Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
peta kekuatan politik nasional
100
PETA KEKUATAN POLITIK NASIONAL
2
Group
NAMA KELOMPOK :
2
3
1
1. Angga Ramadhany (02)
2. Anindhita Aulia Salsabila (03)
3. Vika Nasrul Nikmah (33)
PETA KEKUATAN POLITIK
Masa Demokrasi Terpimpin identik dengan kepemimpinan Presiden Soekarno yang begitu kuat. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kondisi tersebut didorong kesadaran Presiden Soekarno bahwa revolusi 17 Agustus 1945 yang ia pimpin telah gagal. Oleh karena itu, ia berusaha memperbaiki arah dan jalannya revolusi yang dianggap menyimpang dari jiwa dan tujuan revolusi. Langkah Presiden Soekarno ini berpengaruh terhadap kondisi politik pada saat itu, terutama dalam kekuatan politik nasional dan sistem pemerintahan :
1
a. Peta Kekuatan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
A
NEXT
Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK menjadi ideologi resmi sekaligus haluan negara. Materi Manipol-USDEK diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan lembaga pemerintah. Di perguruan tinggi, sejak tahun 1961 Manipol-USDEK menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi). Beberapa surat kabar pro-Masyumi dan PSI menolak ide tersebut. Akibatnya,kedua surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintah.
NEXT 1
Pembatasan p dilakukan dengan cara menerapkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat Penyederhanaan Kepartaian yang isinya sebagai berikut.
1) Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila.
2) Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
3) Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
4) Partai politik setidaknya harus memiliki cabang di seperempat willayah Indonesia.
5) Presiden berhak menyelediki administrasi dan keuangan partai.
6) Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung usaha pemberontakan.
NEXT (A)
AJARAN REVOLUSI,SOSIALISME INDONESIA,DAN PIMPINAN NASIONAL (RESOPIM)
Gagasan Nasionalis, agama,dan komunis(NASAKOM)
NEXT
Sistem pemerintahan
penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berikut :
1). Kedudukan Presiden
Menurut UUD 1945, kedudukan presiden berada dibawah MPR. Faktanya, MPR tunduk kepada presiden. Presiden pun menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Bahkan, presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil perdana menteri III serta mengangkat wakil ketua MPRS. Selain itu, presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup.
2). Pembentukan MPRS
Presiden membentuk MPRS berdasarkan penetapan presiden nomor 2 tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena pengangkatan anggota MPRS harus melalui pemilihan umum. Anggota MPRS ditunjuk dan diatur oleh presiden Soekarno dengan syarat setuju kepada manifesto politik. Tugas MPRS terbatas pada penetapan garis-garis besar haluan negara (GBHN).
FOURTH TOPIC
3
3). Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan melalui penetapan presiden nomor 3 tahun 1960. DPR dibubarkan karena menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintahm presiden selanjutnya membentuk dewan perwakilan rakyat gotong royong (DPR-GR) pada 24 Juni 1960. Pembentukan ini terdiri atas golongan nasionalis, agama, dan komunis dengan perbandingan 44:43:30. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan konstitusi sebab berdasarkan konstitusi presiden tidak dapat membubarkan DPR.
4.) Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS in diketuai oleh presiden Soekarno sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, DPAS berada di bawah presiden karena presiden menjadi ketua DPAS.