Tim Satgas PPKS
Universitas Andalas
Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual
di lingkungan Universitas Andalas
Satgas dibentuk dan bekerja berdasarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan PT
Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekekrasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
SK Rektor Unand Tentang Pengangkatan Keanggotaan SATGAS PPKS
Pembentukan
Pengurus dan Anggota Satgas
Keanggotaan
Pengurus dan Anggota Satgas PPKS Unand
1
Tugas Satgas
Title
Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
2
3
bantuan hukum oleh advokat atau pengacara
4
advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi
bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi
5
Bentuk pendampingan Korban atau Saksi hanya diberikan dengan persetujuan Korban atau Saksi.
Tugas
Maka Satgas harus memperoleh persetujuan dari Orang tua/Wali atau Pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai.
Satgas bekerjasama dengan:
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat
- Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang menyediakan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual
Bentuk Perlindungan:
Bentuk
Pelindungan bagi Korban atau saksi:
Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa
Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan
Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dengan melaporkan ke aparat penegak hukum.
Pelindungan atas kerahasiaan identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait atau informasi kasus yang sedang berjalan
Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan
pelindungan.
Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban
Pelindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.
Minta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi Korban yang berhadapan dengan tuntutan pidana dari pihak terlapor dan eksternal lainnya
Pelindungan dari gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.
- Penyediaan rumah aman
- Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang
- berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
Pengenaan sanksi administratif
Sanksi Administratif
Ringan
Ringan
- Teguran tertulis; atau
- Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal Perguruan Tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.
- Penundaan mengikuti perkuliahan (skors)
- Pencabutan beasiswa
- Pengurangan hak lain.
- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;
- Pengurangan tunjangan kinerja sesuai Peraturan perundangan-undangan; atau
- Pengurangan hak lain sesuai peraturan perundangan-undangan.
- Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
- Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pencabutan izin beraktivitas di Perguruan Tinggi;
- Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma pendidikan.
Berat
Sanksi Sangat Berat:
- Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
- Dampak psikologis dan/atau fisik korban berat
- Pelaku merupakan anggota Satgas, Kaprodi, Kadep, atau Pemegang Kekuasaan dan Jabatan Strategis lain di Perguruan Tinggi
- Jumlah Korban dari Terlapor lebih dari 1 (satu) orang;
- bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari 1 (satu) bentuk
- Mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan Korban
Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berupa:
- Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- Penurunan tingkat akreditasi Perguruan Tinggi.
Pemulihan Korban
Pemulihan Korban
Pemulihan dalam bentuk:
1) tindakan medis;
2) terapi fisik;
3) terapi psikologis; dan/atau
4) bimbingan sosial dan rohani;