Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Pengertian HPL menurut ;
1. UUPA : tidak ada secara tersurat tentang Hak pengelolaan, hanya ada tentang pengelolaan.
2.Permenag No. 9/1999 : hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3. UU 20/ 2000 tentang Perubahan atas UU BPHTB : Hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksannannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada Pihak Ketiga (P III) dan/atau bekerja sama dengan P III.
Peraturan-peraturan baru yang akan berdampak pada hak pengelolaan lahan pelabuhan yang dimiliki oleh Pelindo :
1. Peraturan Menteri Perhubungan No 23 Thn 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaran Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara Komersial ("Permenhub Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan")
2. Peraturan Menteri Perhubungan No 51 Thn 2015 tentang Penyelengaraann Pelabuhan Laut ("Permenhub Penyelenggaraan Pelabuhan Laut")
3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi
Secara teoritis, HPL tidak akan pernah hapus selama subjek HPL itu masi ada, dan selama pemegang HPL tersebut masih konsisten melaksanakan tugas pemerintahannya dan tugas untuk memberikan bagian-bagian dari HPLnya bagi pihak ketiga, maka HPL itu sendiri masih tetap eksis.
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permenag No. 3/1997”), dimana dalam Permenag No. 3/1997 ditentukan proses hapusnya suatu Hak Pengelolaan yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya.
2. Tanah atau bangunan milik negara yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaran tugas pokok fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatanya kepada Mentri Keuangan/gurbernur/bupati/walikota untuk penyelanggaran tugas pemerintahan negara/daerah.
Psl 49 ayat (3) UU No. 1 Thn 2004
Lebih lanjut Pasal 6 Permenag No. 9/1965 menjelaskan HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.
1. Konversi hak penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Permenag No.9/1965.
2. Pemberian hak atas tanah berasal dari tanah negara yang diberikan melalui permohonan, sebagaimana diatur dalam Permenag No.9/1999.
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (“PP No.40/1996”)
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak enguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. (“Permenag No.9/1965”)
4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No.9/1999”).
Berdasarkan Pasal 67 Permenag No. 9/1999, HPL dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:
a. instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. PT. Persero;
e. Badan Otorita;
f. badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.