Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa " Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara'.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1), ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi hal-hal berikut.
Ada empat hal yang harus dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ini, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia yang menganut paham demokrasi harus mampu menumbukan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji a mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
Untuk mencapai itu, Indonesia harus mewujudkan hal-hal :
1. Mengembangkan demokrasi politik
2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik
3. Mengadakan reformasi lembaga politik
4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih
5. Menegakkan supremasi hukum
6. memperkuat Indonesia dalm kancah politik internasional
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa Indonesia
Untuk mewujudkannya, diperlukannya perwujudan hal-hal :
1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri
2. Pertanian dijadikan prioritas utama
3. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
4. Tidak bergantung pada badan multilateral ( IMF, WTO, Bank Dunia)
5. Mempererat kerjasama dengan negara berkembang lainnya
Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting ialah, faktor teknologi dan faktor kebudayaan
Bangsa Indonesia harus memelihara keseimbangan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesa, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu
Ancaman non militer adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara tehadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Untuk mengatasinya dengan kekuatan pertahanan negara, terutama TNI, dan juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang ( OMSP )
Dibagi Menjadi 3 :
a. Strategi Mengatasi Ancaman di bidang Ideologi dan Politik
b. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi
c. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Ancaman militer sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman militer tersebut
Dari ayat tersebut, ditegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Sehingga tidak hanya TNI dan POLRI saja, namun masyarakat sipil juga berperan dalam menjaga keutuhan NKRI
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) sampai (5), menyatakan bahwa diantaranya :
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung
(3)Tentara nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
Sishankamrata merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumbe daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh
UUD 1945 juga memberikan gambaran, bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)
1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat
2. Kemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar diseluruh NKRI sesuai dengan kondisi geografis dan sebagai negara kepulauan