asp 8

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA

DIBAGI MENJADI 2 BAGIAN BESAR :

01.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

02.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

(SAPP)

Pengertian :

Serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Ruang Lingkup :

Pemerintah pusat (lembaga tinggi negara dan eksekutif) serta penerima dana APBN

Terkait dengan :

Pihak-pihak pengelola keuangan negara

TUJUAN SAPP

1. Penjagaan aset pemerintah (safeguarding asset)

2. Memberikan informasi yang relevan (relevance)

3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya (reliability)

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna (feedback and predictability)

SAPP

SA-BUN:

Sistem yang memproses utang, investasi, penerimaan dan pengeluaran biaya kas umum negara serta akuntansi umum.

DILAKSANAKAN OLEH

Menteri keuangan selaku pengelola fiskal

Wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

SAPP terdiri dari 2

1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

SAI :

Memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain

SAPP dan Subsistemnya

SA-BUN

Sistem akuntansi pusat adalah sistem yang digunakan unytuk menghasilkan Lap. Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Neraca

3. Arus kas

4. Lap. posisi utang

5. Lap.posisi penerusan pinjaman

6. Lap. investasi pemerintah

SA-BUN terdiri atas :

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H)

3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)

4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)

5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)

6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP)

7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)

8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)

SAPD

SAPD sekurang- kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset tetap/barang milik daerah, akuntansi kas.

"

Dalam pelaksanaan anggran, transaksi yang terjadi di SKPKD dpt diklasifikasikan menjadi 2 :

1. Transaksi yg dilakukan SKPKD sbg satuan kerja

2. Transaksi yg dilakukan pada level pemerintah daerah.

SAPD terdiri atas 2 subsistem :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : 1. SKPD, SKPKD

"