Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading…
Transcript

Instrumen Pemerintahan

Anastasia monica

Instrumen Pemerintahan

Pengertian

Alat / Sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Struktur Norma

Dalam HAN, norma dapat ditemukan dalam semua Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Norma tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintahan (Badan atau Jabatan Administrasi Negara)

Sifat Norma

Sifat Norma

  • Norma Umum-Abstrak (Peraturan Umum). Misalnya Peraturan Perundang-undangan
  • Norma Individual-Konkret. Misalnya Keputusan Tata Usaha Negara
  • Norma Umum-Konkret. Misalnya Rambu Lalu Lintas (Larangan)
  • Norma Individu-Abstrak. Misalnya Perizinan (Izin gangguan)

Macam-macam Instrumen hukum

  • Peraturan Perundangan-undangan
  • Keputusan Tata Usaha Negara
  • Peraturan Kebijakan
  • Rencana-rencana
  • Perizinan
  • Instrumen Hukum Keperdataan

Peraturan Perundang-undangan

Diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan

Ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan

  • Berisfat umum dan komperhensif
  • Bersifat Universal (bukan hanya dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja)
  • Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki (peninjauan kembali)
  • Besifat umum-abstrak. Tidak hanya berlaku pada saat, tempat, orang, dan fakta hukum tertentu.

Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat umum disebut juga dengan istilah Undang-undang dalam arti materiil

Kewenangan Legislasi

  • Bersifat mandiri, dibentuk oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR. Diwujudkan dalam bentuk Peraturan yang bersifat mengatur.

  • Bersifat Tidak Mandiri, dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan pihak lain. Diwujudkan dalam bentuk UU dalam arti formal.

Hieriarki Peraturan Perundang-undangan

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah Provinsi; dan
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)

H.D Van Wijk

Merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum)

Unsur-unsur Keputusan

(berdasarkan UU No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Unsur-unsur Keputusan

(berdasarkan UU No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Ta...

  • Penetapan tertulis,
  • Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN,
  • Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  • Bersifat konkret, Individual, dan Final,
  • Menimbulkan akibat hukum,
  • Seseorang atau badan hukum perdata.

Macam-Macam Keputusan

  • Keputusan Deklaratoir, keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada.
  • Keputusan Konstitutif, keputusan yang meletakan kewajiban, memberikan status, meletakan prestasi, mengizinkan, dan menyetujui atau membatalkan keputusan yang lebih rendah.
  • Keputusan yang Menguntungkan
  • Keputusan yang Memberi Beban
  • Keputusan Eenmalig (hanya berlaku sekali)
  • Keputusan yang Permanen
  • Keputusan Positif, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan.
  • Keputusan Negatif, yang tidak menimbulkan perubahan.
  • Keputusan Perorangan, yang berkaitan dengan orang tertentu.
  • Keputusan Kebendaan, yang berkaitan dengan benda.

Syarat Pembuatan Keputusan

  • Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang.
  • Tidak boleh mengandung penipuan, paksaan, suap, kesesatan, dll.
  • Berdasarkan suatu keadaan tertentu.
  • Dapat dilaksanakan dan tidak melanggar peraturan lain.

Peraturan Kebijakan

Philipus M. Hadjon

Pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan administrasi negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis (perundang-undangan semu)

Freies Ermessen

(Diskresionare Power)

Salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi para pejabat atau badan administrasi negara dalam keadaan mendesak dan belum ada aturan yang mengatur untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Mengenai Diskresi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Ciri Peraturan Kebijakan

(Bagir Manan)

  • Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
  • Asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
  • Tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusannya.
  • Dibuat berdasarkan freies Ermessen (kewenangan bebas).
  • Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada doelmaigheid dan karena itu dasar ujinya adalah AAUPB.
  • Format dan bentuknya antara lain keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dll.

Fungsi Peraturan Kebijakan

(Marcus Lukman)

  • Sarana yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekuarangan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
  • Sarana bagi keadaan vacum peraturan perundang-undang.
  • Sarana pengaturan bagi kepentingan yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.
  • Sarana pengaturan dalam kondisi peraturan perundang-undangan sudah ketinggalan zaman.
  • Melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah.

Penormaan Peraturan Kebijakan

  • Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang.
  • Serasi dengan asas hukum umum yang berlaku.
  • Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.

Rencana-rencana

Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Unsur Rencana

(J.B.J.M ten Berge)

  • Tertulis,
  • Keputusan atau tindakan mengandung pilihan,
  • Dibuat oleh organ pemerintahan,
  • Ditujukan untuk waktu yang akan datang,
  • Sering kali berbentuk tindakan atau keputusan,
  • Memiliki sifat yang tidak sejenis dan beragam,
  • Keterkaitan sering kali secara programatis,
  • Untuk jangka waktu tertentu.

Karakter Hukum Rencana

Rencana merupakan himpunan kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang memiliki sifat norma yang umum-abstrak. Sifat hukumnya berada diantara peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang memiliki bentuk dan tujuan tersendiri .

Perizinan

Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (memperkenankan seseorang yang memohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang). Bersifat individual-konkret dan merupakan bagian dari keputusan.

Unsur Perizinan

  • Instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif yang digunakan pemerintah untuk mengadapi peristwa konkret.
  • Peraturan perundang-undangan adalah yang menjadi dasar pemerintah mengeluarkan izin.
  • Izin dikeluarkan oleh organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
  • Digunakan pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.
  • Permohonan izin harus menempun prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Tujuan Perizinan

Tujuan Perizinan

  • Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu.
  • Mencegah bahaya bagi lingkuungan.
  • Keingnan melindungi objek tertentu.
  • Membagi benda-benda yang terbatas.
  • Mengarahkan dengan cara menyeleksi orang dan aktivitas.

Bentuk dan Isi Izin

  • Dibuat dalam bentuk tertulis
  • Dinyatakan siapa organ yang memberikan izin
  • Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan
  • Berisi diktum (keputusan) yang memuat izin demi alasan kepastian hukum
  • Disebutkan ketentuan-ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat
  • Disebutkan alasan pemberian izin
  • Disebutkan pemberitahuan tambahan seperti sanksi yang akan diberikan akibat ketidakpatuhan

Instrumen Hukum Keperdataan

Dalam kedudukan hukum pemerintahan melakukan kegiatan sehari-hari, negara tampil dengan dua kedudukan yakni sebagai wakil negara dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan badan hukum lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.

KeuntunganPenggunaan Instrumen Hukum Keperdataan

  • Masyarakat sudah familiar dengan suasana kehidupan hukum perdata
  • Lembaga keperdataan sudah terbukti kemanfaatannya
  • Diterapkan untuk segala kebutuhan dan keperluan karena sifatnya yang fleksibel dan jelas
  • Pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan berkontrak
  • Jalur hukum perdata dapat memberi jalan keluar
  • Dapat mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh tindakan pemerintah yang bersifat sepihak
  • Memberikan jaminan kebendaan

Instrumen Keperdataan yang Dapat Digunakan

  • Perjanjian perdata biasa, dilakukan karena pemerintah memerlukan sarana prasarana untuk menjalankan administrasi pemerintahan (alat tulis kantor, tanah, rumah dinas, dsb).
  • Perjanjian Perdata dengan syarat standar yang berbentuk konsesi.
  • Perjanjian mengenai kewenangan publik antara badan atau pejabat administrasi negara dengan warganya mengenai cara badan pemerintahan menggunakan wewenang pemerintahannya.
  • Perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan

Skema Instrumen Pemerintahan

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi