BLUD Puskesmas Panongan

PROSEDUR KERJA UPT PUSKESMAS PANONGAN

1. Prosedur Rawat Jalan

2. Prosedur Pelayanan Persalinan/PONED

3. Prosedur Tindakan Terbatas

4. Prosedur Farmasi (Kamar Obat)

5. Prosedur Laboratorium

6. Prosedur Pelayanan Gizi

7. Prosedur Pelayanan Pusling

8. Prosedur Rekam Medik

9. Prosedur Kesehatan Lingkungan

10. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

UPT PUSKESMAS PANONGAN

FUNGSI PENDUKUNG

FUNGSI PELAYANAN

SERVICES

SUPPORTING

Penanggung jawab Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Lab

Upaya Kesehatan Penunjang

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas

Upaya Pelayanan Administrasi

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

• PERKEMBANGAN JUMLAH DAN KUALIFIKASI SDM
• PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
• MEKANISME REKRUTMEN PEGAWAI
• PROSEDUR SELEKSI DAN PENEMPATAN
• SISTEM REMUNERASI
• PROSEDUR ORIENTASI
• DISIPLIN PEGAWAI
• JENJANG KARIR
• PEMBINAAN TERMASUK SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

SDM UPT PUSKESMAS PANONGAN

Jenis ketenagaan nomor 1 s/d 11 mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014

Jenis ketenagaan nomor 12 s/d 14 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

AKUNTABILITAS BERBASIS KINERJA

• Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas berbasis kinerja, maka dibuatlah Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. RSB BLUD dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan evaluasi kerja.

• Rencana strategis bisnis UPT Puskesmas Panongan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2018 (5th) yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang dalam rencana pembangunan lima tahun yang bersifat indikatif.

RBA Tahunan disusun berdasarkan prinsip :

• Anggaran berbasis kinerja
• Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan dan
• Kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima ( dari masyarakat, APDB dan sumber- sumber pendapatan BLUD lainnya)

KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Tarif Layanan

• Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Tarif pelayanan kesehatan pasien umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan ( KIS, BPJS, Kartu Sehat) berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

• Pendapatan Jasa Layanan Dana Kapitasi

Sistem pembayaran dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menggunakan kapitasi. Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu kepada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015

• Pendapatan Jasa layanan Non Kapitasi

Tarif jasa layanan non kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi sesuai dengan Permenkes Nomor 52 tahun 2016

SISTEM PENATAAN USAHAAN & AKUNTASI PENGELOLAAN BLUD

• Pejabat Pengelola menyampaikan laporan keuangan BLUD secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Ka. Dinkes
• Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
• Dalam rangka konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian / dikonversikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

REMUNERASI

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan remunerasi adalah:

a. Jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan, serta produktiviras

b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis

c. Kemampuan Pendapatan BLUD

d. Kinerja Operasional BLUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator Keuangan pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Memberikan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang optimal dan bermutu.

1

Meningkatkan kerjasama lintas sector dan lintas program.

2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di Puskesmas guna menunjang pelayanan yang prima dan bermutu

3

Meningkatkan disiplin dan kinerja petugas di puskesmas dalam pelayanan masyarakat

4

1

2

Perspektif Pelanggan

Perspektif Proses Bisnis Internal

perspektif petumbuhan dan pembelajaran

Perspektif Keuangan

Proyeksi Keuangan 5 Tahunan

Peogram Inovasi

Persyaratan SPM

Standar pelayanan minimal mempunyai persyaratan sebagai berikut;

• Fokus pada jenis pelayanan;

Yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPT Puskesmas Panongan

• Terukur;

Yaitu merupakan kegiatan yang pencapaianya dapat di nilai sesuai dengans tandar yang ditetapkan

• Dapat dicapai;

Yaitu merupakan kegiatan yang nyata dapat dihitung tingkat pencapaiannha, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya

• Relevan dan dapat diandalkan;

Merupakan kegiatan yang sejalan, berkualitas dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPT Puskesmas Panongan

• Tepat waktu.

Merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan

KELENGKAPAN JENIS PELAYANAN

Pelayanan Medis

• Pelayana Pasien gawat Darurat
• Pelayanan Rawat jalan
• PONED

Pelayanan Penunjang Medis

• Pemeriksaan Lab dan Faramasi

Pelayanan Non Medis

• Gizi
• Ambulance
• Rekam Medis