US IPS

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi

- Gunting Syafruddin

- Gerakan Benteng

- Nasionalisasi De Javasche

- Bank Sistem Ekonomi Ali-Baba

- Persaingan finansial ekonomi

- Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

- Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

> Bentuk negara: Negara Kesatuan

> Sistem pemerintahan: Sistem Parlementer

> Bentuk pemerintahan: Republik Indonesia Serikat

> Dasar konstitusi: UUDS 1945

> Pada tahun 1955, Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum nasional yang pertama

Bidang Politik

- Kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya

- Lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan

Bidang Pendidikan

Kondisi demografi (pertambahan penduduk)

Bidang Sosial

Antusiasme masyarakat dalam politik

Perkembangan karya sastra

Penyempurnaan Ejaan bahasa Indonesia

Bidang Budaya

Indonesia berhasil menyelenggarakan Konfrensi Asia-Afrika dengan sukses.

- Pada awal kemerdekaan Indonesia memiliki

Geografis

- Sekarang Indonesia punya 34 provinsi. Namun di awal kemerdekaan, baru delapan provinsi yang ditetapkan.

Bidang politik

bidang politik

• Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin:

- Pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden No. 2/1959.

- Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

- Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.

Bidang Ekonomi

bidang ekonomi

• Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan.
• Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional (Deparnas) tanggal 15 Agustus 1959 (Undang-Undang No. 8 Tahun 1958 & Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958) Moh. Yamin sebagai Ketua. Depernas beranggotakan 80 orang. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
• Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00.

Bidang Pendidikan

• Pada zaman penjajahan pendidikan bagi anak Indonesia sangat terbatas.
• Sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf.
• Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan.
• Lalu, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan.
• Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafei.

bidang pendidikan

bidang sosial

• Pada 1 Januari 1960, muncul aturan yang melarang pedagang asing untuk berjualan di luar daerah ibukota daerah.
• hubungan diplomatis antara indonesia dan malaysia rusa karena terjadinya aksi saling serang
• kebijakan yang dibuat oleh soekarno yakni larangan beredar terhadap atribut maupun simbol-simbol yang dianggap sebagai "barat"

Bidang Budaya

• keadaan budaya pada masa demokrasi terpipin tidak menggalami perkembangan
• rakyat yang kurang dalam perpendapat dan bereaksi
• seluruh kebebasan lebih memihak kepada pemerintahan pusat

bidang budaya

Bidang Geografi

bidang geografi

• Wilayah Negara Indonesia saat kemerdekaa tahun 1945 melalui sidang PPKI 1 tanggal 19 agustus 1945, dengan ditetapkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KNID) Indonesia di bagi menjadi 8 provensi (wilaya ) yaitu:

1. Provensi Sumatra

2. Provensi Jawa Barat

3. Provensi Jawa Tengah

4. Provinsi Jawa Timur

5. Provinsi Sunda Kecil (meliputi Bali dan Nusa Tenggara)

6. Provinsi Maluku

7. Provinsi Sulawesi

8. Provinsi Borneo (Kalimantan)

Gubernurnya Ditunjuk oleh Presiden (tidak dipilih

Baru pada Sidang ke 2 PPKI ditetapkan dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah di 8 Provinsi.

Saat ini Indonesia terdiri dari 34 Provinsi (hasil pemekaran dari 27 provinsi di Era Pemerintahan Orde Baru 1967-1990)

Bidang Politik:

Dalam Bidang Politik

• Bentuk negara: Negara Indonesia Kesatuan (NKRI)
• Sistem pemerintahan: Presidensial
• Bentuk pemerintahan: Republik
• Dasar konstitusi: UUD 1945
• Dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun.
• Pelaksanaan Pemilu 1971 berbeda dari pemilu pada tahun 1955. Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu atau Golkar.
• Kondisi politik buruk.

Bidang Ekonomi

• Orde baru disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi.
• Rakyat gelisah dan resah karena kenaikan harga barang-barang dan tingkat inflasi yang tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat serta dinamis.

Dalam Bidang Ekonomi

Bidang Geografi

• Papua Nugini keluar dari Indonesia pada tanggal 15 September 1975. Papua Nugini menyatakan diri sebagai monarki konstitusional dan masuk ke dalam negara-negara persemakmuran Britania.

Dalam Bidang Geografi

Bidang Sosial:

• Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%
• Pers pada masa orde baru sangat dikendalikan pemerintah

Dalam Bidang Sosial

Bidang Pendidikan

• Kurikulum yang digunakan pada masa orde baru adalah kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994.
• Kurikulum 1968 paling dipengaruhi politik.
• Kurikulum 1975, 1984, 1994 sangat menjunjung keseragaman output dari kalangan peserta didik.

Dalam Bidang

Pendidikan

Bidang Budaya

• Tidak mengizinkan pagelaran dalam perayaan hari raya tradisional Tionghoa di muka umum.
• Pemerintah membuat kebajikan yang mengharuskan keturunan Cina mengubah nama Cinanya.

Dalam Bidang Budaya

Bidang Politik

Bentuk negara = Kesatuan

Bentuk pemerintahan = republik

Sistem Pemerintahan = presidensial

Konstitusi = UUD 1945

Bidang Politik

• Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi Kepolisian RI. Kemudian ABRI berubah nama menjadi TNI.
• Mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR.
• Memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden.
• Jejak pendapat wilayah Timor-timur.
• Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers.
• Membebaskan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.
• Mengganti UU untuk diubah agar lebih demokratis.

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi

• Melikuidasi bank bermasalah
• Merekonstruksi perekonomian nasional
• Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi
• Mengesahakn UU perlindungan konsumen
• Mengesahkan UU larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
• Menaikkan nilai tukar rupiah.
• Membentuk badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Bidang Sosial

• Pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI
• B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto
• mengundurkan diri sebagai Presiden RI.

Bidang Sosial

Bidang Sosial

• Kebebasan berpendapat

Tidak seperti pada zaman Orde baru, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian.

• Pertumbuhan masyarakat meningkat

Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan

• KBK (Kurikulum Berbasis Kompetinsi)

Siswa dituntut aktif mendapatkan infomasi

• KTSP

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Tidak jauh berbeda dengan KBK, Pemerintah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar

• Kurikulum 2013

Sistem ini menekankan pada kompetensi berbasis sikap keterampilan dan pengetahuan dan menuntut siswa untuk aktif

Bidang Budaya

Bidang

Budaya

Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi dikatakan sebagai perkembangan terburuk karena pada masa reformasi,banyak dari rakyat Indonesia maupun bangsa pendatang yang bersikap etnosentrisme atau bersikap bahwa sukunya sendiri yang paling hebat sehingga terjadi banyak peristiwa buruk seperti pengusiran massal oleh rakyat Indonesia terhadap minoritas pendatang etnis Cina karena karena beranggapan bahwa seharusnya yang mengendalikan perekonomian Indonesia dipegang oleh bangsa sendiri.

Bidang Geografi

Bidang Geografi

• Sidang Hasil Pemilu 1999

Sidang Umum MPR dilaksanakan 14 – 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia.