Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
122
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Pengertian
Pengertian PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Menjadi penentu apakah nilai pajak pada tahun periode tersebut kurang bayar atau lebih bayar
Dasar Hukum
PPh Pasal 25 Landasan Hukum: Pasal 25 UU PPh PMK No. 208/ PMK.03/ 2009
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.537/ PJ./ 2000
Dasar Hukum
Perhitungan PPh Pasal 25
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:
Perhitungan PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Bukti Potong
Bukti potong sebagai pelengkap lapor pajak
Bukti potong pajak dapat diterima WP dari bendahara atau bagian keuangan di kantor tempat mereka bekerja, berupa dokumen lembar 1721-A1 (karyawan swasta) atau lembar 1721-A2 (pegawai negeri sipil). Lembar tersebut berisi rincian potongan pajak dari penghasilan selama tahun periode pajak yang digunakan sebagai panduan untuk melapor SPT.
Jika Orang Pribadi mendapat penghasilan dari dalam negeri
Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP);
Dalam Negeri
Jika Orang Pribadi mendapat penghasilan dari luar negeri
Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.
Luar Negeri
List Kredit Pajak
Kredit Pajak
Kredit pajak berfungsi sebagai pengurang beban pajak, sehingga tidak memberatkan wajib pajak, berikut list kredit pajak bagi Orang Pribadi :
1. PPh 21
2. PPh 22
3. PPh 23
Contoh 1
Ilustrasi Perhitungan Bagi orang Pribadi
Contoh 2
Form Spt Tahunan Orang Pribadi
Form Spt
Form ini dipergunakan guna mengisi Spt tahunan, terdiri dari 3 jenis yang berbeda tergantung dari jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun periode
Form 1770 SS
Dipergunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan 1 tahun periode pajak nya sebesar Rp 60 Jt
1770 SS
Form Spt 1770 S
1770 S
Form ini digunakan jika wajib pajak orang pribadi mempunyai penghasilan 1 tahun periode pajak nya lebih besar atau sama dengan Rp 60 Jt
Form Spt 1770
1770
Dipergunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan lebih besar dari Rp 60 Jt, form ini juga dipergunakan oleh wajib orang pribadi yang bukan pegawai atau usahawan
Berikut link untuk download form Spt
https://triyani.wordpress.com/tag/1770-ss/
Download Form Spt
Link untuk contoh soal lanjutan
1. https://news.ddtc.co.id/-contoh-soal-perhitungan-pph-pasal-25-9541?page_y=7531
2. https://news.ddtc.co.id/contoh-perhitungan-pajak-dan-pengisian-spt-tahunan-suami-istri-15357
Link Contoh Soal
Keterangan
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
Terkait batas waktu pembayaran, pelaporan dan penyetoran terbagi menjadi 2, yang pertama bagi wajip pajak orang pribadi, yang kedua bagi wajib pajak badan. Walaupun ada kesamaan dalam hal pembayaran yaitu tanggal 15 bulan berikut nya dan dalam hal penyetoran tanggal 20 bulan berikut nya.
WP OP
Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
WP BADAN
Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3.Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.