Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading…
Transcript

Kelompok Singapura :

Sistem Pemerintahan Singapura

1. Helmi Setiawan

2. I Gede Wira S

3. M. Fauzi Apriyansyah S

4. M. Rizal Abidin

Latar Belakang Singapura

Singapura

Konstitusi

Lembaga-Lembaga

Menurut Sejarah Melayu, nama Singapura diberikan oleh Sang Nila Utama, pangeran Melayudari Palembang pada awal abad ke 14. Ketika Sang Nila Utama berlayar di laut, terjadi badai dan angin kencang yang mengakibatkan perahunya terdampar di sebuah pulau.Saat di pulau, Sang Nila Utama melihat seekor binatang yang menyerupai singa. Oleh karenaitu, pulau tersebut dinamakan

Singapura (berarti "kotasinga").

Singapura sebagai salah satu negara jajahan Inggris, mengadopsi sistem parlementer, yaitu Republik Parlementer. Dalam hal ini Presiden adalah simbolis dan kekuasaan dijalankan oleh Perdana Menteri yang berasal dari ketua partai politik mayoritas di Parlemen.

Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karana Singapura merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi Presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen.

Undang-undang Tertinggi (SupremeLaw)

Konstitusi (Constitution, 1999 Rev Ed) adalah undang-undang tertinggi di Singapura. Diamanatkan bahwa setiap peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi adalah batal.Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan 2/3 suara dari jumlah total Anggota Parlemen terpilih. Sehubungan dengan perubahan-perubahan konstitusional tertentu untuk mengubah wewenang-wewenang memutuskan dari Presiden Terpilih dan ketentuan-ketentuan tentang kemerdekaan fundamental, bagaimanapun, disyaratkan juga persetujuan dari sedikitnya 2/3 dari jumlah total suara yang diambil oleh para pemilih (electorate) dalam suatu referendum nasional.

Konstitusi menetapkan hak-hak fundamental tertentu, seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan berbicara (freedom of speech) dan persamaan hak (equal rights). Hak-hak individual ini tidaklah bersifat absolut melainkan dibatasi oleh kepentingan umum, seperti pemeliharaan ketertiban umum, moralitas dan keamanan nasional. Di samping perlindungan umum ras dan agama golongan minoritas, kedudukan kaum Melayu, sebagai masyarakat asli/pribumi Singapura, juga secara konstitusional diamanatkan.

Konstitusi mengandung ketentuan-ketentuan yang secara tegas menentukan wewenang dan tugas/fungsi berbagai organ negara, antara lain :

1. badan legislatif

2. badan eksekutif

3. badan yudikatif

Badan Yudikatif

BADAN LEGISLATIF

Badan Eksekutif

Tugas utama Parlemen Singapura adalah mengundangkan undang-undang yang mengatur Negara.

Proses Pembuatan Undang-undang

Pejabat hukum pemerintah › RUU › Diskusi parlemen dg pemerintah › Parlemen menyerahkan RUU ke komite khusus (optional) › Diubah/disetujui/ditolak

Susunan Parlemen Singapura:

A. Singapura merupakan suatu negara yang memiliki reputasi internasional yang baik di bidang hukum.

B. Tingkat efisiensi dan kekuasaan Badan Yudikatif Singapura yang sangat tinggi, telah memenangi penghargaan-penghargaan internasional dan reputasi internasional yang kuat (contoh: sistem-sistem hukum dunia yang dibuat oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dan Institute for Management Development (IMD)).

C. Pelaksanaan secara ketat manajemen kasus dan metode-metode Alternatif Penyelesaian Sengketa telah secara drastis mengurangi timbunan kasus yang telah lama bertumpuk di Mahkamah Agung (Supreme Court) dan Pengadilan-pengadilan Yang Lebih Rendah (Subordinate Courts).

Badan Eksekutif Singapura memiliki tanggung jawab penuh terhadap Parlemennya.

Singapura memiliki 2 badan eksekutif antara lain :

1. Presiden

PENGADILAN – PENGADILAN DI SINGAPURA

1. Para anggota yang dipilih

a. memenangi pemilu (diadakan setiap 4 – 5 tahun)

b. mayoritas : PAP (Lee Kuan Yew)

c. minoritas : GRCs (partai oposisi) › menjalankan multirasialisme dlm dunia politik Singapura

Pemimpin badan eksekutif : Presiden

Persyaratan untuk jabatan kepresidenan sangat ketat, antara lain :

1. berkarakter baik

2. tidak kurang dari 3 th menduduki jabatan tinggi

Tugas

1. menjaga cadangan devisa

2. mempertahankan hak veto atas pengangkatan PNS yang memegang posisi kunci

MAHKAMAH AGUNG / MA (SUPREME COURT)

a. Pengadilan Banding (PB)

a.1. Pengadilan Tinggi (PT)

- a.1.1. Pengadilan Maritim (PMaritim)

- a.1.2. Pengadilan HAKI (PHAKI)

a.2. Pengadilan yang lebih rendah (Subordinate Courts)

- a.2.1. Pengadilan Negeri (PN)

- a.2.2. Pengadilan Magistrat (PM)

- a.2.3. Tribunal u/ Gugtn Kcl/Small Claim Tribunal (SCT)

- a.2.4. Pengadilan Keluarga (PK)

- a.2.5. Pengadilan Teknologi Informasi (PTI)

b. Tribunal Konstitusional (TK)

2. Perdana Menteri

2. Para anggota yang tidak dipilih

a. tidak memiliki hak suara dalam pengambilan suara/voting di parlemen

2.1. NCMP (Non Constituency Members of Parliament)

b. suara tertinggi di antara yg kalah dalam Pemilu

2.2. NMP (Nominated Members of Parliament)

c. tokoh masyarakat non politikus

- Dipilih oleh Presiden

- Membawahi kabinet

Selanjutnya, para Menteri dan badan-badan pemerintah yang terkait bertanggung jawab membuat peraturan-peraturan di tingkat yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari peraturan induk yang telah diundangkan oleh Parlemen.

Penasihat Hukum Pemerintah

Untuk segi hukum, Penasihat Pemerintah diwakili oleh Jaksa Agung (Attorney General) dan Pengacara Umum Negara (Solicitor-General) baik untuk masalah-masalah perdata maupun pidana. Juga ada bagian-bagian khusus dalam Kejaksaan Agung (Attorney General’s Chambers) yang menangani pembuatan rancangan/konsep peraturan, reformasi hukum dan urusan-urusan internasional.

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi