Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
PPT SIDANG SKRIPSI
2,123
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN PADA
KASUS PUTUSAN NOMOR 1615/PDT.G/2020/PA.BGR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
Oleh :
Giffari Ahmad Pangestu
Nim: 010002000573
Dosen Pembimbing:
Ibu Khairani Bakri, S.H., M. H.
Program Kekhususan II
(Hukum Keluarga)
Latar Belakang
Berangkat dari sahnya perkawinan, pembatalan perkawinanpun
juga dapat terjadi dalam perkawinan yang sah. Pembatalan
perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan
melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan
tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak
terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan
dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.
Latar Belakang
Pokok
Masalah
Pokok Permasalahan
1
Apakah manipulasi data dalam penerbitan buku nikah dapat
menjadi alasan batalnya perkawinan menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia?
2
Apakah manipulasi data dalam penerbitan buku nikah dapat menjadi alasan batalnya perkawinan menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia?
1.Untuk menggambarkan apakah manipulasi data dalam penerbitan buku nikah dapat menjadi alasan batalnya perkawinan menurut hukum Perkawinan DI Indonesia.
2.Untuk menggambarkan keseuaian Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2020/PA.Bgr sudah sesuai dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.
Tinjauan Penelitian
Tipe Penelitian
Metode Penelitian
Hukum Normatif
Deskriptif
Sifat Penelitian
Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder
Melakukan Studi Pustaka
Pengumpulan Data
Analisis Data
Analisis Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif.
Cara Penarikan Kesimpulan
Penelitian hukum dengan cara normatif ini menggunakan
penarikan kesimpulan dengan pola pikir deduktif.
Para Pihak Yang Berperkara
Kasus Posisi
Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2020/PA.Bgr
1. Penggugat (Isteri)
2. Terguggat 1 (Suami)
3. Tergugat 2 (Kantor Urusan Agama Ciseeng)
Penggugat melakukan Pendaftaran Permohoman
Pembatalan Perkawinan kepada Pengadilan Agama bogor pada tanggal 02 Desember 2020. Penggugat melakukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya manipulasi data yang di lakukan oleh Tergugat I.
selain itu adanya kejanggalan dalam buku nikah yang di keluarkan oleh Terguggat II yaitu KUA Ciseeng padahal yang berwewenang dalam pencatatan dan penerbitan buku nikah adalah KUA Kota Bogor, kejanggalan dalam buku nikah ini, Tergugat I tertulis jejaka padahal Tergugat mengaku bahwa ia adalah duda dan telah dikaruniai anak dengan isterinya.
begitu juga dengan status dan nama orang tua penggugat dalam buku nikahnya banyak sekali kesalahan dan kejangaalan.
Penggugat melakukan Pendaftaran Pembatalan Perkawinan
Putusan Hakim
Putusan Hakim
Putusan hakim menyatakan Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pernikahan antara Tergugat I dan Penggugat adanya penipuan atau kebohongan, maka dari itu gugatan yang di ajukan penggugat patut di kabukan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat I, karena adanya pembatalan tersebut maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:963/82/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.
Analisis dan Pembahasan
Analisis
Dan
Pembahasan
A. Mengenai manipulatif data sebagai alasan
pembatalan perkawinan dapat di jadikan sebagai alasan
pembatalan perkawinan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa:
“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
salah sangka mengenai diri suami atau isteri”
selanjutnya pada Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum islam
menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri
suami atau isteri”
B.Isi amar putusan Nomor 1615/Pdt.G/2020/PA.Bgr putusan tersebut
telah sesuai hukum perkawinan di indoenesia selain itu perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat I juga terdapat dukungan oleh Kantor
Urusan Agama Ciseeng dalam gugatan pembatalan
perkawinan. Sehingga pada perkawinan antara Terguat I dan
Penggugat ini telah dibatalkan.
dalam prosedur pembatalan perkawinan
Pengguagat telah sesuai dalam menagjukan pembatalan perkawinan
yang dimana penggugat telah melakukan permohonan pembatalan
perkawinan dan mengajukan kepada pengadilan di tempat tinggalnya.
Kesimpulan
Kesimpulan Dan
Saran
- Manipulatif data bisa dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, Tergugat I telah melanggar aturan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinanya dapat dibatalkan karena ada unsur penipuan atau kebohongan, sehingga terjadinya salah sangka.
- . Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2020/PA.Bgr tersebut telah sesuai dengan Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana dalam Putusan Pengadilan bahwa hakim telah memutus perkara ini dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
Saran
- Agar terhindarnya dari manipulasi data seharusnya calon mempelai dan Petugas Pencatatan Perkawinan lebih teliti dan lebih cermat dalam pemeriksasan syarat perkawinan berupa identitas, serta ada tau tidaknya halangan perkawinan bagi calon mempelai, sehingga terhindar dari pemalsuan identitas ataupenipuan oleh calon mempelai
- Seharusnya Undang-Undang mencatumkan juga mengenai aturan sanksi pidana bagi orang-orang yangmelakukan manipulatif data, karena hal tersebut termasuk dalam penipuan dan dapat merugikan bagi orang lain.
Terima Kasih