SIKLUS PENYUSUNAN
APBN DAN APBD
Miftahul Jannah Isnaeni/105641107119
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Di tahap ini pemerintah mempersiapkan rancangan APBN, meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise.
Perencanaan dan Penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap priode Januari-Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh Kementrian/Lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah (RKP/RKAKL) yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro.
NEXT
Rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga yang akan datang, harga minyak dan gas di Indonesia, hingga perkiraan inflansi dan nilai tukar.
Jika segala aspek telah ditentukan, maka proses berlanjut ke tahap finalisasi RAPBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen RAPBN dan Nota Keuangan kepada DPR.
Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN
PENETAPAN
RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh menteri keuangan (Menkeu), Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi UU APBN yang memuat satuan anggaran.
I
II
Satuan anggaran merupakan dokumen yang berisi pedoman alokasi dana setiap departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan berbagai macam proyek.
Pembahasan dan penetapan APBN idealnya berlangsung selama bulan Agustus-Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jangka waktu penetapan APBN tidak boleh lebih dari dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan
III
Tahap pengawasan pelaksanaan APBN
PELAKSANAAN
Pelaksanaan APBN selama Januari-Desember di tahun anggaran berjalan. Dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip: hemat dan efisien; efektif terarah dan terkendali sesuai rencana; serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
next..
Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah
Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementrian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir
.
..
Presiden harus menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR yang lainnya berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Laporan keuangan itu meliputi Laporan Realisasi APBN; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Kauangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik negara dan badan lainnya
...
PEMERIKSAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan/kepala kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.