Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Konsep dan Perhitungan TKDN - PNEP
2
Konsep dan Perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)
Mission
Daftar Konten
Problem
statement
Problem statement
Solution
Solution
Initiatives
Initiatives
Regulation and Policy of Local Content
Peraturan dan Kebijakan
REGULATION AND POLICY
PERATURAN
Kebijakan
Tingkat Komponen Dalam Negeri
KEBIJAKAN
UU No. 3 Tahun 2014
UU No. 3 Tahun 2014
Pasal 85
Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Pasal 86
Produk dalam negeri wajib digunakan oleh:
- K/L/Satker apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari DN atau LN;
- BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
UU No. 3 Tahun 2014
Pasal 87
- Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
- Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.
UU No. 3 Tahun 2014
Pasal 88
Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:
- Preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri.
PP No. 29 Tahun 2018
PP No. 29 Tahun 2018
Pasal 85
Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Pasal 86
Produk dalam negeri wajib digunakan oleh:
- K/L/Satker apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari DN atau LN;
- BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
Development timeline
Perhitungan
Topic
Preferensi Harga
Preferensi
Definisi
Perpres No. 12 Tahun 2021
PP No. 29 Tahun 2018
Nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa
PP No. 29 Tahun 2018
Pasal 64
- Pengguna Produk Dalam Negeri wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN ≥ 25%.
- Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25%.
- Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.
- Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres No. 12 Tahun 2021
Merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima
Perpres No. 12 Tahun 2021
Pasal 67 Ayat 1 & 2
Pasal 67
Ayat 1 & 2
- Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- Diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- Yang diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis
Pasal 67 Ayat 3
Pasal 67
Ayat 3
Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- Diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- Yang diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis
- Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA)
- HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) x HP,
- dengan keterangan sebagai berikut :
KP = TKDN x preferensi tertinggi
KP adalah Koefisien Preferensi
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
- Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
Pasal 67 Ayat 4
Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
Pasal 67 Ayat 4
Simulasi Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir (HEA)
Pekerjaan Konstruksi