PPT BU ELSA

Perencanaan Kebutuhan Milik Negara

PDI

Perencanaan kebutuhan milik negara adalah proses identifikasi, penilaian, dan penetapan prioritas terhadap kebutuhan-kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ini, "kebutuhan" mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Perencanaan kebutuhan ini melibatkan analisis mendalam terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat, serta menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Penganggaran Milik Negara

P

Penganggaran milik negara adalah proses penyusunan rencana keuangan yang merinci sumber-sumber pendapatan negara dan alokasi pengeluaran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, "penganggaran" melibatkan penetapan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk setiap sektor atau program berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Penganggaran melibatkan perhitungan matang terkait pendapatan yang diharapkan, belanja negara yang direncanakan, serta strategi pengelolaan utang dan investasi negara.

01

02

03

4.Reduksi Kemiskinan dan Ketidaksetaraan

04

Dengan mengalokasikan dana untuk program-program sosial dan ekonomi yang mendukung masyarakat berpendapatan rendah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Ini bisa melibatkan program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau program-program bantuan untuk sektor-sektor tertentu

5.Pemberdayaan Masyarakat

05

Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan prioritas dan mengawasi penggunaan dana publik. Ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat partisipasi warga negara dalam proses pembangunan negara.

6.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran juga harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Melalui alokasi dana untuk pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerintah dapat melindungi ekosistem alam serta memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

06

Pada mulanya, implementasi Perencanaan Kebutuhan BMN dilaksanakan secara bertahap. Pentahapan impementasi ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Kementerian/Lembaga, dimana implementasi Perencanaan Kebutuhan BMN dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

O

Pelaksanaan RKBMN tersebut sesuai dengan PMK 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN berupa pengadaan dan pemeliharaan BMN. Seiring berjalannya waktu, pada 2021, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN yang mencabut PMK 150/PMK.06/2014. Perencanaan Kebutuhan BMN tidak hanya meliputi rencana pengadaan dan pemeliharaan, melainkan juga rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. Terdapat pula modul pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN yang ditetapkan dengan KMK yang dapat menjadi panduan KPB/PB mapupun pengelola Barang dalam melaksanakan RKBMN. Implementasi PMK 153/PMK.06/2021 ini juga dilaksanakan bertahap sesuai dengan KMK 105/KM.6/2022.

L

Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN berupa RKBMN Pengadaan, meliputi BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sesuai dengan PMK terkait Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Pada tahun Pengadaan BMN dapat mengakibatkan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam kode segmen akun belanja modal sesuai ketentuan Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Perencanaan pengadaan BMN tidak berdampak pada belanja modal dalam hal pemenuhan kebutuhan dilaksanakan melalui mekanisme sewa atau optimalisasi BMN pada Pengelola Barang. Belanja modal berupa renovasi/restorasi termasuk pada bangunan pihak lain yang tidak menguba luasan bangunan bukan merupakan obyek RKBMN Pengadaan.

Prinsip perencanaan kebutuhan BMN antara lain untuk meningkatkan kualitas belanja modal dan belanja pemeliharaan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, etis dan ekonomis, mengoptimalisasi BMN eksisting baik pada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang dengan menerapkan praktek Highest and Best Use of Asset, mampu melakukan Cost-Benefit Analysis atas rencana belanja modal agar alokasi belanja pemeliharaan dapat disusun tepat sasaran terhadap BMN yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi K/L dan masih layak untuk dipelihara serta pengelolaan dan penggunaan BMN yang lebih terarah dan terencana.

K

Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2022, RKBMN untuk pengadaan BMN meliputi pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Kantor Pemerintahan, Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara, dan Kendaraan Jabatan. Mulai TA 2023, objek pengadaan diperluas sesuai PMK 172/PMK.06/2021 tentang SBSK BMN, menjadi Tanah dan/atau Bangunan Kantor Pemerintahan, Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara, Tanah dan/atau Bangunan Tempat Pendidikan, Tanah dan/atau Bangunan Tempat Peradilan, Tanah dan/atau Bangunan Ruang Tahanan, Kendaraan Jabatan, dan Kendaraan Operasional.

RKBMN untuk pemeliharaan BMN pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2022 meliputi pemeliharaan untuk tanah dan/atau bangunan, selain tanah/dan atau bangunan dengan dokumen kepemilikan, dan selain tanah/dan atau bangunan tanpa dokumen kepemilikan di atas 100 juta rupiah. Mulai tahun anggaran 2024, RKBMN untuk pemeliharaan BMN disusun untuk seluruh BMN. Pemeliharaan dilakukan terhadap BMN dengan kondisi Baik atau Rusak Ringan. Perencanaan Pemeliharaan BMN dapat mengakibatkan belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam kode segmen akun belanja pemeliharaan dalam ketentuan yang mengatur Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

A

Selain itu, RKPBMN untuk pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN (RP3BMN) dilaksanakan secara bertahap mulai TA 2024 sesuai dengan KMK 105/KM.6/2022. RKBMN untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMN untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. RKBMN untuk penghapusan BMN disusun dengan memperhatikan Daftar Barang Kuasa Pengguna. Bentuk dari RP3BMN tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pemanfaatan, pemindahtangan, dan penghapusan BMN

R

Dalam kaitannya dengan siklus penganggaran, sesuai PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusuan RKA-K/L bahwa sasaran kinerja K/L yang memiliki output berupa BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN. Selain itu, sesuai Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara bahwa pembangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari APBN perlu menyusun Rencana Kebutuhan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

G

C. Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU PKPA)

IKU PKPA adalah IKU yang mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup internal Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, IKU PKPA dihitung menggunakan dua tools, yaitu nilai capaian IKPA dan SMART. Ketentuan perhitungan capaian IKU PKPA sesuai SE-8/MK.1/2020

V

B. Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya

T

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.

2. Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.

M