Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading content…
Transcript

LKS BIPARTIT

PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH

1. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Permenakertrans No.32/MEN/2008 tentang Tata Cara Pembentukan & Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.

3. Peraturan Mentri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

Dasar Hukum

LKS BIPARTIT

1. Forum Komunikasi dan Konsultasi

Intisari

2. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial di perusahaan.

3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.

4. Sanksi bagi perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit berupa sanksi administratif.

Pembentukan

BAGAIMANAKAH LKS BIPARTIT DIBENTUK

1. Unsur Pengusaha dan pekerja/buruh dan atau SP/SB

1

2. Dapat dibentuk di setiap cabang perusahaan.

2

3

3. Mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan dan menyepakati, menunjuk dan menetapkan anggota, susunan pengurus.

4

4. Pembentuakan dan susunan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

5. Diberitahukan kepada instansi yang bertanggungjawab pada pidang ketenagakerjaan kota Tanerang Selatan untuk dicatat selambat-lambatnya 14 hari setelah pembentukan.

5

6

6. Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus dan alamat perusahaan.

7. Instansi memberikan bukti penerimaan pemberitahuan, selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan

7

8

8. Pemberitahuan GRATIS

Kepengurusan

KEPENGURUSAN

Terdiri dari unsur pengusaha dan Pekerja atau SP/SB.

Tergantung kebutuhan, sekurang-kurangnya 6 orang dengan komposisi 1:1

1

Susunan Pengurus:

Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota.

2

Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian dari unsur pengusaha dan unsur pekerja.

3

Masa kepengurusan 3 tahun.

4

Pelaporan

1. Pengurus melaporkan kegiatan kepada pimpinan perusahaan.

2. Pimpinan melaporkan kepada dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setiap 6 bulan sekali.

3. Dinas Ketenagaan Kab/Kota melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi setiap 6 bulan sekali.

4. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi melaporkan setiap 6 bulan kepada Mentri melalui PHI dan Jamsos

Peran LKS Bipartit

Peran LKSB

Suatu forum pekerja dan pengusaha untuk menyampaikan masalah bersama atas kebutuhan para pihak.

1

Komunikasi dan Partisipasi yang merupakan dua prinsip kerjasama antar pekerja dengan pengusaha.

2

3

Berbagi informasi tentang masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang yang dapat membawa dampak pada satuan kerja, perusahaan atau kedua-duanya

Pertukaran pendapat secara teratur yang dapat menghasilkan saling pengertian, konsensus dan penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

4

Sebagai sarana dan partisipasi organisasi untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat, produktif dan kompetitif.

5

Kondisi CK

1. Manajemen masih hawatir pembentukan organisasi dapat berkembang ke arah negatif.

2. Fungsi LKS dianggap tidak diperlukan dan hanya berpihak kepada kepentingan karyawan.

3. Belum ada sosialisasi terkait LKS Bipartit baik dari internal perusahaan maupun dinas terkait.

LKS Bipatrit di CK dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dalam hal:

Fungsi LKSB di CK

Penyelesaian Masalah:

1. Sanitasi

2. BA Karyawan

3. Kedisiplinan Karyawan

4. Sarana dan prasarana perusahaan

5. GMP

6. Dan permasalahan-permasalahan yang dalam penyelesaiannya diperlukan saran dan masukan semua pihak.

1

Continuous Improvement:

1. PIB (Program Improvement Bersama)

2. GKM (Gugus Kendali Mutu)

2

Sarana Peningkatan Kesejahteraan Karyawan:

3

1. Pembentukan Koperasi Karyawan

2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu kebutuhan karyawan seperti: Pembuatan SIM Masal, Penyediaan Sepatu Safety.

Diharapkan pembentukan LKS Bipartit ini dapat menjadi jembatan antara Manajemen dan Karyawan, sehingga permasalahan yang mungkin terjadi dapat terdeteksi dan diselesaikan lebih dini sebelum menjadi permasalahan besar.

Juga dengan dibentuknya LKS Bipartit dapan memenuhi kewajiban hukum Ketenagakerjaan.

Conclusion

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi