Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading…
Transcript

Konselor

pertanyaan:

Choice 4

2. Bagaimana peraturan tersebut menjelaskan tentang BK ?

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa guru BK harus mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai termasuk didalamnya menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Guru BK juga harus memiliki 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dengan 17 sub-kompetensi sesuai dengan peraturan menteri nasional no 27 tahun 2008.

3. Bagaimana implikasi(keterlibatan) peraturan terhadap implementasi( menerapkan) BK disebut ?

Keterlibatan peraturan dalam melaksanakan tugas guru BK sangat terbantu, karena dengan keterlibatan itu guru BK bisa lebih profesional dan berkualitas.

4. Bagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat ?

Seharusnya kebijakan itu dibuat harus lebih jelas dan bisa lebih teliti untuk menghasilkan guru-guru BK yang berkualitas.

1. Pada bagian apa BK itu di singgung atau disebut ?

Di mulai dari aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru yang berisikan : peraturan menteri pendidikan nasional no 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menjelaskan bahwa seorang guru BK/konselor juga harus memiliki 4 kompetensi yaitu (pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dengan 17 sub-kompetensi.

Kemudian pada metode penilaian kinerja guru yang berisikan : pelaksanaan penilaian kinerja guru BK/ konselor dilakukan dengan pengamatan dan pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan layanan BK ( layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok tidak termasuk layanan konseling individual). Sedangkan pemantauan adalah kegiatan penilaian melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru BK/ konselor dan wawancara dengan warga sekolah. Khusus untuk layanan konseling individual, pemantauan dilakukan melalui transkrip pelaporan layanan. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Sama hal nya dengan penilaian kinerja guru kelas/mata pelajaran. Penilaian guru BK/konselor juga dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dokumen perencanaan maupun dokumen pendukung lainnya serta catatan hasil pengamatan maupun hasil wawancara dengan peserta didik, orang tua dan teman guru tersebut dengan rubrik penilaian yang telah tersedia dalam paket instrumen penilaian kinerja.

Pengertian:

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Penilaian kinerja guru adalah mengatur tentang tata cara penilaian dan ketentuan yang harus digunakan oleh penilai, guru yang dinilai serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian. Dengan tujuan untuk memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru, sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti.

LANDASAN YURIDIS

http://lpmpsumbar.org/wp-content/uploads/2012/12/04-buku-2-pedoman-pkg.pdf

Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas. 2008, Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung : BK UPI.

Made Pidarta. 2004, Managemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta

Made Pidarta. 2007, Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Bercorak Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta

Muhammad Ali. 2007, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta : Rineka Cipta

Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 31

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

7. PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru

8. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

11. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

12. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

KELOMPOK 6

  • ACHMAD MUCHTAROM
  • DIAN PURNAMA SARI
  • HASRI ANISA LESTARI
  • ILHAM.S
  • NANDA PUTRI PRATIWI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU

Secara yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, tutor pamong belajar, widyaiswara, instruktur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat )6) m UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan bila kita runut ke belakang keberadaan konselor secara yuridis juga tercantum PP Nomor 28 Tahun 1990 pasal 27 ayat (2) dengan sebutan guru pembimbing. Akan tetapi dari pasal-pasal tersebut, pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara tenaga pendidik satu dengan yang lainnya itu, ternyata tidak dilanjutkan dengan spesifikasi konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang cermat, karena yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya hanyalah konteks tugas dan ekspektasi kinerja dari mayoritas pendidik yang menggunakan pembelajaran sebagai kontek layanan. Hal tersebut dapat dicermati pada pasal 39 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi : pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dengan spesifikasi kontek tugas dan ekspektasi kinerja yang hanya merujuk kelompok pendidik yang menggunakan materi pembelajaran, maka konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan sehingga merupakan sosok layanan ahli yang unik yang berbeda dari sosok layanan ahli keguruan meskipun sama-sama bertugas dalam setting pendidikan, tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keberadaan konselor juga disebut-sebut kembali pada penjelasan pasal 28 beserta penjelasannya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan

Guru

Dalam Undang-undang guru dan dosen Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 memberikan pengertian tentang Guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut memuat hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan Kompetensi Guru, diantaranya : Kedudukan, Fungsi dan Tujuan, Prinsip Profesionalitas, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi. Pentingnya sertifikat dalam profesionalitas guru di tekankan dalam pasal 11 (1) UUGD (undang-undang guru dan dosen) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, Jadi sertifikat diberikan setelah yang bersangkutan diyakini memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. diperlukan suatu mekanisme penilaian untuk membuktikan bahwa seseorang telah memenuhi syarat tersebut.

Mekanisme itulah yang disebut sertifikasi, yang seharusnya merupakan bentuk evaluasi komprehensif. Jika kualifikasi sudah dapat dibuktikan dengan ijasah/sertifikat, maka penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran itulah yang dikembangkan dalam sertifikasi.dalam hal ini guru mata pelajaran dapat menjalankan pofesinya dengan kompeten. Kompetensi guru dijelaskan dalam pasal 8, dijabarkan pada pasal 10 dengan istilah kompetensi sebagai agen pembelajaran yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran, tentu saja pembelajaran yang mendidik. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru,orangtua/wali dan masyarakat sekitar. Kompetensi kepribadian diarahkan sebagai modal dasar guru, khususnya dalam berperilaku keseharian. Sub kompetensi dengan menjadi teladan bagi peserta didik yang merupakan puncak dari sub-sub kompetensi sebelumnya, karena seseorang akan menjadi teladan bagi anak didik, jika memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa. Bahkan penguasaan materi ajar akan merupakan prasyarat untuk menjadi guru yang berwibawa.

Dari uraian di atas dapat terlihat jelas bahwa syarat menjadi guru menurut UUGD ada dua, yaitu latar belakang pendidikan S1/D4 dengan mata pelajaran yang diajarkan dan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sedangkan sertifikat pendidik pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap kepemilikan dua syarat tersebut.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dalam hal ini guru diwajibkan untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional kita.

Persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut meliputi persyaratan kualifikasi akademik guru dan persyaratan kemampuan seorang guru atau kompetensi yang dibuktikan dengan bentuk penguasaan pedagogik, profesi, kepribadian dan sosial.

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi