Introducing
Prezi AI.
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Loading…
POHON HUKUM UUPA NO. 5 1960
4
Transcript
POHON HUKUM
UUPA NO.5 Tahun 1960
Your name
dd/mm/yyyy
STRUKTUR DAN PEMBAGIAN DALAM UUPA
- UUPA TERDIRI ATAS 4 BAB
- BAB I
Mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok.
- BAB II
Mengatur tentang hak-hak atas Tanah, air, dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah.
- BAB III
Mengatur tentang ketentuan PIdana.
- BAB IV
Mengatur tentang mencantumkan ketentuan-ketentuan peralihan
- Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum
- Bagian II Pendaftaran Tanah
- Bagian III Hak Milik
- Bagian IV Hak guna usaha
- Bagian V Hak guna bangunan
- Bagian VI Hak pakai
- Bagian VII Hak sewa untuk bangunan
- Bagian VIII Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
- Bagian IX Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
- Bagian X Hak guna ruang angkasa
- Bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial
- Bagian XII Ketentuan-ketentuan lain
BAGIAN-BAGIAN
DALAM UUPA
Didalam UUPA terdapat 58 Pasal
Yang diatur didalam pasal 58
Dari bagian-bagian yang terdalam UUPA, yang paling banyak pembahasannya yaitu pada bagian III dan yang paling sedikit yaitu pada bagian VIII dan IX. Kesimpulannya adalah dari bagian III menjelaskan tentang hak milik yang diatur oleh pemerintah yang didalamnya mengatur tentang peralihan hak milik, wewenang hak milik, sebab-sebab terjadinya hak milik,penggunaan hak milik dll. Mencakup keseluruhan dalam hak milik.
Bagian yang paling banyak, dan yang paling sedikit.
Ada beberapa peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan
- Mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum
- Kepastian hukum
- Rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa
Jumlah peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh pasal-pasal dalam UUPA.
peraturan perundang undangan yang lahir akibat pasal UUPA
- UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air
- UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan
- UU No. 16 tahun tentang rumah susun
- UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan
- Peraturan pemerintahan No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Peraturan perundang undangan mana pula yang belum pernah lahir akibat pasal UUPA
Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 22 ayat 2, maka untuk menentukan mengenai hak milik maka diatur menurut PPRI No.24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah.
PP No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, guna bangunan dan hak pakai atas tanah.
Peraturan negeri negara agraria kepala badan pertahanan nasional No. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.
UU lain yang terkait hukum agraria yang mencatumkan UUPA
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.
- Undang- Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman .
- Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan .
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak una Usaha, Hak Guna Bangunan,dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Pemeritah No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
- Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .
- Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia
- Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Mentri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Pengesaan Konversi dan Pendaftaran Berkas Hal-Hak Indonesia atas Tanah.
- Peraturan Mentri Agraria No.1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Pwakafan Tanah Milik.
- Permen Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaaan Keputusan Presiden No.55 Tahun 1933 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Permen Agraria/Kepala BPN No.21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal
- Permen Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1995 tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di Daerah Uji Coba.
- Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikasi Hak Tanggungan.
LANJUTAN
Pohon hukum UUPA
Choose a template
Presentations from around the world
Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi