Asas Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Secara Etimologi

Secara etimologi, AAUPB dalam Bahasa belanda disebut Beginselen van Behoorlijke Bestur yang artinya prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan di Inggris disebut sebagai The Principal of Natural Justice.

Secara Terminologi

Secara Terminologi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan cara yang demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik,sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

Menurut Para Pakar Hukum

• Menurut F.H Van der BURG dan G.J.M Cartigny, AAUPB merupakan asas-asas hukum tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh hakim administrasi.
• Menurut Philipus M. Hadjo, AAUPB merupakan asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.
• Menurut Indroharto, AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan (dalam arti sempit) yang dapat diterapkan pada tindakan pemerintahan yang bersifat individual dan peraturan kebijaksanaan, namun tidak diterapkan pada peraturan-peraturan umum.
• Menurut S.F. Merbun, AAUPB merupakan asas-asas hukum tidak tertulis yang mengandung unsur keadilan sebagai ide, nilai, prinsip, asas, atau karakter bagi pemerintah yang dapat digali dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebiasaan (konvensi) dan yurisprudensi.
• Menurut Ridwan HR, AAUPB merupakan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman , pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.
• Menurut Wiarda, AAUPB merupakan tendensi-tendensi (kecenderungan) etik yang menjadi dasar hukum tata usaha negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (termasuk praktek pemerintahan) yang dapat diturunkan dari teori maupun praktek hukum.

Menurut Penelitian Jazim Hamidy

• AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara
• AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking)., dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
• Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan bermasyarakat.
• Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Sejarah Awal Mula AAUPB

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene beginselen van beltorlJk bestuiir) yang biasa disingkat dengan AA UPB, diperkenalkan pertama kali oleh Commisie de La Ilonchy di Belanda pada tahun 1950. Konsep ini muncul berkenaan dengan usaha peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan alat administrasi negara yang dipandang merugikan, terutama dengan diberikannya kebebasan bertidak (Freies Ermessen) kepada alat administrasi negara. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh van der Grinten pada tahun 1959, melalui suatu laporannya tentang penyelesaian sengketa administrasi di lingkungan peradilan administrasi.

Sejarah AAUPB di Indonesia

Penerapan AAUPB di Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dari beberapa putusan hakim. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan MA No. 42 K/Kr/1965, Putusan MA No. 421 K/Sip/1969, Putusan MA No. 634 k/Sip/1973, Putusan MA No. 1631 K/Sip/1974 dan Putusan MA No.503 K/Sip/1976, yang pada intinya memuat beberapa AAUPB yaitu larangan willekeur dun larangan detoumement de pouvoir. Dengan demikian, perkembangan awal AAUPB di Indonesia sudah dimulai dari bentuk yurisprudensi, sedangkan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan asas-asas ini belum diakui secara tegas. Pemikiran dan pembahasan masalah AAUPB ini, menjadi lebih popular setelah dikembangkan oleh Kuntjoro Purbopranoto yang diperolehnya dari rangkuman kuliah Crince Le Roy pada penataran lanjutan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1976.

Fungsi dan Arti Penting AAUPB

• Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires.
• Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
• AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang. Menurut Indroharto, AAUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.
• AAUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
• AAUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
• AAUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AAUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal tidaknya keputusan administrasi negara.

Keduduukan AAUPB

• Menurut Philipus M. Hadjon AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersindiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti.
• AAUPB merupakan asas, sehingga tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu.
• Berdasarkan konsep negara hukum kesejahteraan, fungsi utama pemerintah atau eksekutif adalah untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Pemerintah mulai dari presiden, menteri, gubernur, camat sampai tingkat desa melakukan tugas negara untuk kesejahteraan. Maka demikian juga AAUPB.

Sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

• Asas kepastian hukum, asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
• Asas tertib penyelenggaraan negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
• Asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
• Asas keterbukaan, asas yang menjamin akses informasi publik bagi masyarakat secara mudah, cepat, dan murah.
• Asas proporsionalitas, asas yang menuntut adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana dalam pengambilan keputusan administrasi negara.
• Asas profesionalitas, asas yang menjamin kompetensi, integritas, dan kinerja penyelenggara negara sesuai dengan standar yang ditetapkan.
• Asas akuntabilitas, asas yang mengharuskan penyelenggara negara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat atau lembaga yang berwenang.
• Asas tidak diskriminatif, asas yang melarang adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara tanpa alasan yang sah dan objektif.

Indikator Penerapan Asas

• Indeks persepsi korupsi (corruption perception index) yang dikeluarkan oleh Transparency International yang mengukur sejauh mana sektor publik dianggap korup oleh masyarakat dan ahli.
• Indeks demokrasi (democracy index) yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit yang mengukur sejauh mana suatu negara memiliki karakteristik demokrasi, seperti proses pemilihan umum, kebebasan sipil, partisipasi politik, fungsi pemerintahan, dan budaya politik.
• Indeks pembangunan manusia (human development index) yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang mengukur tingkat kemajuan suatu negara dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat pembangunan manusia.

Pembagian AAUPB

Terbagi dua bagian, yaitu:

• Asas yang bersifat formal atau prosedural adalah asas di setiap pembuatan keputusan atau asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut pemerintahan untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang baik dan cermat, dan asas permainan yang layak (fair play-beginsel).
• Asas yang bersifat material adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang (willekeur), larangan penyalahgunaan kewenangan.

Macam Macam AAUPB

• Asas-asas kepastian hukum (principle of legal security)
• Asas keseimbangan (principle of proportionality)
• Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)
• Asas kecermatan
• Asas motivasi untuk setiap keputusan
• Asas tidak mencampuradukkan kewenangan
• Asas permainan yang layak (fair play)
• Asas keadilan dan kewajaran
• Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar
• Asas meniadakan akibat suatu keputusan
• Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi
• Asas kebijakan
• Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Pemberian Alasan

Untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang, maka setiap setiap keputusan pemerintahan harus memiliki alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian alasan ini sekaligus merupakan prosedur perlindungan hukum kepada individu dan anggota masyarakat. Karena itu, Setiap Keputusan Tata Usaha Negara baik tertulis maupun elektronis harus memberikan alasan yang bersifat faktual (fakta-fakta) dan hukum (juridis) yang memberikan dasar terhadap pembuatan keputusan tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan yang bersifat diskresif.

Pembatalan dan Pembahasan

Timbulnya atau sering terjadinya tindakan Administrasi negara yang mengandung kekurangan, sehingga dipersoalkan menurut Prayudi Atmosudirdjo (1986:130) disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: sangat meluasnya tugas pemerintah administrasi negara, peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap, kurangnya pedoman dan petunjuk pelaksanaan. Tindakan Administrasi Negara yang mengandung kekurangan itu perlu dipahami, baik oleh pihak (pejabat/instansi). Administrasi yang bersangkutan sendiri maupun oleh pihak lain yang dirugikan karenanya untuk dikoreksi sebelum diproses atau dipersoalkan.

Perlindungan

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut maka terhadap pejabat administrasi negara dan warga masyarakat diberikan perlindungan hukum bagi keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat adalah dalam bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana).

Kewajiban Memberikan Informasi

Setiap individu dan masyarakat yang sedang berurusan dengan Administrasi Pemerintahan memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan informasi dari kantor instansi Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip kesesuaian prosedur administrasi, dimana setiap kantor Administrasi Pemerintahan harus menjelaskan tahapan, prosedur dan syarat- syarat administrasi yang harus dilalui sampai sebuah pelayanan dapat diperoleh. Disamping itu, bimbingan dan informasi ini memuat juga penilaian pegawai atau pejabat administrasi terhadap kondisi aktual berkaitan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sedang dan akan dilalui.