GOAL!
REFORMASI PERPAJAKAN
REFORMASI PERPAJAKAN
adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan , melalui reformasi :
Moral, etika dan integritas
aparat pajak
Reward & Punisment
Pelayanan kepada
Wajib Pajak
Penandatanganan Pakta Integritas
Pembentukan Direktorat Kitsda
Pelaporan LHKPN
Pembentukan Akses Wistle Blowing
Kebijakan
Perpajakan
Pengawasan
Reformasi Perpajakan Tahun 1983-1985
Diterbitkan serangkaian Undang-undang:
- UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP)
- UU nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984)
- UU nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPn 1984 dan UU PPn Bm 1984)
- UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB
- UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
- Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak
- Penyederhanaan tarif pajak
- Menghlangkan insentif pajak
- Diabaikannya fungsi regulasi
Reformasi Perpajakan Tahun 1994
Reformasi Perpajakan Tahun 1997
Reformasi Perpajakan Tahun 2000-2009
VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Curriculum Vitae
Ir, Rudy Gunawan Bastari, M.Tax., M.Acc., M.M.
RIWAYAT JABATAN
- Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua
- Kepala Kantor KPP Madya Sidoarjo
- Kepala Kantor KPP Madya Malang
- Kepala Kantor KPP Madya Makassar
- Kepala Seksi Keberatan dan Banding II Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
- Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Penanaman Modal Asing Lima
- Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan Penanaman Modal Asing Lima
- Kepala Subseksi Perumusan verifikasi Direktorat PBB dan BPHTB
Riwayat pendidikan
- Magister Manajemen, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Master Of Taxation, The University Of Denver
- Master Of Accountancy, The University Of Denver
- Universitas Padjadjaran, Bandung
- SMA Negeri III Bandung
- SMP Negeri II Bandung
- SD Teladan Tanjung Karang
Visi: Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara
Misi: Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.
oleh:
Ir, Rudy Gunawan Bastari, M.Tax., M.Acc., M.M.
LATAR BELAKANG
1.Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan warisan Belanda
2. Usaha mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula merupakan sektor utama menjadi pajak yang sebagai sumber yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan
3. Upaya peningkatan good governance, meningkatkan transparansi dan reponsibility
4. Performa pegawai pajak yang belum maksimal dan image di masyarakat