SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

LPNK

1. Arsip Nasional Republik Indonesia

2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

5. Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

6. Badan Standardisasi Nasional

7. Badan Pertanahan Nasional

8. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

10. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir

11. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

12. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

13. Badan Pusat Statistik

14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

15. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

16. Badan Informasi Geospasial

17. Badan Koordinasi Penanaman Modal

18. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

19. Badan Kepegawaian Negara

20. Badan Intelijen Negara

21. Lembaga Ketahanan Nasional

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DISAMPAIKAN OLEH :

Dr. H. HERRI HUDAYA

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SYSTEM

SYSTEM :

LUDWIG VON BERTALANFY

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) ADALAH:

“SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.”

(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10)

DIWARNAI OLEH PERKEMBANGAN PERUBAHAN PARADIGMA DARI PERANAN SERBA NEGARA (STATISM/ETATISME) ATAU DOMINASI PEMERINTAH (GOVERNMENT) MENJADI TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) YANG MENCERMINKAN INTERAKSI SOSIAL-POLITIK ANTARA PARA PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT UMUM DAN DUNIA USAHA (SWASTA) DALAM BERBAGAI KEGIATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA DAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

Definisi SANKRI telah mengakomodasi perkembangan disiplin keilmuan administrasi, administrasi negara, kepemerintahan (governance) yang berkembang sejak tahun 1980-an;

SANKRI memiliki sumber acuan yang sangat prinsipiil, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 beserta keempat amandemennya, dan didasarkan kepada nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

DEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI

• Administrasi sebagai “... cooperative human effort toward reaching some goal or goals accepted by those engaged in the endeavour” (Ferrel Heady, 2001:2)
• Karakteristik Administrasi Sektor Publik

(a) Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan

kenegaraan;

(b) Mencakup ketiga cabangnya yaitu eksekutif, legislatif,

dan yudisial, serta saling hubungan antara ketiganya;

(c) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan

umum (negara) sehingga karenanya merupakan proses politik;

(d) Secara nyata berbeda dari administrasi swasta; dan

(e) Erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun

individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

(Nigro dan Nigro, 1980: 14)

• Administrasi Negara di Indonesia lebih merujuk kepada bekerjanya seluruh komponen bangsa dan para penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara secara berdayaguna dan berhasilguna
• Pengertian Administrasi Negara secara lebih luas mencakup “aktivitas seluruh lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya”

“..system are complexes of elements in interaction to which certain laws can be applied”

GEOFFREY VICKERS

”.. a system is a regulated set of relationships”

S A N K R I

NEGARA

10 DIMENSI SANKRI

• Tata Nilai;
• Organisasi Pemerintahan Negara;
• Manajemen Pemerintahan Negara;
• Sumber Daya Aparatur Negara;
• Sistem dan Proses Kebijakan Negara;
• Posisi, Kondisi dan Peran Masyarakat Bangsa dalam Bernegara;
• Hukum Administrasi Negara;
• Organisasi dan Manajemen Kesekretariatan;
• e-Administration;
• Sistem Kepemimpinan Nasional.

ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

( PASCA AMANDEMEN )

PENCERMATAN PADA PASAL-PASAL UUD 1945 DAN PADA ATURAN LAINNYA YANG RELEVAN :

• Pasal 1 (3): Indonesia Negara Hukum
• Tap MPR No.III/2000 ,:Sumber Hukum Dasar Nasional ,UU No. 10 2004: Hirarhu Per UU
• Pasal 1(2): Kedaulatan Rakyat menurut UUD
• Pasal 4(1): Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Pasal 5(1) : Dalam menetapkan UU Presiden atas persetujuan DPR
• Pasal 17 : Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri
• Pasal 7 (A): Presiden / Wk Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEBUTUHAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN

PERSPEKTIF KOMPETENSI ASN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014