjek dan Objek PBB
• sketsa/denah objek pajak;
• fotokopi KTP dan NPWP;
• fotokopi sertifikat tanah;
• fotokopi akta jual beli;
• atau bukti pendukung lainnya.
Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak denganmenggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurangkurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan cara :
Pendataan Subjek dan Objek PBB
4. Pengukuran Bidang Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif OP.
2. Identifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
3. Verifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP:
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
Pasal 1 angka 5 UU PBB
Kapan sich SPPT diterbitin??
Berdasarkan SPOP, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPPT.
Pasal 10 ayat (1) UU PBB
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau bukti pelunasan bukanlah bukti pemilikan hak.
Sama halnya dengan Surat Tagihan Pajak atau bukti pembayaran PBB adalah semata mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak pemilikan atas tanah dan/atau bangunan.
SPPT, SKP, dan STP merupakan dasar penagihan pajak.
Pasal 12 UU PBB
2F D3 Pajak
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP).
Sanksi??
sanksi apaan?
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan SKP dalam hal:
a. apabila SPOP tidak disampaikan tepat waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan WP.
Pasal 10 ayat (2) UU PBB
SKP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKP diterima oleh WP.
Kok Sanksi lagii..?
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan SPOP tidak diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh WP atau pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
Pasal 10 ayat (3) UU PBB
Sanksi Administratif:
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terutang.
Pasal 10 ayat (4) UU PBB
SKP disampaikan kepada WP melalui :
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
2. Kantor Pos.

3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan).
Cara Penyampaian SKP
Pasal 11 ayat (4) UU PBB
WP melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
2. Kantor Pos.
3. Pemerintah Daerah (Dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan).
Denda Administratif :
Denda administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.
Pajak yang terutang dalam STP apabila tidak dilunasi setelah jangka waktu yang telah ditentukan dapat ditagih dengan
surat paksa.
Sanksi terkait SPOP :
Barangsiapa karena kealpaannya :
1. tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
2. menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
Pasal 24 UU PBB
Barangsiapa dengan sengaja :
1. tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
2. menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
4. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
5. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;
Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.
Pasal 25 UU PBB
Sekian..
Terima Kasih
Prezi.com
Maradela E. K.
(20)
Damayanti SIagian
(11)
Aufa Milzam Z.
(10)
Roni Desrian
(28)
Ade Harwoko
(01)
Full transcript