Subsidi

belanja hibah

PP 12 Tahun 2019 pasal 62

• Diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemda lain, BUMN, BUMD, badan/lembaga, serta organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.

• Telah ditentukan peruntukannya.

• Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus.

• Ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemda.

Tambahan di Permendagri 32 Tahun 2011 & Permendagri 123 Tahun 2018:

• Penjelasan atas badan/lembaga penerima hibah, salah satunya hibah kepada Koperasi.

• Persyaratan Ormas harus terdaftar di KemenhumHAM minimal 3 Tahun diubah menjadi harus terdaftar.

Belanja bantuan sosial (pasal 63)

• Pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

• Sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif kecuali dalam keadaan tertentu

• bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Tambahan di Permendagri 32 Tahun 2011:

• Penjelasan Resiko Sosial:

"Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, bencana atau fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar"

Belanja subsidi

PP 12 Tahun 2019 pasal 61:

• Agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan BUMN/BUMD/BUMS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terjangkau masyarakat.

• Menghasilkan Pelayanan Dasar Masyarakat.

• Telah di Audit KAP.

• Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

• Tatacara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada.

Belanja subsidi

Tambahan di Pergub 59 Tahun 2019 pasal 71:

• Telah di Audit KAP dengan opini WTP dan berkategori SEHAT.

• Diberikan melalui Perjanjian Kerjasama antara SKPD Teknis dengan BUMD/BUMS/BU Lainnya.

• Subsidi ke BUMD diberikan melalui mekanisme Penugasan Gubernur.

• Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.

Konsep ruang lingkup subsidi

a. Subsidi Bunga:

Bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.

b. Subsidi Margin:

Bagian margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih margin yang diterima oleh badan usaha dengan margin sesungguhnya.

c. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan:

Bagian imbal jasa penjaminan yang dibebankan kepada pemerintah dengan besaran tertentu dari covered ratio dan outstanding credit.

Konsep pengelola subsidi

a. Penyalur

"BUMD/BUMS/BU Lainnya yang mendapat tugas untuk menyalurkan dana subsidi kepada debitur"

b. Pengguna Anggaran

SKPKD (Pemutakhiran Permendagri 90/2019)

c. Penanggungjawab

SKPD Teknis

Belanja SUbsidi di apbn

a. Subsidi Lembaga Keuangan

Alokasi anggaran diberikan melalui lembaga keuangan sebagai penyalur

kredit (subsidi bunga, FLPP dan bantuan uang muka perumahan) baik yang

disalurkan melalui perusahaan negara maupun perusahaan swasta.

Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP):

Subsidi ini menjamin suku bunga yang tetap (5% /tahun), Bank Penjamin melakukan perhitungan selisih bunga setiap bulan agar yang dibayarkan konsumen tetap pada suku bunga 5%. perhitungan tersebut diajukan di Kementrian PUPR.

Belanja SUbsidi di apbn

b. Subsidi Lembaga Non Keuangan

• Energi: kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM Jenis Tertentu (LPG konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik)

Subsidi ke Pertamina (BUMN) untuk BBM Premium, setiap bulan Pertamina menghitung selisih antara harga jual dan harga produksi. Dengan peraturan harga BBM Premium Rp6.500,- maka selisih defisit harga jual dengan harga produksi menjadi acuan pengajuan subsidi.

• Non Energi: kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non-energi (subsidi harga kebutuhan pokok, subsidi pajak, subsidi selisih kurs jamaah haji)

Subsidi Harga

DINPERINDAG

Bantuan keuangan yang dibayarkan kepada bisnis atau disektor ekonomi kepada produsen, distributor dan konsumen agar tercipta stabilisasi harga, sehingga harga yang terjual dapat terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi harga berupa biaya junjung dan ongkos angkut?

Mekanisme melalui BUMD sebagai lembaga buffer stock.

Subsidi Harga

DINPERINDAG

• Penyalur BUMD, memenuhi syarat subsidi jika ketentuan atas:
• ada ketentuan perundangan nya
• BUMD penyalur telah di audit KAP dengan opini WTP dan Sehat
• ruang lingkup yang di subsidi?
• BUMD melalui mekanisme penugasan oleh Gubernur

Konsep : subsidi margin

1. Perjanjian kerjasama dengan BUMD/BUMS/BU lain sesuai persyaratan

2. Penyalur menghitung perkiraan penjualan dan perkiraan laba/rugi TA

berikutnya untuk mengajukan kebutuhan dana subsidi

3. Pemprov menentukan margin usaha penugasan (misal 10%), maka besaran

subsidi: 10% x Nilai Penjualan - (laba/rugi) usaha kegiatan

4. Diajukan TA Berikutnya setelah hasil audit penyalur.

BBM SOLAR untuk Nelayan

Diterima oleh Nelayan dengan kapal ukuran Maksimal 5 GT

- diterima langsung nelayan, masuk dalam kelompok Belanja Bantuan Sosial

Belanja Subsidi: syarat subjek tidak terpenuhi.

Subsidi suku bunga Kredit

distanbun

• Mengurangi beban petani/pekebun dan pelaku agribisnis sektor pertanian dalam pemanfaatan pembiayaan pertanian secara lebih optimal.

• Petani/Pekebun dan pelaku usaha agribisnis yang mengajukan pinjaman di Bank Penyalur KUT yang ditunjuk.

• Subsidi suku bunga adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan atas suku bunga pinjaman yang berlaku Bank Penyalur Pinjaman?

Konsep: Subsidi bunga

1. menghitung indikasi kebutuhan dana subsidi dengan mempertimbangkan:

a. perkiraan baki debet kredit TA berikutnya,

b. rencana penyaluran kredit,

c. perkiraan tunggakan subsidi TA sebelumnya,

2. Perjanjian kerjasama dengan penyalur (BUMD/BUMS/BU Lainnya)

3. Penyalur mengajukan tagihan pembayaran subsidi setiap bulan/triwulan/

semester (sesuai perjanjian)

Subsidi suku bunga Kredit

distanbun

• Melalui bank penyalur, perjanjian kerjasama SKPD Teknis dengan Bank Penyalur sesuai Pergub 59/2019 pasal 71 ayat (4)

• Jika melalui BUMD maka melalui mekanisme penugasan oleh Gubernur

• Skema subsidi suku bunga pinjaman mau seperti apa?

Skema subsidi

1. Pemprov menentukan bunga yang dibebankan ke debitur, misal 6% maka

perhitungan subsidi:

{[(suku bunga BI + margin Bank)-6%] x baki debet x hari bunga}/360

2. Pemprov menentukan besaran subsidi yang ditagihkan penyalur, misal 4%

(jika suku bunga yang berlaku penyalur 10% maka suku bunga yang

dibebankan debitur sebesar 6%) maka perhitungan subsidi:

(4% x Baki Debet x hari bunga)/360

subsidi Bunga/margin & ijp

DINKOP UMKM

• Subsidi Bunga/Marjin adalah bagian bunga/marjin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima lembaga penyalur dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan peserta fasilitasi subsidi.

• Subsidi Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh lembaga penjaminan dalam rangka kegiatan penjaminan kredit?

subsidi Bunga/margin & ijp

DINKOP UMKM

• KSP sebagai penyalur atau sebagai debitur?

• Sebagai penyalur, harus memenuhi kriteria:
• ketentuan perundangan agar jasa nya terjangkau masyarakat
• audit KAP opini WTP dan Sehat (biasanya yang sudah omzet diatas 2,5M sesuai Permen KUKM 15/2015)

• Kriteria Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah di PMK:
• BUMN yang menyalurkan kredit terdaftar OJK & BLU yang melaksanakan pengelolaan dana bergulir koperasi UMKM

subsidi Bunga/margin & ijp

DINKOP UMKM

Sebagai debitur, berarti:

• yang di subsidi umkm sektor koperasi? perlu dibuat kajian prioritas pada UMKM sektor lain sebagai pembanding?
• Persyaratan audit KAP dengan opini WTP dan Kategori Sehat dapat berdampak pada tingkat serapan/realisasi

konsep: subsidi bunga

1. menghitung indikasi kebutuhan dana subsidi dengan mempertimbangkan:

a. perkiraan baki debet kredit TA berikutnya,

b. rencana penyaluran kredit,

c. perkiraan tunggakan subsidi TA sebelumnya,

2. Perjanjian kerjasama dengan penyalur (BUMD/BUMS/BU Lainnya)

3. Penyalur mengajukan tagihan pembayaran subsidi setiap bulan/triwulan/

semester (sesuai perjanjian)

Skema Subsidi bunga

1. Pemprov menentukan bunga yang dibebankan ke debitur, misal 6% maka

perhitungan subsidi:

{[(suku bunga BI + margin Bank)-6%] x baki debet x hari bunga}/360

2. Pemprov menentukan besaran subsidi yang ditagihkan penyalur, misal 4%

(jika suku bunga yang berlaku penyalur 10% maka suku bunga yang

dibebankan debitur sebesar 6%) maka perhitungan subsidi:

(4% x Baki Debet x hari bunga)/360

Closing...

• Tahun Anggaran 2021 untuk belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial masuk dalam kelompok Belanja Operasi, dilaksanakan di SKPD Teknis?

• Perlu dicermati terkait prioritas, outcome yang akan dicapai, sampai kemungkinan realisasi penyerapan untuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaporan.

• Pencermatan tersebut juga sebagai acuan pada saat pembahasan Proporsi Belanja pada SKPD Teknis