DHAN TA

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

PT PLN Wilayah (PERSERO) Sulselrabar merupakan perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan jasa berupa tenaga listrik, maka dalam pengerjaan tugasnya atas permintaan dan untuk kenyamanan pelanggan serta sebagai fasilitas untuk menunjang infrastruktur yang dimiliki PT PLN Wilayah (PERSERO) Sulselrabar diantaranya membutuhkan jasa pemeliharaan/perawatan agar kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri, selain itu tarif yang dikenakan atas jasa tersebut pada PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2% (Dua Persen).

BATASAN MASALAH

Data yang digunakan dalam penelitian adalah bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPh Pasal 23 selama periode tahun 2017.

RUMUSAN MASALAH

Penulis membatasi lapangan penelitian, oleh karena itu ruang lingkup penelitian hanya pada departemen keuangan perpajakan PT PLN Wilayah Sulselrabar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar?

b. Bagaimana penerapan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar?

c. Bagaimana penerapan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar?

1. Batasan Data

Batasan aspek yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 1 badan usaha penyedia jasa pemeliharaan/perawatan (Vendor) oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

2. Batsan Lapangan

3. Batasan Aspek

MANFAAT TUGAS AKHIR

TUJUAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

2. Untuk mengetahui penerapan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar.

1. Bagi perusahaan

2. Bagi Pembaca

3. Bagi Penulis

KAJIAN PUSTAKA

ROADMAP PENELITIAN

TEORI DASAR

1. Pengertian Pajak

2. Pengertian Pajak Penghasilan

3. Pengertian PPh Pasal 23

5. Objek dan Pengecualian Pemotong PPh Pasal 23

4. Pemotong PPh Pasal 23

7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

6. Tarif PPh Pasal 23

8. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23

9. Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23

10. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

2. Diagram Alir Penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

5. Teknik Analisis Data

4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Penelitian dilakukan di PT PLN Wilayah Sulselrabar yang beralamat di Jl. Hertasning, Blok B, Panakkukang, Pandang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder.

Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

PEMBAHASAN

Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik

Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar yaitu dengan komputerisasi yang menggunakan aplikasi e-SPT. Besarnya tarif potongan pajak penghasilan atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008. Penjelasan bruto yang dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pembelian jasanya saja, kecuali dalam kontrak perjanjian tidak dipisahkan atas pembelian jasa dan pembelian material, maka jumlah imbalan bruto yang tidak dapat dipisahkan tersebut berasal dari total pembelian jasa dan pembelian material.

Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemliharaan/Perawatan Listrik

PT PLN Wilayah Sulselrabar memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 23, setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik yang terutang memerlukan alat atau sarana untuk melakukan penyetoran yaitu surat setoran pajak (SSP) yang akan diterbitkan oleh bagian keuangan perpajakan PT PLN Wilayah Sulselrabar. Surat setoran pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dan laporan total keseluruhan dari bukti pemotongan pajak selama satu bulan yang telah dipotong oleh PT PLN Wilayah Sulselrabar yang akan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos.

Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemliharaan/Perawatan Listrik

PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar melakukan pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik menggunakan SPT Masa PPh yang dimana selanjutnya akan di laporkan ke KPP Madya Kota Makassar. Selain SPT Masa PPh adapula dokumen-dokume lain yang digunakan yaitu SSP lembar ke-3 dan lembar ke-2 bukti pemotongan yang telah memperoleh NTPN dan cap dari bank persepsi. Dokumen-dokumen yang telah disiapkan dan telah diisi lengkap oleh bagian keuangan perpajakan PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar akan dilaporkan ke KPP. Setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh KPP dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberi bukti penerimaan surat yakni sebagai bukti bahwa PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar telah melakukan pelaporan SPT.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

1. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menggunakan tarif 2% (dua persen) dikalikan dengan jumlah bruto.

2. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselrabar dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian disetorkan ke bank persepsi yaitu Bank Mandiri, penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan/perawatan listrik pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulselrabar dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), yang kemudian akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Madya. Setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh KPP dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberi bukti penerimaan surat yakni sebagai bukti bahwa PT PLN Wilayah Sulselrabar telah melakukan pelaporan SPT.