Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
1. Asas Sentralisasi adalah
permusatan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara dengan pemerintah pusat.
2. Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.
4. Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.
Kewenangan Politik adanya otonomi daerah rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepada daerah sendiri.
Kewenangan Administrasi menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi
Positif:
1. Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk membangun daerahnya sendiri
2. Masyarakat daerah maki terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Negatif:
1. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI
1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
2. Pengembangan kehidupan demokrasi
3. Keadilan
4. Pemerataan
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD
Dasar hukum otonomi daerah, yaitu :
1. UUD 1945 Pasal 18
2. UU NO 32 tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 tahun 2003
Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai badan legislatif di daerah baik di provinsi, kabupaten, maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Dan di pilih melalui pemilu.
2. Pemerintahan daerah
Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif daerah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 4.
design by Dóri Sirály for Prezi