Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Dalam HAN, norma dapat ditemukan dalam semua Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Norma tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintahan (Badan atau Jabatan Administrasi Negara)
Diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat umum disebut juga dengan istilah Undang-undang dalam arti materiil
H.D Van Wijk
Merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum)
Philipus M. Hadjon
Pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan administrasi negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis (perundang-undangan semu)
Salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi para pejabat atau badan administrasi negara dalam keadaan mendesak dan belum ada aturan yang mengatur untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Mengenai Diskresi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.
Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Rencana merupakan himpunan kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang memiliki sifat norma yang umum-abstrak. Sifat hukumnya berada diantara peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang memiliki bentuk dan tujuan tersendiri .
Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (memperkenankan seseorang yang memohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang). Bersifat individual-konkret dan merupakan bagian dari keputusan.
Dalam kedudukan hukum pemerintahan melakukan kegiatan sehari-hari, negara tampil dengan dua kedudukan yakni sebagai wakil negara dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan badan hukum lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.