Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Sistem Politik Indonesia Pada Masa Reformasi
261
Sistem Politik Indonesia Pada Masa Reformasi
Faihaa M. jasmine Y. Irvan S.
Pengertian
Reformasi adalah perubahan suatu system dari system sebelumnya. Di indonsia reformasi terjadi setelah presiden Soeharto mundur dari jabatanya.
Reformasi menjadi awal periode demokrasi dengan politik yang terbuka dan liberal.
Pengertian
B.J. HABIBIE
B.J. Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim orde baru. Jadi, beliau hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan.
B.J. Habibie
Upaya-Upaya Bidang Politik
- Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis
- Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi
- Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers
- Jejak pendapat wilayah Timor-timur
- Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah mengkritik presiden).
- Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
- Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.
K.H. Abudrrahman Wahid
Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Gus Dur, kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.
K.H. Abdurrahman Wahid
Kebijakan Politik
- Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
- Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.
- Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
- Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek.
- Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
- Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
- Membekukan MPR dan DPR.
Megawati Soekarnoputri
Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas.
Megawati Soekarnoputri
Kebijakan Politik
- Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode.
- Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang.
- Memelihara dan menetapkan stabilitas Nasional.
- Menjaga keutuhan NKRI.
- Melanjutkan amandemen UUD 1945
- Meluruskan otonomi daerah
Susilo Bambang Yudhoyono (I)
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk 'Kabinet Indonesia Bersatu' yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Susilo Bambang Yudhoyono (I)
Kebijakan Politik
- Penyelesaian berbagai konflik antar kelompok masyarakat di Aceh, dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia.
- Konflik horizontal lainnya, seperti di Poso, Papua, Mamasa dan daerah lainnya sudah mulai dapat diselesaikan.
- Kerjasama ASEAN juga terus ditingkatkan. Dalam kerjasama ekonomi internasional.
- Telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
- Pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi terus berjalan.
- Penyelesaian masalah komunikasi dan informasi terus berlangsung, yang mencakup soal kebebasan pers dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat.
Susilo Bambang Yudhoyono (I)
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono.
Susilo Bambang Yudhoyono (II)
- Menyelenggarakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 untuk
- menarik partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur.
- Mereformasi sektor transportasi.
- Peralihan otoritas dari presiden kepada parlemen kekuasaan presiden mulai dikurangi, dan parlemen memiliki kekuasaan dan
- pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan tertentu.
Kebijakan Politik
Joko Widodo
Pada usia 44 tahun, Jokowi menjadi Wali Kota Solo periode 2005-2010. Untuk periode kedua 2010-2015, ia terpilih lagi. Baru dua tahun memimpin Kota Solo pada periode keduanya, Jokowi diminta PDI Perjuangan kembali untuk bertarung di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Karier Jokowi berlanjut. Baru menjalankan tugas gubernur 2 tahun, Jokowi dicalonkan PDI Perjuangan untuk bertarung pada Pemilu Presiden 2014. Ia pun menjadi presiden terpilih pada usia 53 tahun. Ia lalu dilantik sebagai Presiden ke-7 RI untuk periode 2014-2019.
Joko Widodo
- Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan.
- Membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- Melakukan sistem reformasi dan menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat, dan terpercaya
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar Internasional