Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia

Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia

Jumlah kekuatan pertahanan TNI – AL per awal tahun 2015 :

- Sekitar 70.000 pasukan TNI-AL

- 100 kapal perang utama dan 19 kapal perang cadangan

- 84 kapal serang amfibi dan 22 kapal serang pantai

- 45 kapal patroli maritim

- 40 kapal pendukung dan 34 helikopter laut

Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

Hakikat

Bela negara

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan kemanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.

a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Pengertian Sistem Pertahanan Negara

pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Jadi, dari pasal diatas menerangkan bahwa yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan bukan saja TNI dan Polisi, tetapi seluruh warga negara Indonesia.

Baik untuk ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri

b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.

Ancaman dari dalam negeri :

1. Kerusuhan

2. Pemaksaan Kehendak

3. Pemberontakan Angkatan Bersenjata

4. Kejahatan, Narkoba, Terorisme

Ancaman dari luar negeri :

1. Keinginan negara-negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisi silang Indonesia yang strategis

2. Keinginan dunia industri untuk menguasai Indonesia karena kekayaan alam yang dimiliki Indonesia

3. Bahaya perang yang berupa nuklir akan mengancam seluruh kehidupan bangsa Indonesia

4. Arus globalisasi yang menimbulkan banyak kerawanan di semua aspek kehidupan

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara.

Untuk sektor keamanan, Indonesia memiliki beberapa pendukung, baik militer maupun non militer, diantaranya adalah :

• Polisi

• Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

• Satpam (Satuan Pengamanan)

• Linmas atau Hansip (Pelindung Masyarakat atau Pertahanan Sipil)

• Menwa (Resimen Mahasiswa)

• Satgas Partai

• Organisasi Bela Diri

• Organisasi Kepemudaan

c. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

kesadadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara

Gambar diatas menunjukan perjuangan gigih bangsa indonesia dalam mengusir belanda yang ingin kembali menjajah indonesia

Untuk meminimalkan ancaman yang datang dari luar negeri, Indonesia menerapkan sebuah prinsip negara, yaitu politik bebas aktif.

Prinsip ini termaktub secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia memberi dampak positif, diantaranya adalah :

a. Indonesia memiliki banyak sahabat dan disegani oleh negara lain.

b. Indonesia mengambil peran besar dalam mewujudkan perdamaian dunia.

c. Indonesia dikenal sebagai negara yang netral, sehingga tidak mengundang kecurigaan negara lain untuk membangun konflik.

Dengan demikian, Indonesia tidak akan memulai suatu konflik dengan negara lain. Pada saat yang sama, diharapkan pula negara lain tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap Indonesia.

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kedaulatan Negara Indonesia yang berasal dari dalam negeri, kita dapat melakukan berbagai upaya :

a. Meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara.

b. Membangun saling pengertian dan penghargaan antarsesama warga yang memiliki latar belakang yang berbeda dan etnis yang berbeda

c. Para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien

d. Memperkuat unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan negara, seperti TNI

Terima kasih