Politik Keuangan Publik

Politik Keuangan Publik

Dr. Aidinil Zetra, MA

Politik

adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan

secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Politik

adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

Apa itu Politik?

Politik

adalah proses membentuk, membagi dan menjalankan kekuasaan dalam masyarakat suatu negara yang antara lain berwujud proses pembuatan kebijakan, keputusan publik.

Politik

adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik

merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

Apa itu

Politik Anggaran?

Bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya;

Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari pengelolaan uang publik;

Politik Anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. (Noer Fauzi & R Yando Zakaria)

Bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan;

Politik Anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepenting-an dengan anggaran.

Peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan maupun untuk meningkatkan pelayanan publik.

Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai isu :

Sektor Publik

Suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Tempat bagi pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan segala aktivitasnya Organisasi Sektor Publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah Anggaran.

Anggaran Sektor Publik

adalah suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan balanja dalam satuan moneter.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Anggaran Sektor Publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Teori Politik Keuangan Publik

Perencanaan

Politik

Pelaksanaan

Keuangan Publik

Evaluasi

Teori Politik Keuangan Publik

Aktivitas politik dalam keuangan publik dipengaruhi oleh derajat demokrasi suatu negara, yang memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara. (David N Hyman, 2010)

Negara dengan SISTEM DEMOKRASI, yakni suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan DIPENGANG OLEH RAKYAT, maka aktivitas POLITIK dan PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK banyak melibatkan rakyat/publik

Negara dengan sistem otokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil (oligarki) segala aktivitas POLITIK DAN KEUANGAN PUBLIK dikuasai sepenuhnya oleh Penguasa Negara dan dipengaruhi oleh oligarkhi

Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun Kebijakan Anggaran lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah

Tujuan kebijakan anggaran

adalah untuk menemukan arah,tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Keterlibatan Politik dalam Keuangan Negara

Kebijakan Anggaran

• Suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan Negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi maupun deflasi.

• Penentuan rencana program kerja pemerintah, mulai dari perencanaan sistem pembangunan nasional, RPJP, RPJM hingga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
• Penentuan prioritas APBN, baik belanja negara maupun penerimaan negara.
• Penentuan kebijakan anggaran, yang menentukan perlunya pos pembiayaan (defisit, surplus, berimbang).
• Penentuan besaran alokasi anggaran per pos belanja.

Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah,

tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta

pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada

gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Kebijakan Anggaran

Surplus

Berimbang

Defisit

Tiga Paket Perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Kebijakan Surplus

(Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Politik Anggaran Surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi perekonomian sedang makmur di mana pendapatan pajak meningkat dan beberapa pos pengeluaran menurun. Dan pemerintah dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang, mengurangi beban anggaran di masa mendatang.

Anggaran Defisit

(Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran

lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

Anggaran Berimbang

• Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.
• Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Anggaran Dinamis

• Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya pengeluaran Negara
• Dari sisi penerimaan yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.

Asas Keuangan Negara