Pelanggaran HAM Tragedi Trisakti & Semanggi

Pengertian pelanggaran HAM

Pengertian HAM

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan,

CONTOH PELANGGARAN HAM

Contoh pelanggaran HAM

" Tragedi '98 "

Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

• Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.

• Tragedi ini mengakibatkan (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

Video

Penyelesaian

Penyelesaian kasus penembakan mahasiswa di kampus Trisakti, Semanggi I dan II terbentur Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39/1999. Pasal 91 undang-undang itu menyebutkan Komisi Nasional HAM harus menghentikan penyidikan kasus ini jika sudah ada upaya hukum lainnya. Sementra, para pelaku penembakan itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan militer pada 2001. Untuk itu, Ketua Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung, B.R. Pangaribuan, setuju jika dibentuk tim khusus membahas jalannya penyelesaian kasus ini tanpa melanggar Undang-undang HAM itu sendiri.

"Baiknya memang ada pertemuan membahas kasus ini," katanya kepada Tempo News Room, di Jakarta, Selasa (5/11). Tim itu, kata dia, musti terdiri dari tim penyidik kejaksaan, anggota penyelidik Komnas HAM, Mahkamah Agung, dan DPR. Dijelaskan, gagasan ini sebenarnya sudah pernah ada ketika Sekjen Komnas HAM masih dijabat Asmara Nababan. Bersama dengan anggota KPP HAM, Albert Hasibuan, ia pernah bertemu dengan Jaksa Agung, M.A. Rachman. Dan, ide tersebut muncul

Penyelesaian

Part I

Part II

Penyelesaian Part II

Namun, Tim itu gagal dibentuk karena Asmara Nababan tak terpilih lagi jadi Sekjen," katanya. Alhasil, gagasan itu mentah lagi disusul pergantian anggota komisi. Lebih lanjut, Pangaribuan menyatakan, jaksa pasti kesulitan memproses kasus ini karena Undang-Undang HAM saling bertolak belakang satu sama lain. "Kalau sudah disidik, mau dibawa ke mana berkas itu? Pengadilannya saja tidak ada," katanya. Ia merujuk hasil Panitia Khusus DPR untuk kasus ini yang menyatakan bahwa peristiwa penembakan itu bukan tergolong pelanggaran HAM berat. Maka, agar kasus ini bisa diadili, DPR harus mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden, sesuai pasal 43, UU 26/2000. Pasal itu berbunyi, Seorang komandan dinyatakan bersalah jika tak mencegah anak buahnya melakukan pelanggaran HAM, atau tidak mau menyerahkannya ke penuntutan untuk diadili. Faktanya, kata Pangaribuan, pengadilan militer sudah menghukum para prajurit yang jadi tersangka kasus ini. Sementara, untuk mengadili para komandannya harus dibentuk pengadilan HAM ad hoc dulu. Repotnya, pembentukan pengadilan seperti itu pun melanggar pasal 91, UU Hak Asasi Manusia, Nomor 39/1999. (Bagja HidayatTempo News Room)

Thank you