XI / 5. SISTEM TANAM PAKSA

Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Sistem Tanam Paksa dan Usaha Swasta

Oleh: Denny Mulyadi,S.Pd

DAMPAK TANAM PAKSA

Pelaksanaan sistem tanam paksa memberikan keuntungan pihak Belanda. Berikut dampak dari sistem tanam paksa :

Dampak Positif Belanda :

• Hutang-hutang VOC terlunasi.
• Perekonomian negeri Belanda menjadi stabil.

Dampak Positif Indonesia :

• Mengenal berbagai jenis tanaman internasional.
• Teknologi pertanian berkembang dengan mengenal sistem multicrops.

Dampak Negatif Indonesia :

• Penderitaan rakyat semakin bertambah.

PENDAHULUAN

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komodity ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama kurang lebih 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Diskusi Kelompok:

ATURAN TANAM PAKSA

• Kelompok I melacak dan menemukan jawaban tentang latar belakang dilaksanakan Tanam Paksa.
• Kelompok II menemukan jawab sistem atau ketentuan-ketentuan Tanam Paksa.
• Kelompok III mencari dan menemukan jawaban bagaimana praktik-praktik Tanam Paksa dan dampak dari pelaksanaan Tanam Paksa.
• Kelompok IV menemukan sebab-sebab dilaksanakan Usaha Swasta dan diakhirinya Tanam Paksa.
• Kelompok V melacak tentang Isi dan Makna UU Agraria 1870.
• Kelompok VI mencari jawaban benarkah dengan berkembangnya Usaha Swasta telah melahirkan kapitalisme dan imperialisme modern.

Sistem Usaha Swasta

• Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah

• Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang digunakan untuk cultuurstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
• Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan pada rakyat.
• Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung oleh pemerintah Belanda.
• Penyerahan teknik autan tanam paksa kepada Kepala Desa.

• Pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi dan penganut azas Liberalisme.

• Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
• Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanaman dianggap sebagai pembayaran pajak.
• Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama kurang lebih 75 hari atau seperlima dalam setahun.

PENGHAPUSAN TANAM PAKSA

LATAR BELAKANG

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengkuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik mampu:

1. menganalisis latar belakang dilaksanakan Tanam Paksa,

2. mengevaluasi ketentuan-ketentuan dalam Tanam Paksa,

3. menganalisis praktik dan berbagai penyelewengan Tanam Paksa,

4. menganalisis sebab-sebab dilaksanakannya Usaha Swasta dan

diakhirinya Tanam Paksa,

5. menganalisis isi dan makna Undang-Undang Agraria tahun 1870,

6. menganalisis lahirnya kapitalisme dan imperialisme modern,

7. menganalisis dampak Tanam Paksa dan dampak Usaha Swasta

Munculnya sistem tanam paksa didasari oleh faktor-faktor berikut :

• Adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia (1830) dan Perang Diponegoro (1825-1830).
• Merosotnya harga komoditif pertanian di dunia.
• Persaingan dagang internasional.

Penghapusan sistem tanam paksa disebabkan oleh hal-hal berikut :

• Menurunnya jumlah penduduk akibat bencana kelaparan.
• Menurunnya lahan yang produktif akibat pengelolaan yang kurang memadai.

Selain itu, penghapusan sistem tanam paksa juga didasari berbagai kritik di antaranya :

• Kaum Liberal (UU Agraria)
• Kaum Humanis (Douwes Dekker "Max Havelaar")

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa

di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong

oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa.