GGG

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa bergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing, karena sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam, salah satu jenis pajak tersebut adalah pajak penghasilan pasal 23. Berdasarkan data dari PT Bank Sulselbar Makassar jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong pada tahun 2017 sebesar Rp 8.050.988.

RUMUSAN MASALAH

• Bagaimana prosedur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung pada PT Bank Sulselbar Makassar ?
• Bagaimana prosedur penyetoran PPh pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung pada PT Bank Sulselbar Makassar ?
• Bagaimana prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung pada PT Bank Sulselbar Makassar ?

BATASAN MASALAH

• Batasan Data : Data yang digunakan dalam penelitian adalah bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPh Pasal 23.
• Batasan Lapangan : Penulis membatasi lapangan penelitian, oleh karena itu ruang lingkup penelitian hanya ada pada Kantor Pusat PT Bank Sulselbar Makassar

ROADMAP PENELITIAN

TEORI DASAR

• Pengertian Pajak

• Pengertian PPh Pasal 23

• Tarif PPh Pasal 23

• Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Waktu & Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018. Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank Sulselbar Makassar yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Diagram Alir Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif.Data Kualitatif merupakan prosedur penelitian yangmenghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati.Sumber data dalam penelitian diperoleh dari PT. Bank Sulselbar Makassar.

Prosedur Pengambilan Data

Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Penulis menggunakan wawanca untuk mendapatkan informasi langsung dengan cara tanya jawab, dan metode observasi untuk mengadakan pengamatan secara langsung melalui data-data yang diperoleh dan kegiatan perusahaan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Menurut Sugyono (2012), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas.

Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 23 Atas Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung PT Bank Sulselbar Makassar

Perhitungan PPh pasal 23 atas Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Makassar yaitu dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Besarnya tarif potongan pajak penghasilan atas jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung pada PT Bank Sulselbar Makassar yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto.

Penyetoran PPh 23 atas Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung PT Bank Sulselbar Makassar

PT Bank Sulselbar memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 setelah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Sarana atau alat yang digunakan dalam menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yaitu Surat Setoran Pajak (SPP). Fungsi Surat Setoran Pajak sebagai bukti laporan total keseluruhan dari bukti pemotongan selama satu bulan yang telah dipotong oleh PT Bank Sulselbar Makassar yang akan disetor ke bank persepsi atau ke kantor pos.

Surat Setoran Pajak yang dibuat oleh bagian Departemen Pajak akan diisi secara lengkap pada bagian-bagian yang terdapat dalam form SSP. Jatuh tempo untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas perbaikan dan pemeliharaan gedung adalah tanggal 10 bukan berikutnya.

Surat Setoran Pajak yang telah diisi akan disetor ke Bank/kantor pos, dan bank/kantor pos akan menerima pembayaran dan SSP, setelah itu dicap NTPN oleh Bank Negara Indonesia kemudian bank akan memberikan bukti penerimaan negara dan SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 kepada penyetor.

Pelaporan PPh 23 atas Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung PT Bank Sulselbar Makassar

Surat Pemberitahuan merupakan sarana atau alat yang digunakan dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 23. Formulir Surat Pemberitahuan akan dicetak melalui aplikasi e-SPT yang digunakan oleh PT Bank Sulselbar Makassar. Surat Pemberitahuan harus diisi secara lengkap dan dibubuhi tanda tangan pelapor. Jatuh tempo untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung adalah tanggal 18 bulan berikutnya.

Bagian Departemen Pajak PT Bank Sulselbar Makassar akan menyiapkan SPT Masa PPh pasal 23/26, Daftar Bukti Pemotonga pajak penghasilan pasal 23/26, dan Surat Setoran pajak. Berkas-berkas yang telah diarsipkan dan telah diisi lengkap oleh bagian Departemen Pajak akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, setelah berkas telah diterima dan diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan telah dianggap benar dan sah, maka pelapor akan diberikan bukti penerimaan surat yaitu sebagai bukti bahwa PT Bank Sulselbar Makassar telah melaporkan SPT.

KESIMPULAN

• Jasa perbaikan dan pemeliharaan yang digunakan oleh PT Bank Sulselbar Makassar ini dikenakan pajak penghasilan pasal 23, karena jasa-jasa yang digunakan oleh PT Bank Sulselbar Makassar dan tarif yang dikenakan termasuk dalam pajak penghasilan pasal 23.
• Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan atas jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung pada PT Bank Sulselbar Makassar yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto.
• Jatuh tempo penyetoran PPh pasal 23 atas pebaikan dan pemeliharaan gedung PT Bank Sulselbar Makassar adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
• Jatuh tempo pelaporan PPh pasal 23 atas perbaikan dan pemeliharaan gedung PT Bank Sulselbar Makassar adalah tanggal 20 bulan berikutnya.
• PT Bank Sulselbar Makassar dalam melakukan penyetoran PPh pasal 23 atas perbaikan dan pemeliharaan gedung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• PT Bank Sulselbar Makassar dalam melakukan pelaporan PPh pasal 23 atas perbaikan dan pemeliharaan gedung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.