Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai penyelenggaraan pemilu yg bersifat nasional,tetap dan mandiri.

Dibawah ini merupakan tugas dan kewenangan KPU berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dalam tabel ini :

Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia

Hakikat Demokrasi Pancasila

Pengertian dan Tujuan Pemilu : Pemilu dilakukan sebagai sarana pelaksaaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Asas pemilu diambil berdasarkan pasal 22E UUD RI Tahun 1945

Tujuan Pemilu : Untuk memilih pemimpin negara dan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis

==>>Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila.

==>>Aspek Demokrasi Pancasila

a. Aspek formal Demokrasi Pancasila

b. Aspek material Demokrasi Pancasila

c. Aspek normatif Demokrasi Pancasila

d. Aspek optatif Demokrasi Pancasila ( Tujuan )

e. Aspek organisasi Demokrasi Pancasila

f. Aspek kejiwaan Demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Sistem pemilu

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.

c. Kebebasan yang bertanggung jawab.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

1) Cara langsung, rakyat memilih secara langsung. Seperti yang dilakukan di pemilu tahun 2009

2) Cara bertingkat, rakyat memilih secara bertingkat. Seperti yang dilakukan pada masa orde baru

Tujuan dan Fungsi Demokrasi Pancasila

Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila terjadi pelanggaran pemilihan umum, maka pihak-pihak yan dirugikan dapat melapor ke Bawaslu, baik lisan maupun tertulis selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu dapat diajukan oleh:

1. Warga negara yang mempunyai hak pilih

2. Pemantau pemilihan umum

3. Peserta pemilu

• Tujuan

Untuk menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap berdemokrasi yang seharusnya

• Fungsi

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,

3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,

4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,

5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga

Mekanisme Demokrasi Pancasila

sistem pemilu yang digunakan dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Sistem Distrik

Sistem pemilihan di mana negara terbagi dalam daerah-daerah bagian (distrik) pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Sistem distrik diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas di tiap distrik yang ada.

1. Negara Hukum

2. Sistem Konstitusional

3. Kekuasaan tertinggi MPR

4. Pemerintahan yang bertanggung jawab

5. Pemerintahan berdasarkan perwakilan

6. Pemerintahan presidensil

7. Pengawasan parlemen (DPR)

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia

2) Sistem Proposional

Sistem pemilihan berimbang, di mana satu daerah pemilihan bisa memilih beberapa wakil. Setiap Organisasi Peserta Pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh di seluruh wilayah negara. Dalam sistem ini, terbuka kemungkinan penggabungan partai kecil untuk memperoleh kursi di Perwakilan Rakyat.

1. Awal kemerdekaan UUD 1945; 18 Agts 1945 – 27 Des 1949 = Belum terbentuk lebaga Negara, sistemdemokrasi presidensil

2. Konstitusi RIS 1949; 27 Des 1949 – 17 Agts 1950 = system parlementer semu. pembentukan perdana mentri dan kabinet

3. UUDS 1950; 17 Agts 1950 – 5 Juli 1959 = system parlemeter semu, terjadi banyak pergantian cabinet

4. Orde Lama, Masa UUD 1945; 5 Jul 1959 – 11 Mar 1966 = system demokrasi terpimpin yg berdasarkan kerakyatan

5. Orde Baru, masa UUD 1945; 11 Mar 1966 – 21 Mei 1998 = system demokrasi pancaasila dengan system presidensil

6. Reformasi, masa amandemen UUD 1945; 21 mei 1998 – sekarang = system demokrasi pancasila dengan pembatasan masa kabatan presiden malalui amandemen I UUD 1945

3) Sistem Gabungan

Merupakan gabungan dari sistem distrik dan proposional, di mana diambil kelebihan masing-masing sistem.

Sistem ini membagi wilayah ke dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, tapi tetap dihitung dengan sisa suara di daerah lain sehingga dapat menambah jumlah kursi.