CARA MENGHADAPI TANTANGAN DALAM KONSTITUSI BERNEGARA SEIRING PERKEMBANGAN ZAMAN

Contoh Penyimpangan Konstitusi di Indonesia

1. Periode 1945-1949

Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya, tugas legislatif dilakukan oleh DPR dan tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dilakukan oleh MPR.

2.Priode 1949 - 1950

legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan senat.

3. Priode 1950 - 1959

a. Adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai multipartai (banyak partai).

b. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau partainya.

c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat

4. Priode 1959 - 1966

MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan

presiden 5 tahun.

5. Priode 1966 - 1998

a.Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

b.Pembatasan hak-hak politik rakyat

c.Pembangunan yang Tidak Merata

6. 1998-sekarang

Hak akan minoritas belum sepenuhnya terealisasikan karena masih didominasi oleh mayoritas dan masalah ini kurang di gubris oleh pemerintah.

Sikap positif yang diperlukan dalam menghadapi ancaman konstitusional

1. Bersifat Terbuka

2. Mampu mengatasi masalah (memberi solusi)

3. Menyadari adanya perbedaan

4.Memiliki harapan realistis

5. Penghargaan terhadap karya sendiri

6. Mau menerima dan memberi umpan balik