Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
1. ABD Hamid 113220073
2. Genta Dwitra Cipta 113220079
3. Zulfanisa Faradila 113220083
" Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah."
-Ir. Soekarno
Menelusuri isi mukadimah konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang kemudian membandingkan rumusan Pancasila dari kedua konstitusi tersebut dengan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945
LATAR BELAKANG
Di dalam kedua konstitusi yang dibahas, yaitu konstitusi RIS dan UUDS 1950 memiliki latar belakang yang berbeda, akan tetapi memiliki rumusan Pancasila yang sama
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945
Belanda masih ingin Indonesia karena merasa masih berkuasa
Ketentuan Hukum Internasional
dengan
alasan
Perjanjian Postdan
AKIBATNYA
Diatasi dengan
1.
Perundingan Linggarjati dengan salah satu isinya adalah Belanda dan Indonesia kerjasama membentuk RIS.
Terjadi konflik senjata antara RI dan NICA
(10 November 1946, Surabaya)
Pada tahun 1949, berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi negara Serikat (federal), yaitu negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian.
Diatasi dengan
2.
1. Perundingan Renville
2. Konferensi Meja Bundar
Pada tahun 1947 dan 1948, terjadi Agresi Militer I dan II oleh Belanda
RIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
Konstitusi tersebut dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara karena sedang menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.
Bentuk negara pada konstitusi ini adalah Negara Kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas ekskutif dipertanggung jawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR.
Karena rumusan dan sistematika Pancasila yang terdapat pada Mukaddimah konstitusi RIS dan UUDS 1950 sama, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial
Konstitusi RIS
Pada tahun 1949 RIS menjadi sebuah negara bagian. Meskipun hanya menjadi negara bagian, RIS mempunyai sebuah konstitusi sendiri yaitu Konstitusi Federal. Dalam rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga.
1. Ketuhanan yang maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Dan keadilan sosial
UUDS 1950
Setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Setelah itu, RI Yogyakarta dan RIS menyetujui pembentukan negara kesatuan dan merubah konstitusi RIS menjadi UUDS. Rumusan dasar negara kesatuan terdapat dalam paragraf keempat.
1. Ketuhanan yang maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Dan keadilan social
UUD 45
Pada tanggal 5 juli 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit kepala negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD 45. Dikarenakan konstituante gagal menyusun sebuah UUD yang menggantikan UUDS menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 45 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Serta dengan keadilan sosial bagi selruh rakyat indonesia
Simpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan sangat membutuhkan adanya musyawarah dan mufakat dari rakyat Indonesia yang harus dikedepankan dan segala perbedaan yang ada harus dipandang sebagai dinamika yang bisa dan disikapi bijaksana dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi untuk kepentingan bangsa dan negara.