SISTEM PENYIARAN INDONESIA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA PENYIARAN

POLA JARINGAN

Berkembangnya peran serta masyarakat dalam sistem penyiaran Nasional mencerminkan juga melemahnya peranan Pemerintah dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan regulasi penyiaran. Terbukti degan diadakannya penyiaran Indonesia (KPI) sebagai bentuk pelembagaan serta masyarakat yang memiliki peranan sentral dalam penyelenggaraan penyiaran. KPI yang bersifat Independen dan berada dipusat dan di daerah itu memiliki kewenangan megatur hal-hal mengenai penyiaran, atas pengawasan DPR bagi KPI pusat yang beranggotakan 9 orang dan pengawasan DPRD bagi KPI daerah yang beranggotakan 7 orang.

WAWASAN KEINDONESIAAN

Dalam sistem penyiaran Nasional yang berdasarkan Undang-Undang penyiaran 2002 itu, RRI dan TVRI mengalami reformasi menjadi Lembaga penyiaran publik (LPP), yaitu Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat Independen, Netral, nonkomersial, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat.

RRI dan TVRI sebagai Lembaga penyiaran pemerintah yang dahulu sangat berjaya memonopoli penyiaran di Indonesia selama puluhan tahun lamanya, akhirnya mengalami reformasi di Indonesia menjadi Televisi publik. Hal itu terutama didorong oleh dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurahman Wahid akhir tahun 1999, padahal Departemen Penerangan itu merupakan “Induk” RRI dan TVRI.

Sistem penyiaran Nasional atau sistem penyiaran Indonesia yang berlaku dewasa ini, memiliki wawasan keindonesiaan yang amat kental dan sangat khas Indonesia, sehingga sukar sekali disamakan dengan model media yang ada di Dunia. Sistem penyiaran Nasional mengembangkan model hubungan antara pemerintah dengan Lembaga penyiaran dan masyarakat, dengan mereformasi secara sangat kreatif model media pembangunan yang berlaku sebelumnya serta, memadukannya dengan model media demoktatik partisipan dan model klasik tanggung jawab sosial. Namun sudah jauh dari model Otoritarian dan model Komunis yang sentralistik dengan kuatnya Dominasi Negara.

KESIMPULAN

DEMOKRATISASI DAN

PERAN SERTA MASYARAKAT

Sejarah perkembangan Penyiaran di Indonesia baik Penyiaran Radio ataupun Televisi yang bermula dari penjajah Bangsa Indonesia dan berkembang dari masa ke masa dengan berbagai kemajuannya. Akan tetapi kedua penyiaran ini tetap terpengaruhi oleh keadan sosial dan politik keadaan Bangsa Indonesia. perkembangan dari masa ke masa yang bermula dari kesederhanaan hingga apa adanya saat ini. Perkembangan dari tahun pertahun yang berpegang dari keputusan-keputusan dari pemerintah, menyebabkan perkembangan Penyiaran Radio maupun Televisi dari siaran yang awalnya hanya dikuasai Pemerintah hingga bermunculan media siaran swasta.

Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi bagi rakyat melalui Lembaga Penyiaran ( Radio dan Televisi ), semakin berkembang sejalan dengan berakhirnya pemerintah Orde baru ( 1998 ) ketika Presiden Soeharto mngundurkan diri, dan digantikan oleh wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden RI yang ke-3 ( 21 Mei 1999 ). Dengan demikian berakhir pula sistem Demokrasi Pancasila yang bersifat sentralistis dengan peranan Negara yang besar dalam sistem penyiaran Nasional.

Dalam sistem penyiaran Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran 2002, disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian Hukum, keamaan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penyiaran Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh Integritas Nasional, terbinanya watak dan jatidiri Bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan khidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan Industri Penyiaran Indonesia.

SISTEM PENYIARAN MERDEKA

Penyiaran Indonesia Merdeka yang ditandai oleh Proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, merupakan kelanjutan dari radio amatir kalangan Bumi Putera Tahun 1937, yang terhimpun dalam PPRK (Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran). Para pengelola Radio amatir itu berhasil menyiarkan dari Jakarta dan Bandung Naskah Proklamasi yang ditangkap di wilayah Indonesia dan beberapa Negara.

KARAKTERISTIK RADIO DAN TELEVISI

DINAMIKA PENYIARAN

NASIONAL

Penyiaran Indonesia baru menemukan sistemnya secara mantap pada tanggal 18 September 1997 melalui Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran 1997), yang digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002). Dalam kedua Undang-Undang itu disebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dalam suatu Sistem Penyiaran Nasional.

Dalam Sistem Penyiaran Nasional siaran diartikan sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara atau gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat Interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima.

SISTEM PENYIARAN

TERPIMPIN

ARI ANGGRIAWAN

FADLI F

ASEP IWAN S

Menurut Undang-Undang Penyiaran 2002, penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran Nasional. Dalam sistem penyiaran nasional itu. Negara menguasai sprektum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar besar nya kemakmuran rakyat.

Sebelum lahirnya sistem penyiaran Nasional berdasarkan UU Penyiaran 2002 (No.32 Tahun2002, Tanggal 28 Desember 2002, dan Undang-Undang penyiaran 1997, No.24 Tahun 1997, Tanggal 18 September 1997) itu, penyiaran Indonesia sesungguhnya telah memiliki sistem yang diatur dengan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka Didtem Kenegaraan Indonesia.

M. RIZALDY

Pelanggaran Penyiaran radio amatir (non pemerintah) dalam sistem Demokrasi Liberal yang berdasarkan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 -1959 itu tidak lagi menunjukan adanya kebebasan bagi rakyat melalui penyiaran radio. Karena pada masa itu radio swasta atau radio amatir dilarang mengudara, dan bagi stasiun radio yang melanggar akan dikenakan sanksi subversif.

Kebijakan itu ditetapkan oleh Pemerintah karena situasi Tanah Air yang tidak memungkinkan. Hal itu diperkuat dalam UU No.5 Tahun 1964 yang mengatur antara lain ketentuan tentang sanksi bagi stasiun radio tanpa ijin Pemerintah (Mufid, 2010:34-35)

Pelarangan radio amatir dilanjutkan lagi oleh Soekarno berdasarkan UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966) mwnggantika Sistem Demokrasi Lieral yang berdasarkan UUDS 1950 tidak berlaku lagi.

GILANG FATHUR

RADIO SEBAGAI MEDIA SIARAN AUDITIF

SISTEM PENYIARAN INDONESIA

IK 4

YULIANTI F

DANI S

RIRI RIDWAN

M. IHSAN T

Sistem Penyiaran Indonesia yang disebut juga Sistem Penyiaran Nasional yang berwawasan keindonesiaan meggabungkan tiga prinsip yang berbeda, yaitu:

SISTEM PENYIARAN

NASIONAL

• Kebebasan Individu
• Kebebasan Media
• Kewajiban dan Tanggung Jawab Media kepada Negara dan masyarakat

LEMBAGA PENYIARAN RADIO DAN TELEVISI

TELEVISI SEBAGAI MEDIA SIARAN AUDIO VISUAL

Sistem penyiaran Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Perfilman 1997 juga mengatur bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu Penyiaran Nasional ( Pasal 8 ), yaitu tatanan penyelenggaraan penyiaran Nasional berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, menuju tercapainya dasar, asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran Nasional ( Pasal 1:4). Disebutkan juga (Pasal 7) bahwa Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerinta dengan didampingi oleh BP3N ( Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional ). BP3N adalah Lembaga nonstruktural yang merupakan wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, pemerintah, dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran Nasional ( Pasal 1:16).

Dengan demikian telah terjadi adanya kebebasan dan tanggung jawab yang relatif seimbang dalam sistem Penyiaran Nasional. Meskipun penyiaran dikuasai oleh Negara harus melalui ijin penyiaran dan sangat bersifat sentralistik, stasiun penyiaran berkewajiban melalukan relai siaran sentral RRI bagi stasiun radio swasta atau TVRI bagi stasiun televisi swasta.

SISTEM PENYIARAN INDONESIA

SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA