Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Yuuuk kita bahas!
Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terbagi menjadi :
Kementerian yang secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan
Kementerian yang termasuk ke dalam bagian ini adalah kementerian yang membidangi urusan-urusan pemerintahan yang mencakup ruang lingkup yang disebutkan dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Seperti Bidang Hukum dan HAM (Kementerian Hukum dan HAM), Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
Kementerian ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan program pemerintah.
Kementerian ini bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan-urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Apaan tuh? Yuk Kita Bahas!
Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.
daaaan masih banyak lagi guys, kurang lebih saat ini ada 32 LPNK.
Kita lihat bedanya yuk!
Kementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri. Di bebrapa kementerian seorang menteri dibantu juga oleh Wakil Menteri
LPNK dipimpin oleh seorang Kepala. Contohnya Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala LIPI, dll.
Kementerian negara merupakan pembantu presiden dalam urusan pemerintahan, maka setiap kementerian bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
LPNK berada dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menter atau pejabat setingkat Menteri.
Dasar Hukum Kementerian Negara langsung diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab V Pasal 17.
Sedangkan LPNK hanya diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. LPNK diatur melalui UU No. 39 Tahun 2008 dan PP No. 3 Tahun 2013
Kementerian memiliki kewenangan yang lebh luas dibandingkan LPNK, kementerian memiliki kewengan sebagai regulator atau pembuat regulasi dalam urusan pemerintahan
Sedangkan LPNK kewenangannya hanya bersifat fasilitator dalam melaksanakan urusan pemerintahan