Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH
1. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Permenakertrans No.32/MEN/2008 tentang Tata Cara Pembentukan & Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.
3. Peraturan Mentri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.
1. Forum Komunikasi dan Konsultasi
2. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial di perusahaan.
3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.
4. Sanksi bagi perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit berupa sanksi administratif.
1. Pengurus melaporkan kegiatan kepada pimpinan perusahaan.
2. Pimpinan melaporkan kepada dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setiap 6 bulan sekali.
3. Dinas Ketenagaan Kab/Kota melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi setiap 6 bulan sekali.
4. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi melaporkan setiap 6 bulan kepada Mentri melalui PHI dan Jamsos
1. Manajemen masih hawatir pembentukan organisasi dapat berkembang ke arah negatif.
2. Fungsi LKS dianggap tidak diperlukan dan hanya berpihak kepada kepentingan karyawan.
3. Belum ada sosialisasi terkait LKS Bipartit baik dari internal perusahaan maupun dinas terkait.
1. Sanitasi
2. BA Karyawan
3. Kedisiplinan Karyawan
4. Sarana dan prasarana perusahaan
5. GMP
6. Dan permasalahan-permasalahan yang dalam penyelesaiannya diperlukan saran dan masukan semua pihak.
1. PIB (Program Improvement Bersama)
2. GKM (Gugus Kendali Mutu)
1. Pembentukan Koperasi Karyawan
2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu kebutuhan karyawan seperti: Pembuatan SIM Masal, Penyediaan Sepatu Safety.