MohammadReza

Latar Belakang

Dinamika Perencanaan di Indonesia:

Pemerintah Kolonial Belanda (1900-an) : mahzab Komprehensif Rasional

kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Kedua (1969 – 1998) : Mahzab Kapitalisme

kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Kedua (1969 – 1998) : Mahzab Kapitalisme

Pasca Reformasi (1998 – kini): Mahzab kolaboratif

Perencanaan yang bersifat demokratis lebih memiliki tempat dan keterlibatan masyarakat sudah menjadi keharusan dalam proses pembangunan (rustiadi , indraprahasta , & mulya , 2021)

Masyarakat Papua menolak strategi pemerataan pembangunan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan transmigrasi karena populasi masyarakat pendatang sudah lebih banyak dibandingkan masyarakat asli/ mendominasi (sumber).

Evidence Based : Pembebasan Hak Ulayat Tanah

Evidence Based:Dasar Hukum Atas Hak Ulayat Tanah

Evidence Based: Dasar Hukum Atas Hak Ulayat Tanah

Evidance Based: Urgensi Kepastian Hukum Atas Tanah di Kota Jayapura

Evidance Based: Urgensi Kepastian Hukum Atas Tanah di Kota Jayapura

Aspek-Aspek yang Ditinjau

Tujuan Penelitian

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pengaruh Tanah Ulayat Pada Pembentukan Ruang Permukiman Di Kota Jayapura?

Memahami proses penyediaan ruang permukiman di kawasan perkotaan yang melibatkan pemerintah pusat dan regional/ lokal.

SIX APPROACHES TO POLICY TRANSFER

(Enam Pendekatan Transfer Kebijakan)

• Diffusion/learning /policy transfer: Anchored in early work by Wolman (1992) and rose (1993) ,and the developed further by Dolowitz and Marsh,focus on public policy dynamics (players,processes, and institutions) and transfer as largely a process of choice.(Difusi/pembelajaran/transfer kebijakan: Terdapat pada karya awal Wolman (1992) dan rose (1993), dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dolowitz dan Marsh, fokus pada dinamika kebijakan publik (pemain, proses, dan institusi) dan transfer sebagian besar sebagai proses pilihan).
• Development models and "governance": Within development economics,the key question of how to build functioning market economies in Latin America ,Africa,and Asia. Examples: dani Rodrik,MattAndrews. Also spread of NPM (comparative publik administration) .Examples :Kettl,pollitt and Bouckaert.(Model pembangunan dan “tata pemerintahan": Dalam ekonomi pembangunan, pertanyaan kunci tentang bagaimana membangun ekonomi pasar yang berfungsi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Contoh: dani Rodrik,MattAndrews. Juga tersebarnya NPM (comparative public administration). Contoh : Kettl, pollitt dan Bouckaert).
• International governmental networks and organizations : independent role of international governmental organizations in spreading "models" Examples slaughter, Barnett and Finnemore ,Trondal et al Abbott.(Jaringan dan organisasi pemerintah internasional : peran independen organisasi pemerintah internasional dalam menyebarkan "model" Contoh pembantaian, Barnett dan Finnemore ,Trondal et al Abbott).

SIX APPROACHES TO POLICE TRANSFER CONT'D

(Enam Pendekata Lanjutan Transfer Polisi)

• Global public policy networks : Global policy networks that act as channels of ideas and models. These networks can include international governmental organizations,NGOs and other idea brokers.Examples: Haas,Stone,Keck and Sikkink.(jaringan kebijakan publik global: Jaringan kebijakan global yang bertindak sebagai penyalur ide dan model. Jaringan ini dapat mencakup organisasi pemerintah internasional, LSM, dan perantara ide lainnya. Contoh: Haas, Stone, Keck, dan Sikkink).
• Europeanizaton : Analysis of the policy transfer to central and Eastren European states after the collapse of communism ,and more current process of EU accession and Neighbourhood policies.Examples: Jacoby, Schimmelfennig,Borzel and Risse (Europeanizaton : Analisis transfer kebijakan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur setelah runtuhnya komunisme, dan beberapa proses terkini dari aksesi Uni Eropa dan kebijakan Lingkungan. Contoh: Jacoby, Schimmelfennig, Borzel dan Risse).
• Social construkctivist/mobility and and mutation/ translation:focus on "indeological,ideational,and institutional environments"within which transfer takes place. Examples: Peckand Theodore, Djelic and Sahlin-Andersson.(Konstruktivis/mobilitas sosial dan dan mutasi/translasi: fokus pada "lingkungan ideologis, idealis, dan institusional" di mana transfer terjadi. Contoh: Peckand Theodore, Djelic dan Sahlin-Andersson)

POLICY TRANSFER: ELABORATED AND UPDATED VERSIOn

(Transfer kebijakan: Versi Elaborasi dan Diperbarui)

Persoalan Penelitian

Persoalan yang sering ditemui di Kota Jayapura:

1. Sengketa terhadap tanah ulayat yang diakui oleh beberapa suku atau kelompok masyarakat asli (adat) di Papua, akibat tidak adanya deliniasi yang pasti mengenai kepemilikan tanah ulayat

2. Biaya sewa atau jual-beli yang tinggi, serta adanya resiko gangguan keamanan oleh anggota suku yang merasa tidak mendapatkan bagian dari proses transaksi lahan tersebut

3. Rasa tidak aman pada masyarakat terutama terkait dengan kepemilikan tanah ulayat sebagai wilayah bermukim

Studi mengenai pengaruh tanah ulayat yang ada selama ini di Papua lebih banyak berfokus pada sistem kelola pemerintahan sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Mansoben (1994), Suhartini (2016) dan Reumi (2018). Namun belum sampai pada bagaimana interaksi antara pemerintah di tingkat nasional dengan pemerintah regional/ lokal dalam pemanfaatan ruang permukiman melalui pendekatan teori difusi.

Kerangka Kerja Penelitian

Metode dan Analisa

• Perubahan Paradigma Perencanaan.
• Tipologi Difusi

Literature Review

pengaruh Tanah Ulayat Pada Pembentukan Ruang Permukiman Di Kota Jayapura

Analisa spasial mengenai pemanfaatan tanah ulayat sebagai ruang permukiman

Analisa triangulasi data dengan proses wawancara dan kuesioner pada stakeholders terkait

• Peranan Stakeholders Dalam Proses pemanfaatan Tanah Ulayat Menjadi Ruang Permukiman Di Kota Jayapura

Daftar provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kebijakan tanah adat

Source: Managed by Researcher from the Data of Ministry of National Development Planning

(PPN/BAPPENAS) 2017

Orientasi Wilayah Penelitian & Sebaran Kelompok Masyarakat Adat

Tantangan Pembangunan Pada Tanah Ulayat

(Ghana)

Di Ghana, ada lebih dari 30 suku etnis yang berbeda dan secara tradisional tanah dimiliki oleh kepala suku atau keluarga tergantung sukunya

Pada tahun 1894 yang saat itu dipimpin oleh kolonial memperkenalkan RUU Crowns Lands dengan maksud untuk memberikan semua tanah yang dikuasai oleh kolonial yaitu Gold Coast (sekarang Ghana) (Mends, 2006)

Hal ini kemudian ditentang oleh kelompok masyarakat adat dengan mempersatukan diri dalam masyarakat perlindungan hak aborigin (Aborigines Right Protection Society). Melihat banyaknya perlawanan, pemerintah pasca kemerdekaan berupaya memperkenalkan konsep kepemilikan baru ke dalam sistem kepemilikan tanah ulayat, sebagai upaya memenuhi kepentingan semua pihak terutama kepada masyarakat hukum adat (Mends, 2006).

(New Zealand)

Pada konteks New Zealand, kantor otoritas lokal memiliki peranan dalam perencanaan kota dan negara yang bertanggungjawab untuk menyediakan skema perencanaan untuk tanah di bawah yuridiksi mereka. Pemerintah menetapkan kebijakan substitusi tenurial yang mana kelompok masyarakat adat (suku Maori) dapat mengajukan claim hibah tanah adat (Crown Grant), secara efektif membawa kelompok adat ke dalam sistem kepemilikan tanah yang diatur oleh pemerintah (Scholtz, 2010).

GAP PADA PENELITIAN TERDAHULU

Click to edit text

Click to edit text