Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
2. Kemandirian lembaga peradilan
3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah
4. Penguatan partisipasi masyarakat madani
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah
Segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi good and clean governance karena dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan control masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerntahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.
Indonesia
Good governance adalah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
8. Akuntabilitas: Petanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka
9. Visi strategis: Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan dating
1. Partisipasi: Bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
6. Kesetaraan: Kesamaan dalam perlakan dan pelayanan public
5. Konsensus: Keputusan apapun harus dlakukan melalui proses musyawarah secara consensus
2. Penegakan Hukum: Pengelolaan pemerintahan yang professional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa, dan terdapat 5 unsur yang harus dianut pemerintah untuk menegakan hukum yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsive, penegakan hokum yang konsisten dan nondiskriminatif, dan independensi peradilan.
3. Tranparansi adalah seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Terdapat 8 unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu penetapan posisi, kekayaan pejabat public, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan public, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis
4. Responsif: Pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, maka dari itu pemerintah harus proaktif.
Gerakan Antikorupsi
KORUPSI merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional.Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabaran guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umun dan Negara secara spesifik.
JEREMY Pope menawarkan strategi untuuk memberantas korupsi yang mengedepankan control kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi.Hal yang pertama adalah peluang untuk korupsi dan yang kedua adalah keinginan unutk korupsi.Menurutnya, korupsi terjadi jika peluang dan keinginan ada dalam waktu yang bersamaan.Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat “laba tinggi, resiko rendah” menjadi “laba rendah, risiko tinggi”.
• Adanya political will dan political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintahan pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindakan pidana korupsi
• Penegakan hokum secara tegas dan berat seperti hukuman mati yang di lakukan bagi koruptor di Cina
• Membangun lembaga – lembaga yang medukung upaya pencegahan korupsi seperti komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi public yang buruk.
• Membangun meknisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clear governance.
• Memberikan pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
• Gerakan agama anti korupsi yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritual antikorupsi.
1. Struktur birokrasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas birokrasi.
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan tujuan dalam perencanaan strategis pada birokrasi.
3. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database dalam kerangka mempertinggi kinerja birokrasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubunagn dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara birokrasu pada setiap aktivitas birokrasi.
Pelayanan umum atau pelayanan public adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakan, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang bisa memberikan pelayanan kepentingan masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta.
Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indokator
1. Indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya.
2. Indikator proses, yaitu sesuati yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan kesusaian antara perncanann dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapain dari suatu kegiatan
3. Indokator produk, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang berupa difisik ataupun nonfisik
4. Indicator hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka menengah
5. Indicator manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indicator dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative.