1. Menganalisis pengertian good governance atau tata pemerintahan yang baik.
2. Menganalisis pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam tata
kelola pemerintahan modern.
3. Menganalisis unsur-unsur dan ciri-ciri pokok dalam mewujudkan cita-cita good governance.
4. Mendemonstrasikan prinsip-prinsip good governance dalam skala kecil.
5. Menganalisis penerapan pemerintahan yang baik atau good governance di Indonesia.
6. Menganalisis keterkaitan clean and good governance dengan gerakan anti korupsi.
7. Menganalisis keterkaitan clean and good governance dengan kinerja
birokrasi pelayanan pubik.
PEMERINTAHAN YANG BAIK
Thursday, July 27, 2017
Vol XCIII, No. 311
TEORI PEMERINTAHAN YANG BAIK
Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh
terhadap Clean And Good Governance, diantaranya:
DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK
LATAR BELAKANG
Integritas Pelaku Pemerintahan
Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku
pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan
untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.
Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi saat ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang.
Percy Smith
Leach
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.
Menurut Leach & Percy-Smith (2001) government mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses governance. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule oflaw, partisipatif dan kemitraan.
Kondisi Politik dalam Negeri
Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang
dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik
yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di
lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
RUMUSAN MASALAH :
TUJUAN PENELITIAN
Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan
sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi
perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih
sehingga Good Governancemerupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak
diterapkan dalam pemerintahan baru.
Good governance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu :
1. partisipasi
2. orientasi pada konsensus
3. akuntabilitas
4. transparansi
5. responsif
6. efektif dan efisien
7. ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas
8. penegakan/supremasi hukum
Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep
ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan.
- Teori dan latar belakang
- Prinsip-prinsip dan Konsep pemerintahan yang baik
- Ciri-ciri pemerintahan yang baik
- Penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia
Kondisi Sosial Masyarakat
Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan
berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat
juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya
di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya
seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good
governance bisa ditegakkan.
KONSEP PEMERINTAHAN YANG BAIK
CIRI-CIRI PEMERINTAHAN YANG BAIK
Ada sejumlah lembaga yang mengemukakan ciri-ciri pemerintahan yang baik. Dua di antaranya adalah
Sistem Hukum
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance.
Transparency
Participation
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).
United Nation Development Program (UNDP)
Rule of
Law
Consensus oriented
Responsiveness
Accountability
Ciri atau karakteristik good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebagai berikut:
1. Partisipasi masyarakat.
2. Tegaknya supremasi hukum.
3. Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik.
4. Peduli pada masyarakat.
5. Berorientasi pada konsensus.
6. Memperhatikan kesetaraan.
7. Pemerintah diselenggarakan secara efektif dan efisien.
8. Keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas.
9. Visi pembangunan strategi.
Equity and inclusiveness
Ciri atau karakteristik dari good governance menurut UNDP sebagai berikut:
1. Adanya partisipasi masyarakat.
2.Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
3. Pemerintah bersifat transparan.
4. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak.
5. Pemerintah berorientasi pada konsesus untuk mencapai kesepakatan.
6. Menerapkan prinsip keadilan.
7. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.
8. Segala keputusan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik atau bersifat
akuntabilitas.
9. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis.
10. Adanya kesaling keterkaitan antarkebijakan.
Good Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik, yaitu negara,
masyarakat madani, dan sektor swasta.
Startegic Vision