Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading content…
Loading…
Transcript

HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

ANGGOTA

ANDHIKA SATRIA DAFFA

ATHAYA NISRINA MANSOOR

FAJAR MUHAMAD SHIDIK

MUHAMmAD FARUQI

MUHAMmAD KEISAR ARRASYID

RIFQI IHSAN FIRDAUS

SINTA AGUSTIANI

TIARA SHYIFA r

YAYANG

STRUKTURAL

MATERI YANG AKAN DIBAHAS

  • APA ITU HUBUNGAN STRUKTURAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ?
  • PENGATUR HUBUNGAN STRUKTURAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  • BAGAN HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  • CARA MENGHUBUNGKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  • FAKTOR YANG MENJADI DASAR PEMBAGIAN FUNGSI, URUSAN, DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

APA ITU HUBUNGAN STRUKTURAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ?

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan.

PENGATUR HUBUNGAN STRUKTURAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

BAGAN HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

CARA MENGHUBUNGKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Sentralisasi yaitu, segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaran pemerintahan terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi.

2. Desentralisasi yaitu, segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan kepada daerah otonom. Perihal hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah diatur lebih lanjut dalam PP No. 84 Tahun 2000.

FAKTOR YANG MENJADI DASAR PEMBAGIAN FUNGSI, URUSAN, DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.

2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.

FUNGSIONAL

MATERI YANG AKAN DIBAHAS

  • APA ITU HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ?
  • VISI DAN MISI HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  • TUJUAN HUBUNGAN FUNGSIONAL
  • FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  • HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
  • PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
  • HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DENGAN PEMERINTAHAN LAINNYA

APA ITU HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ?

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain

VISI DAN MISI HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat

TUJUAN HUBUNGAN FUNGSIONAL

Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan.

HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

1. Kriteria ekesternalitas adalah pembagian urusan pemerintahan yang ditentukan berdasarkan dampak akibat yang ditimbulkan. Dalam arti jika urusan pemerintahan tersebut dalam penyelenggaraannya berdampak nasional maka itu menjadi urusan Pemerintah, berdampak regional menjadi urusan provinsi dan lokal menjadi urusan kabupaten atau kota.

2. Kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedeketannya yang menerima langsung dampak atau akibat yang ditimbulkan. Hal ini untuk menghindari klaim atas dampak atau akibat tersebut, dan ini sejalan dengan semangat demokrasi yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya.

3. Kriteria efisiensi yakni daya guna dan hasil guna yang diperoleh dalam arti jika urusan pemerintahan tersebut akan berhasil guna jika ditangani atau diurus pemerintah maka itu menjadi urusan pemerintah, demikian pula sebaliknya.

HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DENGAN PEMERINTAHAN LAINNYA

Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi