TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Indonesia Governance Index

Kelompok 3

THANK YOU

Safira Sabilla Rosyad 12514065

Rosliani Widia P I 12314028

Rifqi 12514046

Diska Prini Fadilasari 12514058

Ricky Winata 13214136

Giovanni Timothy W 13214099

Tutla Ayatullah 13114053

Indonesia Saat Ini ?

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke 12 terkorup se-Asia dan peringkat 107 negara bebas korupsi (dari 175 negara) berdasarkan transparency.org pada tahun 2014. Data statistik ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang pemerintahannya belum baik dan bersih.

Jenis Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya adalah:

• Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

• Penggelapan dalam jabatan,

• Pemerasan dalam jabatan,

• Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan

• Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Unsur-unsur Korupsi

• Perbuatan melawan hukum,
• Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
• Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
• Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi Penghambat Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Menurut Para Ahli

Clean Goverment

Sehingga...

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan negara.

Clean government adalah satu bentuk atau struktur pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya abuse of power.

• Suradinata : Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

• Ndraha : Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

4 Kata Kunci

• Good government
• Clean government
• Good governance
• Clean governance.

Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih.

Prinsip-prinsip Pokok Pemerintahan yang Baik dan Bersih

i. Partisipasi (participation)

ii. Penegakkan hukum (rule of law)

iii. Transparansi (transparency)

iv. Responsif (responsiveness)

v. Orientasi kesepakatan (consensus

orientation)

vi. Kesetaraan (equity)

vii. Efektivitas (effectiveness)

dan efisiensi (efficiency)

viii. Akuntabilitas (accountability)

ix. Visi strategis (strategic vision)

Introduksi

Wacana clean dan good governance sering kali dikaitkan dengan tuntunan akan pengelolaan pemerintah yang professional, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah semua cara yang atau sarana yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.

Akibatnya lagi?

Bila penyelenggaraan pemerintahan tidak diatur dengan baik ?

• Menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia
• Jumlah pengangguran semakin meningkat
• Jumlah penduduk miskin bertambah
• Tingkat kesehatan menurun
• Munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Dilihat Dari Dimensi Cara Pelaksanaannya

Timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Dilihat dari Dimensi Sifatnya

• Cara Persuasif : Upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan tindakan yang sifatnya mengajak atau membimbing masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.
• Cara Koersif : Upaya pengendalian yang dilakukan dengan melakukan tindakan yang sifatnya memaksa masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

Dilihat dari Dimensi Pelaku dan Sasarannya

• Upaya Preventif (Positif) : Upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial.

• Upaya Represif (Negatif) : Upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran sosial.

• Pengendalian sosial yang dilakukan individu terhadap individu lain
• Pengendalian sosial yang dilakukan individu terhadap kelompok
• Pengendalian sosial yang dilakukan kelompok terhadap individu
• Pengendalian sosial yang dilakukan kelompok terhadap kelompok lain.

Terus ?

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

design by Dóri Sirály for Prezi