SEJARAH

Diplomasi Dengan Pihak Belanda

Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Semestinya akhir 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia namun sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan.

Pada masa demokrasi liberal pun pemerintah Indonesia juga terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke wilayah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukanBelanda. Seperti, pada Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan, pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet diadakan sebuah pertemuan diantara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung dan Menteri Luar Negeri Belanda Luns di kota Den Haag, Belanda. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang pengembalian Irian Barat.

Diplomasi Melalui Sidang PBB

Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut di upayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang.

Upaya pembebasan Irian Barat pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementra di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh kabinet Ali Sastroamijoyo pada saat hari jadi kemerdekaan ke 11 yakni pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk kedalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk kedalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih dibawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat Pemerintahannya berada di Soasiu, Tidore, Maluku yang diumumkan pada 23 September 1956.

Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain perjuangan dengan menggunakan jalur politik, upaya perjuangan pembebasan Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melaui ekonomi, bukan dengn perang senjata. Pada 18 November 1957, digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dengan aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh yang bekerja pada perusahaan milik Belanda, pada 2 Desember 1957.

Hal tersebut hanya permulaan, setelah itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik berbagai perusahaan Belanda. Tadinya penyitaan tersebut hanya spontan dilakukan, namun kemudian pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berikut diantaranya perusahaan milik Belanda yang disita pemerintah Indonesia.

1. Nederlandsche Handel Maatschappij, kemudian berubah nama menjadi Bank Dagang Negara

2. Perkapalan (KPM )

3. Perusahaan Listrik Philips

4. Perusahaan perkebunan .

Demi mendukung gerakkan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme juga menguatkan persatuan rakyat Indonesia, maka dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada 10 Februari 1958.

Trikora

Mandala