SAVE

Kabinet Pada masa Demokrasi Parlementer

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957

Kabinet Burhannudian Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956

Kabinet Karya atau Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

KABINET NATSIR (06 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951)

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI.

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Kabinet Natsir

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo

Keruntuhan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

KABINET SOEKIMAN (27 APRIL 1951 – 03 APRIL 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

Program Kerja

Mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan

Upaya meningkatkan kemakmuran rakyat

Upaya persiapan pemilihan umum

Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Upaya memperjuangkan Irian Barat

Penyebab Jatuh

Adanya tuduhan memasukan Indonesia kedalam blok barat setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika

sikap kurang tegas dalam menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan

Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )

Kabinet Wilopo atau biasa disebut juga dengan Zaken Kabinet yang dipimpin langsung oleh Mr. Wilopo. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi dan PSI.

Program Kerja

Melaksanakan pemilihan umum

Meningkatkan kemakmuran rakyat

Upaya menciptakan keamanan dalam negeri

Upaya memperjuangkan Irian Barat

Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Kegagalan

Adapun beberapa kegagalan yang dialami kabinet Wilopo, yaitu :

Peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campur tangan parlemen atas permasalahan militer

Adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia

Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu peristiwa dimana rakyat protes kepada pemerintah yang telah mengerjakan lahan perkebunan kepada para investor asing dengan alasan untuk meningkatkanhasil devisa negara

Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )

Kabinet Ali Satroamidjojo I ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini juga merupakan koalisi antara PNI dan NU. Sedangkan Masyumi menjadi oposisi (partai penentang).

Program Kerja

Dalam kabinet ini juga mempunyai beberapa program kabinet, yaitu :

Pelaksana pemilu

Usaha pembebasan Irian Barat secepatnya

Upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan melakukan peninjauan kembali persetujuan KMB

Penyelesaian pertikaian politik

Prestasi dan kejatuhan kabinet Ali

Prestasi

Prestasi yang dapat diraih oleh kabinet ini adalah dapat menyelenggarakan KAA (Konferensi Asia Afrika).

Penyebab jatuhnya kabinet Ali I adalah adanya masalah pergantian KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) yaitu Jenderal Nasution mengundurkan diri dari KSAD.

Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 )

Program Kerja

Beberapa program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu :

Mengembalikan wibawa pemerintah

Melaksanakan pemilihan umum (pemilu)

Pengembalian Irian Barat

Melaksanakan kerja sama antara Asia-Afrika

Upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi

Prestasi dan Keberhasilan

Prestasi

Prestasi yang diraih Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu dapat menyelenggarakan Pemilu I bagi bangsa Indonesia. Pengisian jabatan KSAD dan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Keberhasilan

Berhasil menyelenggarakan Pemilu I

Berhasil mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD

Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Kejatuhan Kabinet Burhanudin

Penyebab Jatuh

Sedangkan penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin yaitu jumlah suara partai-partai yang diwakilinya tidak cukup besar untuk mencapai jumlah kursi mayoritas di DPR.

Program Kerja

Kabinet ini memiliki program kerja sebagai berikut :

Pembatalan KMB

Upaya perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia

Melaksanakan keputusan KAA ( Konferensi Asia Afrika )

Upaya pemulihan keamanan

Usaha dalam memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai

Penyebab Jatuhnya

Adanya pemberontakan antara PRRI-Permesta

Terjadi perpecahan dalam kabinet antara PNI dan Masyumi

Adanya konflik dalam badan konstituante

Kabinet Juanda ( 9 April 1957 – 5 Juli 1959 )

Kabinet Juanda atau biasa disebut dengan Kabinet Karya. Dapat dilihat dari anggota kabinet yang berasal dari para ahli dalam bidangnya, kabinet ini disebut juga Zaken Kabinet.

Program Kerja

Membentuk Dewan Nasional

Upaya normalisasi keadaan negara

Pembatalan KMB

Perjuangan Irian Barat

Upaya mempercepat pembangunan

Prestasi Kabinet Djuanda

Prestasi

Hasil atau prestasi yang telah didapat oleh Kabinet Juanda, yaitu :

Dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Juanda.

Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat dan diketuai oleh presiden.

Diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri.

Kegagalan Kabinet Djuanda

Kegagalan

Sedangkan kegagalan Kabinet Juanda ini disebabkan oleh adanya Peristiwa Cikini yaitu peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno.

SOAL A

Sebutkan Negara dengan sistem perintahan Parlementer (republik)??

SOAL

Sebutkan Negara dengan sistem pemerintahan parlementer (monarki)?

Sebutkan Negara dengan sistem pemerintahan Presidensial?

Ciri – Ciri Demokrasi Parlementer

• Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Kekuasaan Eksekutif yang diberikan oleh Presiden ditentukan oleh Lembaga Legislatif.

Seorang Perdana Menteri mmepunyai hak proregatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri

Para menteri hanya akan melakukan tanggungjawabnya kepada kekuasaan Legislatif.

CIRI KABINET

Lembaga Legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga Eksekutif

Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga Legislatif.

Terbentuknya beberapa kabinet yang terdiri dari anggota Menteri dan Perdana Menteri berdasarkan dengan kekuatan yang terdapat pada parlemen

Secara umum, partai politik yang memiliki kekuasaan paling besar akan memiliki peluang besar untuk menjadi Perdana Menteri

PENGERTIAN

References

KEBIJAKAN EKONOMI

MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

Gerakan Benteng

Gunting Syafruddin

Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Sistem Ekonomi Ali Baba

KEBIIJAKAN

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi de Javasche Bank

GUNTING SYAFRUNDIN

GUNTING SYAFRUDIN

Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara.

PENGERTIAN

Step 2

Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir.

Sistem Ekonomi Ali Baba

Title

Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribum

Title

Title

Title