Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Modal Intelektual dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan
TUJUAN PENELITIAN
Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan, leverage perusahaan, dan jenis industri terhadap pengungkapan modal intelektual dan pengaruh dari pengungkapan modal intelektual tersebut terhadap nilai perusahaan
TUJUAN PENELITIAN
2. Latar Belakang Jurnal
Latar Belakang Jurnalt
Thesis 1
Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong tata kelola yang baik adalah penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di semua departemen / kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kepolisian Nasional (Polri), dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas) serta pelindung dan pelindung masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan transparan dan akuntabel kepada publik (akuntabel).
Tetapi Berdasarkan sumber Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang disusun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paruh kedua 2012, ada 15 lembaga pemerintah yang mengindikasikan praktik penipuan yang menelan biaya negara Rp 8,3 triliun. Terjadinya kecurangan pelaporan keuangan di satu sisi penyerapan yang disenangi agensi pemerintah dibesar-besarkan dengan anggaran dan situasi keuangan yang terlihat baik di mata publik, tetapi di sisi lain merugikan publik yang bergantung pada keputusan ekonomi dari informasi laporan keuangan.
Thesis 2
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Polri kini dilakukan dengan hasil peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK-RI) dari disclaimer yang tidak memenuhi syarat dengan Penjelasan Paragraf (WTP-DPP) pada laporan keuangan Polisi Nasional pada tahun 2009 (CPC 2012). Namun, opini WTP-DPP tidak menjamin tidak adanya penipuan serta menyatakan bahwa polisi yang telah menerima opini audit WTP sejak 2009 hingga 2012 dari BPK, ternyata di dalamnya ada korupsi dalam pengadaan SIM SIM (Kompasiana, 2012). Laporan Keuangan Polisi yang memperoleh opini WTP- DPP, menurut CPC masih ada kelemahan Sistem Pengendalian Internal meliputi masalah pencatatan dan pelaporan pendapatan Polisi (CPC 2011). Berkaitan dengan ini penilaian laporan keuangan, BPK Polisi masih dianggap belum memenuhi syarat dan masih memiliki beberapa catatan yang harus dibenahi, yaitu sistem kontrol internal yang tidak memadai.
Thesis 3
Untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lembaga-lembaga di Indonesia untuk mencegah penipuan, terutama lembaga kepolisian, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian kualitas informasi akuntansi dan lengkap dalam laporan tahunan diperlukan. Ini akan memberikan manfaat optimal bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan
Thesis 4
3. Tinjauan Teoritis
Tinjauan Teoriti
a. Pengendalian Internal
Thesis 1
Suatu proses yang dipengaruhi oleh para pemimpin, manajer dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan kategori efektif dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (COSO, 2013 dan Suratman, 2013: 50).
b. Good Governance
Thesis 2
Federasi Internasional Akuntan (IFAC, 2001) menyatakan bahwa "Tata kelola berkaitan dengan struktur, proses untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, kontrol, dan perilaku di puncak organisasi".
Institute of Internal Auditor (IIA, 2012) menjelaskan bahwa "Tata kelola sektor publik mencakup kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan organisasi untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan tercapai dan bahwa operasi dilakukan dengan cara yang etis dan akuntabel.
Dana Moneter Internasional (IMF, 2007) menggambarkan tata kelola sektor publik sebagai “Proses pengambilan keputusan dan implementasi (atau tidak diimplementasikan).
c. Fraud
Thesis 3
Karyono (2013) menyatakan bahwa definisi penipuan lebih menekankan pada konsekuensi hukum seperti penipuan, pencurian karena penipuan, penyalahgunaan wewenang, laporan keuangan penipuan, dan bentuk penipuan lainnya yang dapat membahayakan orang lain dan pelakunya menguntungkan.
Sejalan dengan pernyataan The Institute of Internal Auditor (IIA) (2009) di atas, mendefinisikan penipuan sebagai berikut: Penipuan adalah tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan-tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti atau layanan; untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
4. Kerangka Teoritis
a. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Penipuan
b. Pengaruh Efektivitas Kontrol Internal pada Good Governance
c. Pengaruh Tata Kelola yang Baik terhadap Penipuan
Kerangka Teoritis
5. Metodologi Penelitian
Metodologi Penelitian
Objek penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal sebagai variabel independen dan kecurangan sebagai variabel dependen, sedangkan tata kelola yang baik sebagai variabel intervening atau variabel antara.
Jenis penelitian ini adalah verifikasi penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Inspektorat Pengawasan Regional (Itwasda) di seluruh Indonesia sebagai unit analisis.
Unit observasi adalah auditor internal Itwasda, Inspektur Operasi (Irbidops), Inspektur Pengembangan (Irbidbin) dan pemeriksa staf.
Sampel ditentukan dengan menggunakan uji statistik cluster sampling.
6. Hasil Penelitian
Hasil Penelitian
1
Hasil pengujian mempengaruhi efektivitas pengendalian internal terhadap tata kelola yang baik yang ditunjukkan dengan nilai p sebesar 0,000 sehingga Ho ditolak dengan tingkat kesalahan 5%. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas internal efek kontrol pada tata kelola yang baik. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa internal lebih efektif kontrol akan meningkatkan implementasi tata kelola yang baik. Dengan kata lain, bisa diartikan itu bagus tata kelola dapat dicapai dengan desain dan implementasi kontrol internal yang memadai. Jumlah pengaruh efektivitas pengendalian internal good governance adalah sebesar 19,5% (R2).
Hasil pengujian mempengaruhi efektivitas pengendalian internal terhadap penipuan menunjukkan nilai-p 0,000 sehingga Ho ditolak dengan tingkat kesalahan 5%. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal efek terhadap penipuan. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa kontrol internal yang lebih efektif akan berkurangpenipuan.
Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa deteksi dan pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi. Besarnya pengaruh efektivitas internal kontrol terhadap penipuan adalah 11,06% (R2).
2
Hasil pengujian pengaruh good governance terhadap penipuan menunjukkan p-value 0,027 sehingga Ho ditolak dengan tingkat kesalahan 5%. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh terhadap penipuan. Studi ini memberikan empiris bukti tata kelola yang baik akan mengurangi penipuan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pendeteksian dan pencegahan penipuan dapat dilakukan dengan penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi. Besarnya dari pengaruh good governance terhadap fraud berjumlah 2,86% (R2).
3
7. Kelebihan
KELEBIHAN
1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu mengenai efektivitas pengendalian internal,pemerintahan yang baik, dan penipuan, terutama di lembaga sektor publik yang menyediakan layanan kepada umum.
2. meningkatkan efektivitas pengendalian internal di Kepolisian dengan pengaturan organisasi yang baik,dukungan manajemen dan kepemimpinan hubungan yang nyata dan positif antara auditor internal, serta auditor internal mempertahankan kualitasnya.
Kelemahan
1. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti atau layanan; untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
2. Penipuan lainnya yang dapat membahayakan orang lain dan pelakunya menguntungkan.
KELEMAHAN
8. Kesimpulan
1) Efektivitas efek pengendalian internal pada kecurangan di Kepolisian. Kontrol internal yang efektif menurunkan
kemungkinan penipuan, terutama di lembaga kepolisian.
2) Efektivitas efek pengendalian internal pada pemerintahan yang baik Polisi. Kontrol internal memadai dan polisi yang efektif mendorong penerapan tata pemerintahan yang baik.
3) Efek tata kelola yang baik terhadap penipuan di Kepolisian. Praktik tata kelola yang baik yang dapat meminimalkan kemungkinan risiko penipuan dan kerugian.
Saran
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan memasukkan berbagai relevan factor lainnya, dan untuk cakupan yang lebih luas. Studi ini berfokus pada ruang lingkup terbatasnya efektivitas pengendalian internal, pemerintahan yang baik dan penipuan. Masih ada banyak faktor lain yang dapat menyebabkan penurunan penipuan kontrol internal dan tata kelola yang baik dapat diselidiki lebih lanjut.
2. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Kepolisian dengan peserta Itwasda di seluruh Indonesia. Peneliti bisa kemudian perluas penelitian dengan peserta yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya dapat mereplikasi penelitian diberbagai lembaga untuk membuktikan efektivitas pengendalian internal terhadap dampak tata kelola yang baik dan implikasinya pada penipuan. Hasil itu sejalan diharapkan dapat memperkuat teori yang ada dan baru.Penemuan akan berkembang menjadi teori baru.